Forum Masyarakat Anti Obat Terlarang Gelar Sosialisasi dan Sekaligus Doa Bersama

Kabupaten Bekasi – Forum Masyarakat Anti Obat Terlarang (FORTAL) menggelar kegiatan doa bersama di wisata Kawung Tilu Bojong Rangkas, Kp.Ciranggon Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi.

Dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung Kang Gunawan biasa di sapa Mbah Goen, serta diikuti ratusan peserta tampak hadir dalam kegiatan tersebut.

Doa bersama ini bertujuan untuk sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur Kabupaten Bekasi, serta memohon keselamatan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi selain itu. Doa dipanjatkan untuk Institusi Polri agar senantiasa diberikan kekuatan dan keteguhan dalam menjaga keamanan serta menekan angka kriminal, Khususnya di wilayah Hukum Polres Metro Bekasi.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Muspika Cikarang Timur, Kepala Desa Cipayung, Sekcam Cikarang Timur, Karang Taruna se-Cikarang Timur, serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda.

Dalam sambutannya Mbah Goen/Kang Gunawan mengingatkan pentingnya menjaga warisan nilai-nilai leluhur para pendahulu serta mempererat persatuan masyarakat.

“Kita mendoakan agar Kabupaten Bekasi senantiasa dilindungi dari segala bentuk musibah dan mara bahaya, semoga masyarakat sejahtera dan Aparat Penegak Hukum kita selalu diberi kekuatan”, ungkapnya.

Ketua Forum Masyarakat Anti Obat Terlarang (FORTAL) Kang Edo memberikan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Penyuluhan ini bertujuan meningkatkan kesadaran Masyarakat. Terutama untuk generasi muda, tentang ancaman serius Narkoba. 

Kegiatan ini berakhir menjelang magrib penuh dengan kehangatan para peserta tampak salam-salaman serta berbincang-bincang serta mempererat silaturrahmi dalam suasana kebersamaan.

(Tim)

Pastikan Tidak Ada Gangguan Kamtibmas di Akhir Pekan, Polsek Cikarang Utara Gelar OKJ dan Patroli Biru

KABUPATEN BEKASI – Kapolsek Cikarang Utara pimpin langsung Operasi Kejahatan Jalanan (OKJ) dan patroli biru di malam akhir pekan untuk berikan rasa aman dan nyaman masyarakat, Sabtu malam 26/4/2025.

Menurut Kompol Sutrisno, Kapolsek Cikarang Utara kegiatan OKJ ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Cikarang Utara, serta untuk mengurangi kejahatan jalanan.

“Kegiatan OKJ ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban,” kata Kompol Sutrisno.

Dalam kegiatan OKJ tersebut, Polsek Cikarang Utara juga melakukan pengecekan terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan.

“Kami melakukan pengecekan terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan untuk memastikan bahwa mereka memiliki dokumen yang lengkap dan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas,” Jelas Kapolsek.

Dengan kegiatan OKJ ini, Kapolsek Cikarang Utara berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan ketertiban.

“Semoga dengan ini semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran betapa pentingnya tertib dalam berlalu lintas dan melengkapi apa yang semestinya,” Pungkas Kapolsek Cikarang Utara Kompol Sutrisno, SH.,MH.

Dalam kegiatan tersebut, 5 kendaraan bermotor R2 tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berhasil diamankan.

(Erv)

GMBI Distrik Kab.Bekasi Mendukung Penuh Keputusan Bupati Menunjuk Ade Efendi Zarkasih Sebagai Dirus PDAM Tirta Bhagasasi 

KABUPATEN BEKASI – Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi atau biasa disapa H. Obay menegaskan bahwa sikap LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi akan mendukung sepenuhnya kebijakan Bupati Bekasi.

“Bahwa kami selaku Dewan Pimpinan Distrik Kabupaten Bekasi telah melakukan rapat konsolidasi internal, bahwa kami LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi telah memutuskan akan terus mendukung kebijakan – kebijakan Bupati Bekasi Bpk. Ade Kuswara Kunang yang pro terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi.” Tegas Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi H. Sobari Ishariyanto kepada media dalam konferensi pers. Pada Sabtu (26/04/25).

H. Sobari atau biasa disapa H. Obay juga menanggapi terkait isu – isu yang berkembang saat ini terkait Keputusannya mengangkat Ade Efendi sebagai Direktur Usah (Dirus) pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi.

“Kami melihat keputusan atau kebijakan Bupati ini tidak gegabah seperti yang dituduhkan sebagian masyarakat. Karena Bupati Bekasi selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) sudah melakukan kajian – kajian terlebih dahulu dan analisa hukum sesuai dengan aturan serta mekanisme, sehingga Bupati berhak untuk mengangkat atau memberhentikan Direksi BUMD sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya. 

Sementara itu, Sekertaris Distrik LSM GMBI Kabupaten Bekasi Faisal Syukur SH menyikapi hak angket yang akan digulirkan anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

“Terkait masalah hak Angket, itukan sudah diatur dalam peraturan DPRD No. 1 tahun 2024 tentang tata tertib. Disitu tertulis jelas pada bagian ketiga pasal 62, 63, 64,”  terang Faisal.

Lanjut Faisal, pengusulan hak Angket sendiri merupakan hak dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dapat diusulkan kepada fraksi lalu kemudian diusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi untuk di Paripurnakan.

“Namun, dalam usulan hak angket, itu harus jelas apakah usulan tersebut sudah melalui tahapan dan apakah hak Angket itu penting atau tidak untuk diusulkan saat ini,” katanya.

Menurut Faisal, hak Angket itu tidak harus dilakukan untuk persoalan ini, karena masih banyak persoalan di Kabupaten Bekasi yang harus di benahi. 

Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sendiri sedang membangun kerjasama yang baik dengan Pemrov Jawa Barat bersama Gubernur Kang Dedi Mulyadi membenahi persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi salah satunya bantaran kali penyebab banjir tahunan.

“Jadi, tentunya apa yang disampaikan Ketua Komisi I terkait hak Angket tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan sendiri buat kami. Apakah hak Angket itu sudah ada usulan dari anggota komisi untuk menggunakan hak Angket itu sendiri atau ini merupakan pernyataan secara personal,” tanya dia.

Terkait adanya indikasi kepentingan politik dalam hak Angket, Faisal mengira, itu tinggal dibicarakan dan duduk bersama antara Komisi I dengan Pimpinan Daerah Kabupaten Bekasi dan lain sebagainya, agar supaya roda pemerintahan ini berjalan dengan baik dan tentunya menghasilkan kebijakan yang pro bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Faisal berharap isu – isu seperti ini tidak terus dipersoalkan. Lebih baik lembaga eksekutif dan legislatif fokus terhadap pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. 

Selain itu, sambung Faisal, ini juga kan hak prerogatif Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal dan tentunya pada waktu lalu sebelum Dirus didefinifkan, sebelumnya kan diangkat Plt oleh Pj.Bupati Dedy Supriyadi.

“Ketika menjabat Plt beliau punya terobosan yang bagus dan menjalankan tugasnya dengan baik sehingga melahirkan prestasi, sehingga menjadi  pertimbangan Bupati Bekasi selaku Kuasa Pemilik Modal untuk definitif,” pungkasnya.

(Tim)

Kuasa Hukum Kawasan Industri Jababeka Sayangkan Belum Lengkapnya Alat Bukti dari Penggugat, Sementara Sidang Sudah Berlangsung 

KABUPATEN BEKASI – Advokat dan Kuasa Hukum PT Kawasan Industri Jababeka Tbk, menyayangkan belum terpenuhinya kelengkapan administasi pembuktian dari gugatan tanah di Cikarang Timur. Padahal, agenda sidang pada Kamis (24/04/2025) dijadwalkan untuk pemeriksaan dan pengesahan alat bukti dari pihak Penggugat.

“Namun sangat disayangkan, proses hukum tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan belum terpenuhinya kelengkapan administrasi pembuktian, khususnya terkait dokumen yang seyogianya telah diserahkan sejak 21 April 2025,” kata Advokat PT Kawasan Industri Jababeka, Maulana.

Tertundanya agenda ini menjadi catatan serius dari Tim Kuasa Hukum PT Jababeka. Karena berdampak pada proses peradilan yang seharusnya berjalan efisien dan objektif.

“Situasi ini semakin ironis ketika kami mencermati bahwa sejak awal, gugatan yang diajukan pihak Penggugat mengandung dugaan kuat adanya error in persona, yaitu kesalahan dalam menunjuk pihak yang seharusnya menjadi Tergugat dalam perkara ini,” tambahnya.

“Kami menyayangkan, di tengah semangat supremasi hukum, kesalahan mendasar seperti ini justru tetap dipaksakan untuk dilanjutkan. Padahal, dalam bangku perkuliahan semester tiga fakultas hukum, para mahasiswa sudah diajarkan bahwa ‘error in persona’ merupakan cacat formil yang semestinya tidak dilakukan oleh pihak yang serius menempuh jalur hokum,” tandas Maulana.

Selain itu, pihaknya juga menyayangkan tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi dalam sengketa gugatan lahan di Cikarang Timur yang kasusnya saat ini telah bergulir di Pengadilan Negeri Cikarang.

Padahal, BPN memiliki otoritas dan kompetensi dalam bidang sengketa pertanahan.

“Ya kami menyangkan BPN tidak dijadikan pihak yang dilibatkan dalam perkara ini,” ujar Advokat dan Kuasa Hukum PT Kawasan Industri Jababeka Tbk, Maulana pada Kamis (24/04/2025). Dia pun menilai. Kasus gugatan ini terkesan tanpa kehati-hatian dan pertimbangan hokum yang memadai.

Kami berharap ke depan, proses persidangan dapat berlangsung dengan tertib, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku. Klien kami memiliki komitmen penuh untuk mengikuti setiap tahapan persidangan secara bertanggung jawab dan transparan, serta meyakini bahwa kebenaran dan keadilan akan terungkap di hadapan hokum,” tegas Maulana.

PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk, yang secara hukum ditetapkan sebagai Tergugat atas gugatan yang diajukan oleh ahli waris dari almarhum Ampang Bin Entjim.

(Erv)

Ketua Umum LSM GANAS Berikan Apresiasi Anggota DPRD Komisi IV Gerak Cepat Sidak PT WBLS

Kabupaten Bekasi – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gada Sakti Nusantara (GANAS) sangat mengapresiasi kepada Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi IV, Haryanto SE. dari Fraksi Demokrat yang sudah melakukan sidak kepada Perusahaan PT WAN BAO LONG STEEL (WBLS).

Yang mana Perusahaan PT WAN BAO LONG STEEL (WBLS) sudah melanggar peraturan Undang-Undand Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi sejumlah oknum melakukan tindakan pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi IV Fraksi Demokrat, Haryanto SE. Mengaku sangat miris dan prihatin dangan munculnya pemberitaan serta laporan atas pelanggaran oleh PT WAN BAO LONG STEEL (WBLS) yang sudah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan.

“Ya pada hari ini saya telah mendapatkan laporan dan pemberitaan yang viral atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan PT WAN BAO LONG STEEL (WBLS), saya bersama rekan saya melakukan sidak kepada perusahaan tersebut”, ujar Haryanto selaku wakil ketua DPRD Komisi IV.

Lanjut Haryanto, Kami melakukan pembahasan oleh pihak Perusahaan PT. Wan Bao Steel (WBLS) untuk menindak lanjuti terkait permasalahan upah, yang mana para karyawan tersebut menerima upah sangat minim.

Ketua Umum LSM GANAS, Brian shakti menambahkan saya banyak terima kasih kepada Anggota DPRD Komis IV Bang Haryanto SE. yang sudah merespon cepat yang melakukan sidak kepada Perusahaan PT. Wan Bao Steel (WBLS).

“Ya memang harus ada ranahnya terkait perusahaan yang melanggar, seperti Dinas Ketenagakerjaan serta anggota DPRD yang memasuki Komisi IV”, tegas Brian.

“Harapan saya kepada Perusahaan PT. WBLS ini jangan dijadikan contoh kepada Perusahaan lain yang berada di Kabupaten Bekasi yang nakal tidak mengikuti aturan, yang mengorbankan pekerjanya agar para pekerjanya bisa sejahtera dan makmur”, tandasnya. (Red)

PT.WAN BAO LONG STEEL Diduga Kutip Uang Pelicin Bagi Pencaker dan Buat Warga Sekitar Resah, Ini Kata Ketum DPP LSM GANAS

Kabupaten Bekasi – Adanya dugaan menggunakan uang pelicin bagi pencari kerja ( PENCAKER ) yang ingin bekerja di PT. WAN BAO LONG STEEL ( WBLS ) yang berkisar 3 sampai 5 juta rupiah perorang, hal ini menimbulkan sorotan serius dari Ketua Umum DPP LSM Gada Sakti Nusantara ( GANAS ) Brian Shakti.

Senin 21/04/2025 di sekretariat kantor DPP LSM GANAS Brian menyampaikan didepan awak Media online, ” Ini tidak benar karena sudah melanggar Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang diantaranya mengatur tentang ketenaga kerjaan dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas luasnya.Akan tetapi sejumlah oknum melakukan tindakan pelanggaran yang merugikan masyarakat sekitar maupun umum lainya dalam mencari keuntungan,” jelas Brian.

Masih lanjut Brian,”saya akan segera mengambil langkah konkrit dengan berkirim surat kepada dinas ketenaga kerjaan, supaya apa yang menjadi keresahan  dan keluhan warga tidak berlarut larut, Selain itu juga tindakan tegas harus dilakukan oleh para pemangku Jabatan hususnya dinas ketenaga kerjaan maupun APH kerena adanya indikasi KKN,”imbuhnya.

Hal ini juga dibenarkan oleh wakil ketua BPD Desa Waringin Jaya Iskandar. Dia ( Iskandar – red ) mengatakan “Benar seperti itu, yang ingin melamar kerja harus bayar 3 juta sampai 5 juta, sementara kerjaannya sendiri tidak jelas, dalam arti kata gak jelas seperti kemarin kan ada yang dipecat secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas tanpa ada teguran dan peringatan,” Ungkap Iskandar.

Tambah Iskandar,”Pekerja pun hanya menerima gaji 110 ribu/hari dengan waktu kerja 10 jam tanpa dapat makan atau uang transport ataupun lainnya. Tidak sesuai dengan apa yang didapat, bahkan parahnya lagi ketika melakukan pemecatan atau pemberhentian kepada pekerja hanya melalui lisan,” Terang Iskandar.

(Tim)