H.Syahrir Sosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di Desa Karangsari, Kepala Desa : Ini Aspirasi Untuk Desa Kami
GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra H.Syahrir, SE., M.I.Pol kunjungi kantor Desa Karangsari untuk lakukan sosialisasi terkait 4 Pilar Kebangsaan bertemu dengan aparatur Desa Karangsari, BPD serta masyarakat, Selasa 1/11/2022.
H.Syahrir memaparkan dan menerangkan 4 Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, Undang Undang dasar 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
H.Syahrir, SE.M.I.Pol mengatakan bahwa dirinya banyak menerima aduan dan masukan serta aspirasi dari masyarakat.
“Saya sebagai anggota DPRD Provinsi banyak menerima aduan atau pengajuan yang biasa disebut aspirasi,” Katanya.
Masih H.Syahrir dirinya yakin bahwa seluruh peserta yang hadir sudah mengerti dan memahami apa itu yang disebut 4 Pilar Kebangsaan.
“Saya yakin semua nya sudah memahami 4 pilar kebangsaan terdiri dari Pancasila, UU 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, karena itu adalah dasar negara Indonesia,” Terangnya.
“Sebenarnya ini adalah gagasan dari MPR RI yang dulu di gagas oleh Bapak Taufik Kemas,” Tambahnya.
Kepala Desa Karangsari Bao Umbara mengucapkan terima kasihnya kepada anggota DPRD Provinsi yang sudah datang ke desa Karangsari dan mau menerima aspirasi dari masyarakat dan pemerintahan desa Karangsari.
“Terima kasih atas kedatangan Bapak H.Syahrir anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ke Desa Kami Karangsari, Kami dari pemerintah desa ingin menyampaikan bahwa jalan desa sepanjang 3KM lebih banyak yang hancur, yang bagus hanya sedikit, normalisasi kali karena kita rawan banjir itu sebagai aspirasi yang kami ajukan kepada Bapak H.Syahrir
Ditempat yang sama Sekdetaris Desa Karangsari H.Jaya Marjaya, SE.,M.Si mengungkapkan harapanya terkait Bantuan Provinsi (Banprov) agar bisa diajukan lebih maksimal lagi agar bantuan tersebut bisa dilaksanakan dengan maksimal.
“Kami Berharap bantuan provinsi bisa bertambah untuk memaksimalkan kegiatan desa, karena selama ini memang sangat dibutuhkan agar pekerjaan bantuan dari provinsi bisa dilaksanakan secara maksimal,” Pungkasnya.
(Erv/Redaksi)
