PB KAMI Minta Kejagung Tangkap Koruptor Yang Melibatkan Petinggi di Kemendag

GUE JABAR | Jakarta – Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Rabu (5/10/2022), berdiri di depan gerbang Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Dalam aksinya tersebut, ratusan anggota PB KAMI membongkar kasus impor besi atau baja pada jajaran petinggi di Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan (Kemendag).

“KAMI mendukung Kepala Kejaksaan Agung dalam penegakkan hukum. Berani tegakkan hukum ke atas jangan kebawah,” kata Ketua Umum PB KAMI, Sultoni, dalam orasinya darinatas mobil komando.

Diapun mempertanyakan slogan Kepala Kejagung yang menyebutkan, Tajam Keatas dan humanis kebawah. Sultoni juga merasa ada kejanggalan antara Jampidsus dengan Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Veri Anggrijono.

“Ada hubungan apa Veri Anggrijono dengan Jampidsus. Bukankah bapak Jaksa Agung Burhanuddin selalu mengatakan Kejaksaan dalam menangani perkara akan tajam ke atas, humanis ke bawah. Lalu mana buktinya ?? Ayo pak Jaksa Agung buktikan di kasus impor besi atau baja ini. Buktikan dengan menetapkan Veri Anggijono sebagai tersangka,” katanya dalam press rilis yang diterima awak media.

Dalam rilisnya PB KAMI menyatakan Veri yang menandatangani izin impor besi atau baja pada tujuh perusahaan importir (PT BES, PT ISBS, PT PAS, PT PMJ, PT JAK, dan PT GAJ). Yang akhirnya bermasalah secara hukum. Surat perjanjian impor besi atau baja ditandatangani Veri Anggrijono antara lain pada 13 April 2017 (kepada PT DSS), dst.

“Pada 24 Februari 2022, Veri telah dipanggil resmi jaksa penyidik untuk diperiksa pada Selasa 1 Maret 2022 di Lantai 3 kamar no 1 Gedung Bundar Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Surat panggilan pemeriksaan ditandatangani Direktur Penyidikan (Dirdik), Supardi, yang kini menjabat Kajati Kepualauan Riau,” katanya. “Kekebalan hukum terhadap Veri jelas melukai hati nurani rakyat Indonesia yang mendambakan asa persamaan dihadapan hukum,” tambahnya dalam rilis PB KAMI.

(Tim)

Adanya Dugaan Pemotongan Dana KIP Oleh Oknum Kepsek, Ini Kata Kabid SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

GUE JABAR | Kabupaten Bekasi – Diduga adanya Praktek pungutan Liar baik dilakukan melalui dipotongnya Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan adanya dugaan Dipungutnya biaya administrasi Oleh pihak Sekolah Dasar Negeri Karang Mukti 01 sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) bagi murid yang menerima Dana dari Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Yudi saat diminta tanggapannya terkait hal tersebut tidak dibenarkan.

“Gak boleh itu di potong-potong dan gak ada biaya – biaya adminitrasi, semua hak siswa. SD mana itu bang nanti akan coba di kroscek dan dievaluasi, terima kasih informasinya”, ujar Kabid SD, Yudi melalui sambungan telepon selulernya, Senin (04/10/2022″,

Dikatakan Yudi, Bantuan itukan langsung kerekening penerima artinya kalau sampai ada potongan dan biaya administrasi itu tidak benarkan, Semua hak penerima.

“Gak ada potong-potongan maupun biaya administrasi”, tegas kabid Yudi.

Diberitakan sebelumnya, Temuan ini berawal dari keluhan wali murid SDN Karang Mukti 01 yang beralamat di Jln Lintas Proklamator Kp Jarakosta Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Wali murid mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli) yang di lakukan Oleh oknum Pihak Sekolah SDN Karang Mukti 01 pada saat pengambilan Dana PIP melalui KIP yang Diduga dilakukan oleh oknum pihak Sekolah SDN Karang Mukti 01.

Wali murid SDN Karang Mukti 01 yang berinisial AB menyampaikan keluhan tersebut kepada wartawan dan memaparkan bahwa sejak setahun lalu hanya menerima uang bantuan KIP sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) yang harusnya diterima Rp 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

“Itu terjadi sejak setahun lalu, saya menerima hanya Rp 400ribu rupiah, yang seharusnya memang dari pemerintah 450ribu rupiah. Parahnya lagi, ini kan lagi pandemi Covid-19, Mereka juga kan sudah digaji, masa hak masyarakat masih disunat juga”, keluh AB kepada wartawan.

Tak hanya itu kata AB, Bahkan ada permintaan uang administrasi Rp 50ribu rupiah untuk proses pencairan yang di ucapkan langsung oleh Kepala Sekolah SDN Karang Mukti 01. Jika tidak memberikan uang administrasi, silahkan urus sendiri.

“Iya, Kepala Sekolah yang minta uang administrasi langsung Rp 50rbu, Jika tidak memberikan silahkan urus sendiri. Artinya jika tidak memberikan Uang Rp 50rbu dengan dalih adminstrasi maka kami suruh urus sendiri, Lantas tugas pihak sekolah hanya ngurus yang bayar? kan itu tidak diwajibkan untuk bayar, dan sudah kewajiban Sekolah untuk mengurus itu semua”, Kata AB.

Ia pun meminta kepada Dinas Pendidikan dan Badan Kepegewaian Daerah (BKD), Kabupaten Bekasi untuk tidak diam dan segera memberikan sanksi. Ia pun siap melaporkan hal ini Kepada Disdik, BKD bahkan Aparat Penegak Hukum (APH) agar memberikan efek jera dan meberikan contoh selaku tenaga pendidik.

Wali murid yang berinisial AB pun dengan tegas siap dikonfrontir jika pihak Sekolah SDN Karang Mukti 01 tidak mengakui, bahkan Ia memegang rekaman percakapan yang ia siap pertanggung jawabkan.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Karang Mukti 01, Hj Lilis saat dikonfirmasi ruang kerjanya, Kamis (29/9/2022) berkilah tidak melakukan hal tersebut dan bahkan meminta untuk tidak dipublikasikan dan akan memperbaiki hal tersebut dan memberikan ucapan terima kasih atas informasinya.

Untuk diketahui, Pungli merupakan salah satu modus korupsi yang diatur dalam Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001.

(Dayat)