GUE JABAR | PERCUT SEITUAN – Setelah Formapera Kawal Proses Warga Percut Seituan Silmi Arisandi (5) Penderita Hidrosefalus dengan membawa ke RSUD Amri Tambunan Lubuk Pakam, Pemerintah Melalui Pemdes Sambirejo Timur dan Pemcam Percut Seituan tepati janji berikan bantuan. Sabtu (28/05/22).

Setelah LSM Formapera Deliserdang mendaftarkan sang anak ke IGD dan harus disegerakan mendapatkan perawatan medis lanjutan berupa operasi dibagian kepala, beban biaya kembali muncul mengingat sang anak yang telah terdaftar di BPJS Mandiri diketaui kepesrtaan di BPJS telah tidak aktif dan harus melakukan pembayaran iuran dan Denda yang bernilai jutaan rupiah.

Mengetahui adanya kendala biaya tersebut, Muhammad Aripin kepala Desa Sambirejo Timur dan Ismail, S.STP Camat Percut Seituan langsung mengambil alih beban biaya keluarga.

Melalui sambungan seluler Muhammad Aripin menjelaskan beban biaya untuk cover BPJS Mandiri dan Denda sudah kami tanggulangin bang, Pak Camat juga memberikan bantuan untuk menutupinya, kata Aripin diujung telepon kepada wartawan ini

Diterangkan nya lagi, hari ini pembayaran semua telah selesai dan tadi kita didampingi juga dari rekan-rekan LSM Formapera saat pengurusan administrasinya.

Sementara diwaktu terpisah, Heni (34) ibu dari sang anak mengucapkan terimakasih atas kepedulian Pemerintah Desa dan Kecamatan yang hari ini membantu meringankan beban kami, begitu juga dengan LSM Formapera yang sedari awal sampai saat ini terus memantau perkembangan anak kami, terimakasih banyak, kata Heni kepada media ini.

Muslim Susanto Ketua DPD FORMAPERA DELISERDANG mengapresiasi bantuan yang diberikan Pemdes Sambirejo Timur dan Camat Percut Seituan.

Dirinya juga mengatakan bahwa selepas pembayaran semua iuran dan Denda BPJS Mandiri milik sang anak, selanjutnya tim akan melakukan pengurusan migrasi kepesertaan BPJS Mandiri ke PBI (APBN) yang nanti nya semua perawatan akan ditanggung Negara.

” Kita memberikan bantuan juga mencari solusi agar keluarga tidak lagi terbentur biaya saat melakukan perawatan sang anak, maka kita akan melakukan migrasi kepesertaan BPJS Mandiri ke BPJS PBI, untuk saat ini kita focus dahulu kepada sang anak untuk proses operasi nantinya “, tutup Muslim melalui hubungan seluler,(29/05/22). (Rizky Zulianda)

Tanah Negara Bebas di Sertifikat Oleh Kades Lambang Sari, GRPPH-RI Berikan Komentar

GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – Kontroversi yang cukup ramai dikalangan masyarakat Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan publik. Hingga para tokoh dan masyarakat umumnya menyesali keputusan yang diduga sepihak oleh Kepala Desa, hal itu terkait tanah TPU Jati Andan, yang berlokasi di Kp. Buaran Desa Lambang Sari, degan luas kurang lebih 15.000 M2/ 1.5 Hektar, bersertifikat atas nama Kepala Desa Pipit Haryanti.

Mendapatkan informasi hal itu, Ketua GRPPH-RI (Gerakan Rakyat Peduli Penegakan Hukum Republik Indonesia) DPW Jawa Barat Bria Shakti menduga Kepala Desa menyalahi kewenangannya, sebagai Pemimpin di wilayah Desa Lambang Sari.

“Sebagai Kepala Desa seharusnya lebih bijak dalam mengambil keputusan bukan semaunya sendiri, Semua itu seharusnya di musyawarahkan dulu kepada masyarakat, bukan setelah mengambil keputusan dan masyarakat mulai resah baru menggelar musyawarah, itu kan yah terjadi di Desa Lambang Sari.” Terangnya Brian Shakti Jumat (27/05/2022).

Masih kata Brian, dirinya menduga ada yang janggal dalam proses persyaratan TPU Jati Andan yang menjadi tanah wakaf yang wakifnya atas nama Kepala Desa.

“Saya sudah pertanyakan kepada pihak BPN, apa yang menjadi dasar alas hak Kepala Desa mewakafkan tanah itu, apakah tanah itu milik atau dari keturunan kepala Desa hingga bisa dia sebagai wakif, atau ada berkas lainnya yang mengharuskan kepala desa sebagai wakif, nyatanya sampai saat ini pihak BPN belum memberikan jawaban yang pasti, malah saya berpendapat BPN lempar bola kepada Pemerintah Desa Lambang Sari.”

“Kuasa akta wakaf dari KUA yang sementara, sehingga jadi buku sertifikat wakaf BPN juga sementara, jadi kami melihat lemahnya lembaga Pemerintah, bukan hanya itu kami juga menduga bahwa surat letter C Desa tidak ada kaitannya dengan wakaf, Akhirnya kami berkesimpulan dan mengindikasikan bahwa percepatan proses tersebut ada kaitannya dengan isu pengembangan jalan tol BECAKAYU.” Ujarnya Brian Shakti.

Dirinya juga akan terus menggali Informasi dan bukti bukti lainnya, terkait TPU Jati Andan yang ada di wilayah Desa Lambang Sari.

Ditempat yang berbeda, Kepala Desa Lambang Sari Pipit Haryanti saat di temui, dirinya mengatakan dalam pengajuan Program PTSL dirinya menggunakan PM I (satu), untuk menempuh persyaratannya.

“Di later C desa tidak ada, karena ini tanah negara bebas maka saya menggunakan PM I untuk persyaratannya.” (27/05/2022).

Lanjut Pipit, untuk Nazir sendiri setelah kita musyawarah akan di ganti, setelah BPD menyerahkan nama nama yang memang layak untuk menjadi Nazir untuk per RW nya, jadi sikap ini kita lakukan seolah olah demi penyelamatan aset Desa Labang Sari.” Ucapnya.

Dirinya juga menegaskan, bahwa dalam menempuh persyaratan itu semua di tempuh berdasarkan arahan dari BPN.

“Kita juga mengikuti arahan dari BPN dalam menempuh persyaratan wakaf itu, dengan melalui PMI.” Terangnya.

Disindir terkait akan di bebaskan nya menjadi jalan tol BECAKAYU, dirinya memaparkan justru dengan kita meyelamatkan aset itu, maka jika akan terkena proyek negara maka akan tergantikan dan di peruntukan kembali untuk lahan TPU.

Diketahui, Kepala Desa mengajukan tanah negara bebas yaitu TPU Jati Andan menjadi sertifikat wakaf, diantaranya Pipit Haryanti sebagai Wakif, dan YH serta AS sebagai Nazir nya.

(Tif)