Kodim 0509/Kabupaten Bekasi Berikan Vaksinasi Booster Kepada Jajaranya
GUE JABAR | Kabupaten Bekasi – Kodim 0509 Kabupaten Bekasi kembali menggelar vaksinasi tahap ke 3 bagi Anggota, Persit, Kader Kesehatan dan Gadik Jajaran Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Jumat 31/12/2021).
Kegiatan vaksinasi ini berlangsung di Aula Babinsa Kodim 0509/Kabupaten Bekasi Komplek Pemkab Bekasi Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
Kegiatan berlangsung sejak pagi, dan anggota jajaran Kodim mulai mengikuti jalannya vaksinasi tahap ke 3 ini.
Dandim 0509 Kabupaten Bekasi Letkol Kav Toufan Tri Anggoro B.S menjelaskan, sebanyak 200 dosis disediakan untuk anggotanya guna menerima vaksin Covid-19 tahap 3.
Kendati demikian ada beberapa yang tidak bisa melaksanakan vaksinasi, karena tidak memenuhi syarat untuk divaksin karena tensinya tinggi.
“Kegiatan ini sebagai wujud komitmen Kodim 0509 Kabupaten Bekasi dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah kabupaten Bekasi,” ujar Dandim.
”Kegiatan Vaksinasi Booster Jenis Pfizer ini diharapkan imun tubuh pada jajaranya lebih kuat, sehingga dapat mengurangi risiko penularan Covid-19 dan juga kesehatan masyarakat bisa terjaga dengan baik,” ucapnya.
Mebih Lanjut Dandim ucapkan terimakasih kepada Nakes Mahasiswa Universitas Medika yang sudah turut serta membantu kegiatan Vaksinasi tahap 3 ini.
Dirjen IPK Kemenkominfo Jelaskan Hasil Survey Pemulihan Ekonomi Masyarakat : Terlihat Efektif Dari Hasil Beberapa Survey
GUE JABAR | Jakarta – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong mengungkapkan bahwa komunikasi publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) periode Januari hingga November 2021 efektif dan mampu memberikan dampak baik pada perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi pandemi.
Hasil ini dikatakan Usman diperoleh melalui Survei Efektifitas Komunikasi Publik yang dilakukan Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia.
“Survei ini bertujuan untuk mengukur efektivitas komunikasi publik dari aspek persepsi dan partisipasi publik. Secara umum, lebih dari 80% masyarakat mendapatkan terpaan informasi program-program komunikasi penanganan COVID-19,” ujar Usman Kansong melalui Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Jumat (31/12/2021).
Hasil survei juga menunjukkan jika informasi COVID-19 diterima masyarakat mencapai 92%. Kemudian info vaksin mencapai 83%, informasi Prokes 81% dan informasi terkait PPKM sejumlah 80%. Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi, terpaan program sedikit lebih rendah, di mana sekitar 65% masyarakat mengetahui informasi bantuan sosial, 58% mengetahui bantuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta sebanyak 51% terinfo mengenai KPCPEN.
“Hal yang menarik dari hasil riset komunikasi ini adalah sekaligus mengukur efek komunikasi terhadap perubahan perilaku,” tutur Usman seraya menambahkan jika riset tersebut juga mengukur outtakes (impresi) dan outcomes (perilaku).
Dengan menggunakan skala 1 (tidak baik) hingga 5 (sangat baik), didapatkan bahwa hampir semua pesan program KPCPEN dinilai ‘baik’ atau ‘sangat baik’.
“Outcome komunikasi protokol kesehatan memberikan dampak “baik” pada perubahan prilaku masyarakat. Sebagian responden menyatakan setuju untuk menggunakan masker (4,24), mencuci tangan dengan sabun di air mengalir (4,47), menjaga jarak pada (4,33), menjauhi kerumunan pada (4,28), mengurangi perjalanan/mobilitas (4,20), mengajak orang mematuhi prokes sesuai anjuran pemerintah pada (4,19) dan menghindari makan Bersama (3,97),” ujar Usman.
Survei yang dilakukan, tambah Usman, berupaya memotret penggunaan media, outtakes (persepsi publik terhadap pesan dan sumber pesan), serta outcomes komunikasi berupa sikap dan perilaku yang relevan.
“Riset dilaksanakan selama 2 bulan pada bulan November hingga Desember 2021 di 11 provinsi yang terdiri dari 10 provinsi dengan penduduk terbanyak dan 1 provinsi untuk mewakili Indonesia bagian Timur,” papar Usman seraya menyebutkan lokasi pelaksanaan survei meliputi provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Pada akhir survei, data responden yang masuk dan berhasil diolah tercatat berjumlah 1.264 orang,” kata Usman. Sedangkan kelompok responden yang dilibatkan adalah pekerja sektor publik dan lansia, kelompok rentan, serta masyarakat umum.
Pada kesempatan ini Usman pun mengharapkan, pihak yang memiliki otoritas mulai dari Pemerintah Pusat, KPCPEN hingga Pemerintah Daerah dan aparat terkait di tingkat desa/kelurahan dapat mengambil peran lebih besar sebagai sumber pesan dalam komunikasi publik KPCPEN.
Sebagai langkah perbaikan, Usman menyampaikan, “Komunikasi publik KPCPEN diharapkan menyesuaikan dengan preferensi khalayak.” Hal ini terutama menyangkut kecenderungan khalayak memilih kelompok institusional (tenaga kesehatan, pemerintah pusat/daerah hingga perangkat desa, termasuk juru bicara KPCPEN) dibandingkan kelompok sosial (termasuk artis dan influencer) sebagai sumber informasi.
Pengelolaan komunikasi publik dikatakannya dapat ditingkatkan dengan memperhatikan empat hal berikut.
Pertama, kualitas informasi publik khususnya transparansi dan kejelasan informasi.
Kedua, penggunaan bauran media yang sesuai dengan temuan konsumsi media terkait informasi PCPEN. Ketiga, mengidentifikasi, mengelola, mengukur dan melakukan intervensi terhadap faktor-faktor yang dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Keempat, fokus pada tujuan promosi kesehatan atau sosialisasi kebijakan ekonomi.
Jubir Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI Katakan, Pemerintah Terus Pantau Penyebaran Covid-19 Varian Baru “Omicron”
GUE JABAR | Jakarta – Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, pemerintah terus memantau dan mengontrol pintu masuk negara sebagai upaya mencegah bertambahnya kasus Omicron maupun varian lainnya yang berasal dari negara lain masuk ke Indonesia. Meskipun begitu kewaspadaan dalam negeri juga harus terus ditingkatkan.
Nadia menjelaskan, terdapat penambahan kasus Omicron sebanyak 21 kasus yang merupakan pelaku perjalanan luar negeri, yakni 16 orang Warga Negara Indonesia dan 5 orang Warga Negara Asing.
“Sehingga total kasus Omicron per tanggal 29 Desember sebanyak 68 orang,” jelas Nadia dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Rabu (29/12/2021).
Adapun asal dari para pelaku perjalanan luar negeri ini, katanya, sebagian besar berasal dari PMI Arab Saudi, juga dari Turki, Uni Emirat Arab, Ukraina, dan negara-negara lainnya. Sebagian dari kasus tersebut, yakni 9 kasus, kata Nadia, bergejala ringan dan 12 lainnya tidak bergejala.
“Saat ini kasus konfirmasi Omicron sebanyak 5 orang dirawat di RSPI Sulianti Saroso dan lainnya di Wisma Atlit,” lanjutnya.
Nadia mengingatkan kepada para Warga Negara Indonesia untuk menunda perjalanan keluar negeri karena risiko penularan yang besar. Kalaupun sedang di luar negeri, masyarakat harus tetap jalankan prokes, baik ketika berada di negara tujuan maupun di dalam perjalanan.
Selain itu, dukungan dan kerja sama semua pihak juga diharapkan dalam upaya-upaya pengendalian seperti pelacakan kontak, testing, karantina, juga isolasi. Kasus Omicron di Indonesia, dikatakan Nadia, mayoritas sudah divaksin lengkap.
Kemudian dari kasus Omicron yang ditemukan tersebut, lebih banyak yang tidak bergejala, serta hanya sedikit bergejala ringan.
“Ini konsisten dengan temuan di berbagai negara. Yang artinya bisa kita sampaikan bahwa vaksin yang diberikan, memberikan efek perlindungan untuk gejala sakit berat dan kematian,” tambahnya.
Namun demikian, Nadia menekankan, dengan adanya identifikasi kasus transmisi lokal maka berarti risiko penularan sudah ada di tengah masyarakat. Risiko sakit parah juga kematian harus tetap menjadi kewaspadaan. Deteksi dini perlu dilakukan guna mencegah keparahan dan memutus rantai penularan.
Jelang Pergantian Tahun Indonesia Masih Hadapi Tantangan Penyebaran Covid-19 dan Isu Hoax, Ini Keterangan Jubir Kemenkominfo
GUE JABAR | Jakarta – Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi mengatakan, menjelang tutup tahun 2021, tantangan masih dihadapi Indonesia, terutama dalam hal menekan persebaran COVID-19 dan melawan varian baru, Omicron.
Untuk itu, partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat diperlukan, termasuk ikut menghentikan beredarnya hoaks dan disinformasi terkait COVID-19.
“Kurang dari 2 hari lagi kita akan melangkah menuju tahun 2022. Tentu kita memiliki harapan agar diri kita, lingkungan kita, serta dunia dapat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya di tahun yang akan datang. Namun, di saat yang bersamaan berbagai tantangan masih harus kita hadapi, terutama tantangan dalam menekan angka persebaran COVID-19 yang masih belum saja tuntas setelah 2 tahun lamanya,” papar Dedy dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Kamis (30/12/2021).
Terlebih, ujarnya, saat ini Indonesia terus berjuang bersama melawan Omicron, yang hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan kasusnya telah mencapai angka persebaran sebanyak 68 kasus.
“Para tenaga kesehatan terus melakukan upaya maksimal dalam menekan angka persebaran COVID-19. Pemerintah pun juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan penanganan COVID-19 di seluruh daerah di Indonesia agar masyarakat dapat terus produktif berkegiatan dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Sampai saat ini, diakui Dedy, masih ada masyarakat yang menghiraukan bahaya COVID-19 dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Tidak sedikit pula masyarakat yang masih tidak ingin divaksin karena takut akan efek samping yang ditimbulkan. Ini semua salah satunya diakibatkan berbagai informasi tidak benar yang tersebar di ruang digital.
Kementerian Kominfo pun dikatakannya terus berjuang menghentikan persebaran hoaks di ruang digital dengan melakukan upaya pemutusan akses dan klarifikasi hoaks, selain upaya literasi digital dan mendukung penegak hukum memproses para pelanggar hukum yang menyebarkan hoaks. Sejak Januari 2020 sampai dengan 30 Desember 2021, Kementerian Kominfo telah mencatat angka persebaran hoaks COVID-19 sebagai berikut.
Pertama, isu hoaks COVID-19 telah ditemukan 2048 isu pada 5322 unggahan media sosial, dengan persebaran terbanyak pada Facebook sejumlah 4621 unggahan. Pemutusan akses telah dilakukan terhadap 5159 unggahan dan 163 unggahan lainnya sedang ditindaklanjuti.
Kedua, isu hoaks vaksinasi COVID-19 telah ditemukan sebanyak 425 isu pada 2523 unggahan media sosial dengan persebaran terbanyak pada Facebook sejumlah 2331 unggahan, pemutusan akses telah dilakukan terhadap seluruh unggahan tersebut.
Ketiga, isu hoaks PPKM.
Telah ditemukan sebanyak 51 isu pada 1326 unggahan media sosial, dengan persebaran terbanyak pada Facebook sejumlah 1306 unggahan. Pemutusan akses dilakukan terhadap 1138 unggahan dan 188 unggahan lainnya sedang ditindaklanjuti.
Pada minggu ini, lanjut Dedy, jika dilihat dari setiap topik hoaks terkait COVID-19, masih terdapat pertambahan isu dan angka sebaran yang melebihi angka minggu yang lalu. Secara keseluruhan, pada minggu ini total pertambahan hoaks tentang COVID-19, vaksinasi COVID-19, dan PPKM adalah sebanyak 20 isu di 68 ung gahan media sosial , sedangkan pada minggu sebelumnya total pertambahan adalah sebanyak 17 isu di 64 unggahan media sosial.
Dari 20 isu hoaks seputar COVID-19 yang beredar selama seminggu terakhir, Dedy memberikan beberapa contoh hoaks dan disinformasi yang perlu ditangkal bersama, yaitu : • Hoaks pemesanan online vaksin covid-19 Sinopharm melalui e-commerce (23 Desember 2021) • Hoaks lonjakan protein pada anak usai disuntik vaksin COVID-19 sebabkan kerusakan organ tubuh (27 desember 2021) • Hoaks CEO Pfizer menolak gunakan vaksin buatan perusahaannya (28 Desember 2021) • Disinformasi video penampakan nanorobot dalam vaksin COVID-19 (28 Desember 2021) • Disinformasi video keputusan PBB dan WHO untuk hentikan vaksinasi COVID-19 di dunia (28 Desember 2021) • Disinformasi uang koin bisa menempel pada lengan anak yang sudah vaksin (29 Desember 2021) • Disinformasi Delmicron varian baru corona gabungan Delta-Omicron (29 Desember 2021)
Kemenparekraf Himbau Masyarakat Saat Liburan Nataru, Begini Himbauanya
GUE JABAR | Jakarta – Memahami keinginan masyarakat untuk memanfaatkan masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terus mengingatkan masyarakat, bahwa jikapun harus bepergian, maka diharapkan menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Dalam arti, tetap menegakkan protokol kesehatan, serta pastikan sudah tervaksinasi dengan lengkap.
Dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Kamis (20/12/2021), Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Nia Niscaya menyampaikan salah satu alternatif cara berlibur yang relatif aman pada masa Nataru yakni staycation, atau berlibur dengan memanfaatkan fasilitas hotel.
Lebih lanjut, Nia menjelaskan beberapa alasan mengapa staycation dipandang lebih aman. Pertama, karena kegiatan liburan tersebut dapat dilakukan dari titik terdekat. Dengan demikian, para pelaku tidak harus melakukan pergerakan atau mobilitas yang jauh.
Meski dilakukan di tempat yang tidak terlalu jauh dari rumah, kata Nia, menginap di hotel tetap memberikan pengalaman yang berbeda dan wisatawan bisa merasakan kearifan lokal yang berbeda pula.
“Dan sudah keluar dari lingkungan keseharian, diambil experience-nya, take the local wisdom,” lanjut Nia. Selain itu, kegiatan tersebut biasanya dilakukan dalam kelompok kecil, sehingga risiko berkerumun dengan orang lain dapat ditekan.
“Kecenderungannya (staycation) dalam kelompok kecil. Keluarga atau teman yang kita tahu persis bahwa mereka sehat, sudah divaksin, bahkan mungkin swab antigen dulu, dan protokol kesehatannya ketat,” tutur Nia.
Kemudian terkait sarana transportasi yang digunakan, Nia menyebutkan bahwa pelaku staycation lebih banyak bergerak dengan kendaraan pribadi, sehingga tidak banyak bertemu orang lain seperti ketika menggunakan moda transportasi umum.
Meski relatif lebih aman, Nia tetap menekankan, bahwa pelaku staycation harus tetap menjadi traveller yang bertanggung jawab, yakni wajib vaksin lengkap dan tidak meninggalkan prokes.
“Pandemi masih ada, jadi please, jadilah traveller yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Di sisi lain, menurut Nia, diperlukan peran dari semua pihak diperlukan untuk memastikan kegiatan berwisata tetap aman dan nyaman. Untuk itu, ia juga meminta para pelaku industri pariwisata seperti pengelola hotel, restoran, dan tempat wisata, untuk juga menjadi pengelola yang bertanggung jawab.
Dalam hal ini, pihaknya telah memfasilitasi para pengelola usaha parwisata dengan sertifikasi CHSE, yang nilai-nilainya merupakan payung besar dalam kampanye Indonesia Care (I Do Care) dari Kemenparekraf. CHSE adalah Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).
“Usaha -usaha pariwisata yang sudah mendapatkan sertifikasi CHSE artinya dia sudah menerapkan protokol kesehatan di dalam menjalankan usahanya. Misalnya kalau di hotel tentu kita disediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, begitu pula restoran, kemudian suhu dicek, kemudian semua piring, perangkat sudah di sterilisasi, kemudian karyawannya juga sudah divaksin dua kali,” kata Nia.
Karena itu, ia menyarankan kepada masyarakat, saat mencari restoran, akomodasi dan lokasi wisata, supaya memilih tempat yang sudah tersertifikasi CHSE tersebut.
Untuk membuktikan keaslian sertifikasi CHSE di tempat bersangkutan, kata Nia, pengunjung dapat mengecek dengan cara scan QR Code di lokasi tersebut untuk kemudian terhubung ke official website Kemenparekraf.
Nia meminta kepada para pengelola usaha wisata untuk juga mengedepankan perlindungan kesehatan para pekerja atau petugas, meski untuk hotel, Nia telah meyakini kepastian prokes dan kebersihannya.
“Kamar dibersihkan ketika kita (pengunjung) tidak di tempat, sehingga potensi bertemu orang di luar keseharian atau petugas juga dapat dihindari,” papar Nia.
Pariwisata, dikatakan Nia, mendapatkan tantangan tersendiri di masa pandemi.
“Karena DNA-nya pariwisata adalah bergerak. Sementara hal tersebut dibatasi pada masa pandemi. Karena itu, kalau ingin bergerak, harus bertanggung jawab,” imbaunya sekali lagi.
Pemerintah Terus Berupaya Pulihkan Ekonomi Pasca Pandemi, Berikut Keterangan Wakil Ketua TIM KPCPEN
GUE JABAR | Jakarta – Pemerintah terus melakukan upaya untuk dapat bertahan dan pulih dari kondisi pandemi, baik dari aspek penanganan COVID-19 maupun aspek pemulihan ekonomi nasional.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) misalnya, upaya untuk pemulihan tidak hanya berhenti pada pemenuhan hak publik atas informasi terkait pandemi, melainkan juga dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur telekomunikasi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Tim Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rosarita Niken Widiastuti dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Kamis (30/12/2021).
“Dalam masa pandemi kehadiran infrastruktur telekomunikasi menjadi kebutuhan dasar. Hampir semua sektor kehidupan sangat bergantung pada kehadiran akses internet,” tambahnya.
Untuk menjawab ke butuhan tersebu t, dikatakan Niken, pada 2021, Kementerian Kominfo mempercepat pembangunan infrastruktur digital yang merata, baik di lapisan backbone, middle- mile, dan last mile berupa 12.399 KM Kabel Serat Optik, penyedian kapasitas satelit sejumlah 27,58 Gbps, dan pembangunan infrastruktur 4G di 70.670 Desa/Kelurahan.
Niken juga menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan hal yang tidak dapat dihindari pada masa pandemi.
“Maka menyadari kebutuhan akses internet yang semakin besar tersebut, Kominfo tahun 2021 telah meluncurkan operasi teknologi 5G di 9 kota Indonesia (Jabodetabek, Bandung, Batam, Balikpapan, Makassar, Surakarta, Surabaya, Denpasar dan Medan),” imbuhnya.
Pemerintah, ujar Niken, berupaya maksimal agar pandemi menjadi momen untuk terus bergerak dan bertransformasi melalui pembangunan infrastruktur secara masif.
Selain infrastruktur, Kominfo berkomitmen untuk menggerakkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Go Digital dan membangun SDM digital berkualitas melalui program literasi digital.
Lebih lanjut ia memaparkan, pendampingan UMKM bekerjasama dengan pemda serta penyelenggara platform digital telah melakukan pelatihan kepada 22.080 UMKM active selling dan telah terbentuk 30 startup Digital Aktif melalui program Startup Studio Indonesia (SSI) dan melakukan literasi digital kepada 12.307.498 masyarakat.
Niken meyakini, pandemi akan dapat dilalui bersama, jika bergotong royong, berkolaborasi dalam segala hal.
“Pemerintah hadir memberikan fasilitas kepada publik untuk terus bergerak baik berupa bantuan sosial, bantuan usaha, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan-kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat agar Indonesia tidak terpuruk dalam kondisi pandemi,” tuturnya.
Namun yang terpenting, lanjut Niken, adalah peran serta masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan bersedia divaksin agar pemulihan ekonomi nasional dapat segera menemukan keseimbangannya.
“COVID-19 belum selesai, tentu kita jangan abai, jangan lalai,” pungkasnya.
Say No To Drug !!!, Pemdes Pasirsari Berikan Penyuluhan Narkoba Bekerja Sama dengan BNK Kabupaten Bekasi
GUE JABAR | Kabupaten Bekasi – Bahaya terkait maraknya peredaran Narkoba di Kabupaten Bekasi, Pemdes Pasirsari berikan Penyuluhan Narkoba kepada seluruh Stake Holder mulai dari aparatur pemerintahan hingga masyarakat, Kamis (30/12/2021).
Penyuluhan Narkoba ini bekerja sama dengan BNK Kabupaten Bekasi dan Satres Narkoba Polres Metro Bekasi dengan tujuan memberikan edukasi untuk mengenali jenis Narkoba dan bahaya nya penyalah gunaan nya.
Selain aparatur pemerintahan juga dihadiri oleh Pemuda, Karang Taruna serta tokoh masyarakat.
Perwakilan BNK Kabupaten Bekasi mejelaskan jenis berbagai macam narkoba agar masyarakat dapat mengenali jenis dan namanya, seperti Sabu – Sabu, Ganja, Tembakau Gorila, Zat Adiktif serta Obat Obatan golongan G dan yang lainya.
Satres Narkoba Polres Metro Bekasi AKP Tedi mengatakan, “Sebenernya apa yang disampaikan oleh BNK terkait jenis narkoba dan golonganya,” Ungkapnya.
“Yang sekarang sangat berkembang itu Tembakau Gorila dan efek sampingnya atau reaksinya.hanya dengan 3 kali hisap.sudah bereaksi,” Ucapnya.
“Jaga anak kita dengan mengenali lebih dulu jenis narkoba, tembakau gorila setadinya hanya bentuk sintetis dan kini sudah mulai beredar bentuk liquid dan biasanya jual beli melalui online,” Himbaunya.
Kasipem Desa Pasirsari Bapak Haris mengatakan bahwa sangat penting untuk mengetahui berbagai jenis narkoba agar kita bisa memahami penyalah gunaan di masyarakat dan bisa mengontrolnya.
“Ya menurut saya sangat penting untuk mengetahui jenisnya, agar bisa memantau dan mengontrol di wilayah kami, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir dan memberikan edukasinya terkait jenis dan dampak dari penyalah gunaan narkoba tersebut,” Ungkapnya.
Media Gathering Diskominfosantik, Plt Bupati Bekasi Apresiasi Peran Media Dalam Pembangunan di Bekasi
GUE JABAR | Kabupaten Bogor – Dalam rangka membangun kebersamaan dengan insan pers dari Selasa (28/12) Hingga Rabu (29/12) , Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi mengadakan kegiatan media gathering.
Kegiatan yang dilaksanakan di 5G Resort Kecamatan Caringin Cijeruk, Kabupaten Bogor, itu dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi Akhmad Marjuki.
Dalam kegiatan itu, saat menyapa insan pers, Plt Bupati Kabupaten Bekasi Ahmad Marjuki mengataka, jika peran media sebagai sarana edukasi dan meluruskan informasi yang hoax.
“Keberadaan media sangat diperlukan guna mempublikasikan capaian pembangunan dan upaya yang sudah dilakukan pemerintah selama ini, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat,” Kata Akhmad Marjuki Selasa Malam (28/12/2021) di Ruang Meeting 5G Resort.
Ia juga mengapresiasi media yang selama ini berkontribusi dalam memberikan informasi tentang Kabupaten Bekasi.
“Semoga dengan adanya media gathering ini semakin erat hubungan antara media dengan pemerintahan, sehingga ke depan lebih baik,” harapnya.
Marjuki menambahkan, jika pihaknya ingin terbuka dalam menjalin komunikasi dengan media.
“Mari kita saling menghargai, membangun komunikasi yang baik, munculkan informasi yang balance, ada klarifikasi sebelum dimuat dalam berita, karena hubungan kita selama ini sudah bagus dan jika ada pejabat Kabupaten Bekasi yang jarang masuk, tolong laporkan ke saya,” pintanya.
Orang nomor satu di Kabupaten Bekasi ini juga menegaskan jika media diberikan kebebasan. Media kata dia, harus bisa membantu memberikan informasi yang cerdas jika ada keluhan atau pengaduan dari masyarakat.
“Karena terkadang aturan dan regulasi pemerintah tidak dipahami, maka disinilah peran media harus memberikan edukasi,” pungkasnya.
Indonesia Miliki SDM Yang Besar dalam Dunia Digital, Untuk Pulihkan Ekonomi Setelah Pandemi Ini Kata Jubir Kemenkominfo
GUE JABAR | Jakarta – Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi mengatakan bahwa upaya pemulihan pasca pandemi terus dilakukan pemerintah, termasuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Menusia (SDM) yang mumpuni, terutama di era digital saat ini.
Masyarakat yang cakap digital dan berbudaya, akan dapat menentukan bagaimana mengoptimalkan dan menuai manfaat dari percepatan transformasi digital nasional yang ada.
“Indonesia memiliki potensi SDM digital atau talenta digital yang besar, yaitu 212,35 juta pengguna internet atau 76,8% dari total populasi Indonesia,” ungkap Dedy dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Rabu (29/12/2021).
Dalam kondisi yang wajar tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, kata Dedy, potensi talenta digital Indonesia tersebut diproyeksikan dapat berkontribusi sebesar Rp1.965 triliun terhadap nilai PDB Indonesia di tahun 2030.
Namun apabila potensi tersebut didorong melalui akselerasi peningkatan kualitas dan kuantitas digital secara komprehensif, maka diprediksi dapat meningkat menjadi Rp4.434 triliun atau 2,2 kali lipat lebih besar.
Karena itu, ujar Dedy, Kominfo membangun program pengembangan SDM atau talenta di bidang digital yang mencakup tingkat kecapakan dasar, menengah dan lanjutan. “Untuk memenuhi kebutuhan setidaknya 9 juga talenta digital dalam 15 tahun,” imbuhnya.
Pada tingkat dasar, Gerakan Nasional Literasi Digital Kominfo memberikan beragam pelatihan kecakapan digital tingkat dasar bagi masyarakat umum, dengan 4 pilar utama yaitu kecakapan digital atau digital skills, etika digital atau digital ethics, budaya digital atau digital culture, dan keamanan digital atau digital safety.
“Melalui program ini, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan yang memadai agar dapat makin bijak dalam berinteraksi dan beraktivitas di ruang digital, sekaligus menavigasikan diri dengan baik di tengah disrupsi informasi,” papar Dedy.
Menjelang akhir tahun 2021, program ini telah menjangkau 12,3 juta peserta atau 98,87% dari target tahun 2021 di seluruh Indonesia. Kemudian pada 2022, akan menyasar 5,5 juta masyarakat dengan peserta dari kelompok yang lebih spesifik.
Lebih lanjut Dedy menjelaskan, untuk tingkat menengah, Digital Talent Scholarship atau DTS menyediakan beasiswa pelatihan kecakapan digital tingkat teknis guna menyiapkan angkatan kerja nasional dengan digital skill set yang relevan di lanskap dunia pekerjaan.
Latihan dilakukan melalui 7 akademi sesuai tema yang diikuti, seperti cyber security, artificial intelligence, cloud computing, big data analysis, dan digital marketing. Tahun ini, DTS telah menjangkau 131.204 orang atau melebihi target awal sebanyak 100.000 orang peserta. Serta bekerja sama dengan 197 mitra yang terdiri atas global technology company universitas dan politeknik dari dalam maupun luar negeri, pemerintah daerah, BUMN, dan startup nasional.
“DTS akan terus memberikan pelatihan kecakapan digital teknis dan menyasar setidaknya 200.000 orang terlatih pada tahun 2022 mendatang,” tambah Dedy. Sedangkan untuk tingkat lanjutan, Dedy menjelaskan, program Digital Leadership Academy atau DLA memberikan pelatihan kecakapan digital di tingkat pimpinan dan pengambil kebijakan, baik dari sektor privat maupun publik.
“Program DLA telah memberikan pelatihan kepada 306 pimpinan lembaga sektor privat maupun publik, melampui target 2021 sebesar 300 peserta, dan bekerja sama dengan empat universitas ternama dunia,” ujarnya seraya menambahkan keempat universitas tersebut adalah Harvard Kennedy School, Oxford University, National University of Singapore, serta Tsinghua University.
Program ini dikatakan Dedy akan kembali memberikan pelatihan kecakapan digital dengan target sebanyak 400 orang peserta di tahun 2022 dan menargetkan tambahan 4 mitra universitas, yakni Cornell University, Massachusetts Institute of Technology, University of Cambridge, dan Imperial College London.
Selain itu, Kominfo juga menggelar beberapa program pengembangan startup nasional, serta pelatihan dan sertifikasi kewirausahaan digital. Tak ketinggalan, untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, Kementerian Kominfo memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui program UMKM Digital Kementerian Kominfo.
Pandemi, tutur Dedy, telah mengakselerasi penggunaan gawai dan memigrasikan hampir seluruh kegiatan sehari-hari kita ke ruang digital.
“Pemerintah akan terus berupaya mendorong agenda transformasi digital baik di level nasional maupun internasional, termasuk melalui Presidensi G20 Indonesia, dengan harapan agar Indonesia dan dunia dapat segera pulih bersama, dan pulih lebih tangguh,” katanya.
Pemerintah Akan Lakukan Pengawasan dan Perketat Mobilitas Masyatakat saat Nataru
GUE JABAR | Jakarta – Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander K. Ginting, menyatakan pemerintah akan melakukan pengawasan setiap mobilitas masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Penjagaan ketat di pintu-pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, dan pos perbatasan darat, juga akan digiatkan.
“Kita harus tetap menjaga kewaspadaan agar (virus) tidak bisa lolos melalui pintu-pintu masuk yang sudah kita atur dan sudah dijaga dengan ketat,” ujar Alex menerangkan dalam Siaran Pers dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN, Rabu (29/12/2021).
Namun, komitmen untuk melakukan pengawasan ini pastinya memerlukan partisipasi dari semua pihak. “Tentu ini harus memerlukan kerja sama yang baik, kerja sama yang produktif dan kolaboratif sehingga tugas pokok kita di dalam menjaga dan mengamankan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) level satu dan level dua ini bisa maksimal,” papar Alex.
Sebagai upaya pemerintah menangkal varian baru Omicron, Alex menegaskan pentingnya proses karantina.
“Jadi karantina mengumpulkan mereka yang datang dari negara terjangkit negara luar di satu tempat untuk diamati dan kemudian dilihat perkembangannya apakah dia menjadi sakit atau laboratoriumnya positif,” jelasnya.
Proses karantina diwajibkan bagi siapa saja yang baru tiba dari luar negeri. Ter lepas dari kepentingan perjalanan dan kewarganegaraan, semua pihak wajib mengikuti proses karantina.
“Jadi bagi mereka yang kembali ke Indonesia setelah jalan-jalan ataupun setelah berkunjung ke rumah keluarga diharapkan tetap melaksanakan karantina,” kata Alex menegaskan.
Pemerintah sendiri dikatakannya telah menyiapkan sejumlah pilihan lokasi dari hasil kerjasama dengan sejumlah lembaga.
“Kalau dia pelajar, mahasiswa, atau pegawai negeri yang dinas ke luar negeri atau orang tertentu untuk tujuan tertentu maka dia diperbolehkan dikarantina di tempat yang sudah disiapkan pemerintah, contohnya di Wisma Pademangan,” kata Alex.
Sementara bagi mereka yang bepergian untuk tujuan wisata atau jalan-jalan serta berbisnis, maka bekerja sama dengan beberapa pihak, pemerintah menyiapkan beberapa hotel sebagai tempat karantina.
“Ini adalah salah satu cara kita untuk menjaga agar apa yang sudah tercapai, bisa dipertahankan,” imbuhnya.
Meski begitu, walaupun ada bahaya Omicron, masyarakat tidak perlu menjadi panik, melainkan tetap waspada dan mengoptimalkan perlindungan kesehatan seperti protokol kesehatan dan vaksinasi. Terlebih saat ini, pemerintah telah melaksanakan vaksinasi bagi anak 6-11 tahun.
Ia juga meminta Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tiap desa dan kelurahan terus tetap menjalankan testing, tracing dan treatment (3T) dan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan (3M). “Kenapa perlu 3T? Karena kalau ada yang sakit jangan di rumah, tapi didorong ke isoter sehingga tidak ada klaster keluarga. Selain itu, kontak tracing bisa dijalankan,” ujarnya.
Alex menekankan, seluruh upaya pengendalian COVID-19 akan dapat berjalan baik melalui kolaborasi dan saling mendukung.
“Mari kita menyongsong 2022 dengan semangat baru. Tidak perlu panik dan khawatir, yang perlu adalah bangun kewaspadaan yang tinggi. Dengan iman, aman, dan imun kita pasti bisa berhasil menanggulangi COVID-19,” pungkasnya.
