KPU KBB : Belum ada Parpol Non-Parlemen yang Konsultasi pasca Putusan MK

GUE JABAR | BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengungkapkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan dalam Pilkada akan membawa dampak signifikan terhadap proses pencalonan kepala daerah di wilayah tersebut. 

Putusan MK ini berpotensi mempengaruhi konstelasi politik, terutama terkait partai politik (parpol) non-parlemen.

Menurut Ketua KPU KBB, Ripqi Ahmad Sulaeman, di Kabupaten Bandung Barat terdapat sepuluh parpol non-parlemen. 

Partai-partai tersebut termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Perindo, Partai Ummat, Partai Garuda, Partai Hanura, dan Partai Keadilan Nasional (PKN). 

“Dari total 18 partai, sepuluh parpol tidak memiliki kursi di DPRD. Kami akan menindaklanjuti putusan MK sesuai dengan arahan dari KPU RI,” jelas Ripqi saat ditemui di kantor KPU KBB, Minggu, 25 Agustus 2024.

Ripqi juga menambahkan bahwa hingga saat ini, belum ada parpol non-parlemen yang melakukan konsultasi terkait teknis pelaksanaan putusan MK dengan KPU KBB. 

Hal ini menjadi perhatian karena pendaftaran calon kepala daerah akan segera dimulai.

“Pendaftaran pencalonan kepala daerah tinggal menghitung hari, dan kami belum menerima konsultasi langsung dari parpol non-parlemen terkait teknis pelaksanaan putusan MK,” paparnya.

Ripqi menegaskan bahwa KPU KBB siap memberikan penjelasan sesuai dengan petunjuk dari KPU RI pasca terbitnya putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang syarat pencalonan Pilkada. 

“Kami akan menunggu arahan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya aturan teknis baru setelah pembahasan RUU Pilkada yang batal atau petunjuk lainnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ripqi menjelaskan bahwa meskipun perolehan suara sah dari sepuluh parpol non-parlemen saat ini berkisar antara 4 hingga 5 persen. 

Jika digabungkan, lanjut dia, jumlah tersebut mungkin memenuhi ambang batas yang ditetapkan dalam putusan MK. 

Ini memungkinkan mereka, kata dia, untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada.

“Jika digabung, perolehan suara mereka bisa saja mencapai ambang batas yang disyaratkan oleh putusan MK, sehingga memungkinkan mereka untuk mengusung calon kepala daerah,” tandasnya.

(Dul)

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat 2024

GUE JABAR | BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi membuka pendaftaran untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati KBB periode 2024-2029.

Pendaftaran akan berlangsung dari 27 hingga 29 Agustus 2024 di Kantor KPU Bandung Barat.

Ketua KPU KBB, Ripki Ahmad Sulaeman, mengumumkan bahwa masa pendaftaran ini mengacu pada ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 27 hingga 28 Agustus 2024 dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, dan pada 29 Agustus 2024, pendaftaran dibuka mulai pukul 08.00 hingga 23.59 WIB. Lokasi pendaftaran adalah di Kantor KPU KBB, Jalan Tagog Apu Padalarang,” jelas Ripki dalam keterangan pers pada Minggu (25/8/2024).

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 154 Tahun 2024, syarat minimal perolehan suara sah untuk partai politik dan gabungan partai politik adalah sebanyak 68.852 suara. 

Selain itu, KPU Bandung Barat juga telah menetapkan pasangan calon perseorangan, Sundaya dan H Maulana ZA, dengan dukungan 90.315 suara dan tersebar di 11 kecamatan.

Ripki juga menjelaskan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, antara lain:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Setia pada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, 

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, 

e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim, 

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

Kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. 

Bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, 

g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. 

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi. 

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. 

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

l. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi. 

m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota. 

n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama. 

O. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; 

p. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat

Walikota. 

q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD,

dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan. 

r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan, 

s. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. 

Di samping itu, lanjut Ketua KPU, selain persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat juga harus memenuhi persyaratan berikut :

a. bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. 

b. berhenti dari jabatan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon. 

c. melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara; dan

d. mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD bagi calonyang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, DPD, atau DPRD tetapi belum dilantik.

Permohonan Akses Silon untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Bandung Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Bandung Barat mengajukan permohonan pembukaan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada KPU Kabupaten Bandung Barat. 

b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Bandung Barat menunjuk admin Silon dan Petugas Penghubung disertai dengan surat penunjukan. 

c. Pengajuan permohonan pembukaan akses Silon dapat dilakukan oleh petugas penghubung dengan menyerahkan surat permohonan pembukaan akses Silon menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK yang dapat ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Bandung Barat serta dilampiri dengan surat penunjukan petugas penghubung. 

d. Pasangan Calon dapat mengunduh format Formulir MODEL PERMOHONAN.SILON.PARPOL.KWK, melalui pranala/link https://bit.ly/MODELPERMOHONANSILONPARPOL_KWK.

KPU KBB juga menyediakan layanan helpdesk untuk informasi lebih lanjut terkait pendaftaran pasangan calon. Hubungi: Email: tekniskpukbb@gmail.com, Nomor: 083811723239, Atau kunjungi langsung Kantor KPU Kabupaten Bandung Barat.

(Dul)

Ribuan Warga KBB Hadiri Perayaan HUT RI ke-79, Lajo Wayang Golek

GUE JABAR | BANDUNG – Ribuan warga masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) memadati lapang Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat, Kecamatan Ngamprah, untuk menyaksikan pagelaran wayang golek dalam rangka memperingati HUT RI ke-79.

Pagelaran ini juga menjadi momen penting untuk sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan peredaran rokok ilegal.

Asisten 1 Bidang Pemerintahan Daerah KBB, Asep Sehabudin, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga merugikan pengusaha yang taat pada aturan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2021, penggunaan dan evaluasi DBHCHT dibagi dengan proporsi yang ketat, yakni 40% untuk kegiatan kesehatan dan 50% untuk kesejahteraan masyarakat.

Asep menjelaskan, dari bagian untuk kesejahteraan, 30% dialokasikan untuk peningkatan kualitas bahan baku dan keterampilan kerja, sementara 20% untuk pemberian bantuan, dan 10% untuk penegakan hukum.

“Kami berharap masyarakat bisa aktif dalam mengawasi peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Tanpa partisipasi masyarakat, upaya pemerintah tidak akan maksimal,” ujar Asep Sehabudin dalam sambutannya, Sabtu (24/08/2024) malam.

Selain sebagai hiburan, wayang golek dipilih karena merupakan warisan budaya yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan moral dan sosial.

Melalui pagelaran ini, kata dia, pemerintah juga menyelipkan sosialisasi dari pihak Bea Cukai mengenai bahaya rokok ilegal dan dampaknya bagi kesehatan serta perekonomian negara.

“Sambil menikmati pagelaran wayang golek ini, kami harap masyarakat juga memahami pentingnya memberantas peredaran rokok ilegal. Meskipun rokok ilegal dan legal sama-sama berbahaya bagi kesehatan, rokok ilegal memiliki dampak yang lebih merugikan karena tidak memberikan kontribusi apapun kepada negara,” tambahnya.

Asep juga mengingatkan para pedagang untuk tidak tergiur menjual rokok tanpa pita cukai, dan menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan peredaran rokok ilegal kepada pemerintah setempat atau Satuan Polisi Pamong Praja.

“Dengan antusiasme masyarakat yang tinggi, kegiatan ini tidak hanya memperingati HUT RI ke-79, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi warga Kabupaten Bandung Barat untuk lebih sadar akan bahaya dan dampak rokok ilegal,” tandasnya.

Gelaran yang diinisiasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) KBB dengan menghadirkan dalang ternama, Kiki Mardani Subasrana Sunarya, dari Putra Giriharja 5 Bandung.

Turut dihadiri Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan Daerah KBB, Forkopimda, Bea Cukai Bandung, tokoh pemuda dan tokoh agama serta seluruh komponen masyarakat KBB.

(Dul)