FajarPaper wujudkan Industri Ramah Lingkungan
Terima First Welding Infrastruktur Pipa Gas Bumi dari PGN

GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FajarPaper), produsen kertas kemasan terkemuka yang merupakan anggota dari SCGP di Indonesia, menerima first welding pembangunan infrastruktur pipa gas bumi dari PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina. Pembangunan infrastruktur tersebut dibangun untuk keamanan suplai gas bumi serta penyediaan energi yang ramah lingkungan bagi lingkungan FajarPaper.

Kebutuhan gas bumi FajarPaper tercatat sebesar 11, 67 s.d 17,5 BBTUD dan menjadi salah satu perusahaan dengan penyerapan gas bumi terbesar di Bekasi dan menjadi pelanggan terbesar dari 240 industri di wilayah Bekasi yang total volume penyerapan gas bumi kurang lebih 71 BBTUD.

Sonny Rahmawan Abdi selaku General Manager Sales Operation Region II PGN (SOR II) menyampaikan, “FajarPaper membutuhkan kepastian pasokan untuk keberlanjutan operasional dan juga seiring dalam peningkatan produksi. Untuk itu kami upayakan dalam pemenuhan gas bumi untuk FajarPaper, baik untuk ad-hoc maupun long-term melalui pembangunan infrastruktur pipa menuju pabrik produksi FajarPaper.”

Sonny mengutarakan bahwa FajarPaper juga menjadi partner yang strategis bagi PGN memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang menghasilkan kertas berskala dunia dengan menggunakan proses yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, PGN juga ingin menyamakan visi dalam melaksanakan proses kontruksi pipa yang dibangun di area perusahaan FajarPaper dengan penuh tanggung jawab.

“Dengan volume kebutuhan gas yang cukup besar, proses komersialisasi sudah dilaksanakan dan hari ini first welding kontruksi pipa kurang lebih sepanjang 2 KM dengan diameter 12 inchi pun juga telah terlaksana, aspek safety juga akan kami jaga secara bertanggung jawab sampai saat gas in nanti. Kami juga berterima kasih atas kepercayaan FajarPaper untuk menggunakan gas bumi dari PGN. Gas bumi mengalir 24 jam dalam 7 hari, akan diserap dan dimanfaatkan untuk menunjang produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.” tambah Sonny.

Lebinner Sinaga selaku Direktur Teknik & Pengembangan PT PGAS Solution sebagai anak perusahaan PGN menyampaikan, “Target kami adalah zero accident. Kami berupaya optimum agar pembangunan pipa di FajarPaper dapat berjalan on time, on budget, dan on quality. Espektasi waktu gas in diharapkan tidak terkendala.”

Yustinus Kusumah sebagai Direktur PT Fajar Surya Wisesa, Tbk. menyampaikan “Saat ini kita sudah memulai babak baru, relaksasi pandemic sudah dimulai dan pertumbuhan ekonomi mulai kembali berjalan. Kami berharap, penyediaan gas bumi melalui pipa PGN dapat memasok gas yang lebih stabil dan konsisten, sehingga hal tersebut dapat membantu proses produksi FajarPaper menjadi lebih baik lagi, baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri.”

Saat ini, 70% hasil dari produksi FajarPaper dikirim untuk konsumen dalam negeri dan permintaan kertas kemasan juga meningkat saat ini. Oleh karena itu, FajarPaper melakukan kemitraan dengan PGN dalam hal energi sebagai salah satu komponen dalam proses produksi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PGN. Semoga proses kontruksi dan target gas in dapat terealisasi dengan lancar. Semoga kerja sama ini juga memberikan benefit bagi kedua belah pihak, serta kedepannya pemakaian gas tidak hanya di Bekasi melainkan juga dapat diterapkan di Surabaya.” Tambah Yustinus.

FajarPaper memiliki infrastruktur untuk menunjang produksi seperti 2 Gas Turbin dan 1 steam turbin. Dengan pemanfaatan gas, diharapkan dapat semakin menuju ke arah environment friendly. Mengingat FajarPaper memproduksi kertas dengan bahan baku 100% daur ulang dengan tujuan untuk membantu pelestarian lingkungan, dan penggunaan sumber energi untuk menjadikan FajarPaper sebagai clean industry.

FajarPaper, yang memiliki 3.000 karyawan dan 30% dari hasil produksinya diekspor ke manca negara, senantiasa berkomitmen untuk mendukung kemajuan Indonesia melalui berbagai kegiatan CSR perusahaan baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, infrastruktur, pendidikan, maupun lingkungan. Dalam bidang Pendidikan, FajarPaper telah berpartisipasi dalam berbagai program renovasi sekolah dan pemberian bantuan alat tulis dan beasiswa, dan juga bidang lainnya seperti sosial, pemberdayaan masyarakat dengan program ekonomi sirkular dan lingkungan melalui program GEMARI BUMITANIK (Gerakan masyarakat mandiri melalui budidaya maggot, ikan, dan tanaman hidroponik) dengan menggunakan sampah organik dari limbah rumah tangga sebagai pakan maggot, dan juga program lainnya.

(Erv)

Pemeliharaan SDN Karang Mukti 02 Diduga Langgar UU Ketenagakerjaan

GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – Sering kali terlihat dalam suatu pembangunan proyek adanya himbauan “Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja”. Himbauan tersebut adalah himbauan keamanan dalam bekerja, agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Rupanya hal itu wajib diterapkan oleh semua perusahaan, Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pasal 87 tentang himbauan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang sering disingkat K3.

Namun beda halnya dengan para pekerja di proyek bangunan SDN Karang Mukti 02, Desa Karang Mukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, dengan judul kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas, nama pekerjaan Pemeliharaan SDN Karang Mukti 02, Nomor : PG.02.02/048-SPK/UPTD BANG WIL 3/DCKTR/2023.

Terlihat mereka sama sekali tidak menerapkan himbauan K3, padahal itu sangat lah penting dalam pekerjaan sebuah proyek bangunan.

Saat dimintai keterangan oleh awak media, beberapa tukang yang ada di lokasi mengatakan bahwa untuk sepatu safety tidak ada pasilitasnya.

“Yang lain ada, hanya sepatu yang tidak ada hanya pakai sendal ajah ini karena belum di kasih,” terang bersama sama.

Hal itu pun di tanggapi oleh Hidayat selaku anggota Lembaga GRPPH-RI (Gerakan Rakyat Peduli Penegakan Hukum – Republik Indonesia) DPW (Dewan Pimpinan Daerah) Jawa Barat yang kebetulan ada di lokasi, dirinya sangat menyayangkan tidak adanya fasilitas sepatu safety dalam sebuah pekerjaan proyek.

“Ya kasihan para pekerja, demi mencegah hal yang tidak diinginkan seharusnya sebuah perusahaan wajib memfasilitasi K3 secara lengkap, apa lagi ini adalah pekerjaan yang anggarannya bersumber dari Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.” Ucapnya.

Lihat saja, masih kata Hidayat di lapangan banyak benda tajam, seperti paku, bekas, batu batu krikil tajam, bagaimana mereka bisa bekerja secara maksimal.

Hidayat juga meragukan kinerja pengawas Kabupaten Bekasi dalam pengawasan sebuah proyek, yang diduga lalai dengan membiarkan para pekerja tanpa mengutamakan K3.

“Saya rasa dalam RAB pemeliharan sekolah SDN Karang Mukyi 02 ini ada anggaran safety untuk para pekerjanya, apa lagi terlihat anggaran di papan informasi kegiatan lumayan besar Rp 196,682,844,. yang di kerjakan oleh CV. Purnama Sari Rejeki, sumber dana APBD tahun anggaran 2023, pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.

“lalu dimana peran serta pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam sebuah bangunan proyek.” tanyanya.

Lanjutnya Hidayat, seharusnya pengawas lebih memperhatikan hal tersebut dengan menegur pihak perusahaan, karena Keselamatan, Kesehatan Kerja adalah hal utama dalam pekerjaan. Pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, awak media akan terus menggali informasi kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, karena di ketahui saat di lapangan tidak ada pengawas maupun konsultan yang ada di Lokasi kegiatan proyek.

(RH)

Pekerjaan Pembuatan Lening Saluran Air Kampung Rawakuda Menjadi Sorotan GRPPH-RI Jabar

GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – Pekerjaan pembuatan lening saluran air di Kampung Rawakuda perbatasan antara Desa Karangharum dan Desa Mekarjaya Kecamatan Kedungwaringin, mendapat perhatian serius dari Ketua Lembaga GRPPH – RI DPW Jawa Barat Brian Shakti.

Brian menyampaikan pendapatnya kepada wartawan Gue Jabar, Selasa 21/03/2023 di lokasi ” pekerjaan pembuatan lening saluran air ini patut kita pertanyakan kepada pihak Dinas terkait, khususnya Dinas pertanian yang membidanginya, dan akan kita sampaikan juga kepada PPTK.

Seperti kita lihat bersama, dalam pengerjaanya masih memakai batu kali lama yang sebelumnya telah ada, jelas ini tidak sesuai dengan RAB.Belum lagi tidak di pasangnya papan kegiatan proyek yang menambah kuat dugaan saya kental adanya unsur KKN,” jelasnya.

Kita juga tahu masih menurut Brian, “papan informasi kegiatan wajib di pasang, sebagai bentuk dari keterbukaan informasi yang sudah di atur dalam Undang Undang KIP No 14 Tahun 2018, agar supaya semua unsur dan elemen masyarakat dapat turut serta dalam pengawasan.

Banyak saya temukan dan menjadi dugaan pihak rakanan kontraktor melakukan kecurangan demi meraup keuntungan yang besar semata.
Para pekerjapun tidak di bekali dengan APD ( Alat Pelindung Diri ).Undang Undang No 1 Tahun 1970 sebagai aturan pokok K3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3 yang merupakan kawajiban perusahaan pada pekerja,” jelas Brian Shakti.

Masih sambung Brian,” lembaga GRPPH – Ri akan segera bersurat dalam hal ini juga kita akan pertanyakan mengenai panjang kegiatan pembuatan saluran air ini, karena informasi dari anggota saya di lapangan panjang saluran tidak sesuai dari pengukuran panjang awal.Yang infonya tidak di perbolehkan sama petani, yang jadi pertanyaan akan di kemanakan sisa kerjaanya,”tutup Brian.

(Dayat)