Kabupaten Bekasi – Diduga adanya Praktek pungli dan Pemotongan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) Oleh pihak Sekolah Dasar Negeri Karang Mukti 01 sebesar Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) bagi murid yang menerima Dana dari Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Temuan ini berawal dari keluhan wali murid SDN Karang Mukti 01 yang beralamat di Jln Lintas Proklamator Kp Jarakosta Desa Karang Mukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Wali murid mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli) yang di lakukan Oleh oknum Pihak Sekolah SDN Karang Mukti 01 pada saat pengambilan Dana PIP melalui KIP yang Diduga dilakukan oleh oknum pihak Sekolah SDN Karang Mukti 01.

Wali murid SDN Karang Mukti 01 yang berinisial AB menyampaikan keluhan tersebut kepada wartawan dan memaparkan bahwa sejak setahun lalu hanya menerima uang bantuan KIP sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) yang harusnya diterima Rp 450.000 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

“Itu terjadi sejak setahun lalu, saya menerima hanya Rp 400ribu rupiah, yang seharusnya memang dari pemerintah 450ribu rupiah. Parahnya lagi, ini kan lagi pandemi Covid-19, Mereka juga kan sudah digaji, masa hak masyarakat masih disunat juga”, keluh AB kepada wartawan.

Tak hanya itu kata AB, Bahkan ada permintaan uang administrasi Rp 50ribu rupiah untuk proses pencairan yang di ucapkan langsung oleh Kepala Sekolah SDN Karang Mukti 01. Jika tidak memberikan uang administrasi, silahkan urus sendiri.

“Iya, Kepala Sekolah yang minta uang administrasi langsung Rp 50rbu, Jika tidak memberikan silahkan urus sendiri. Artinya jika tidak memberikan Uang Rp 50rbu dengan dalih adminstrasi maka kami suruh urus sendiri, Lantas tugas pihak sekolah hanya ngurus yang bayar? kan itu tidak diwajibkan untuk bayar, dan sudah kewajiban Sekolah untuk mengurus itu semua”, Kata AB.

Ia pun meminta kepada Dinas Pendidikan dan Badan Kepegewaian Daerah (BKD), Kabupaten Bekasi untuk tidak diam dan segera memberikan sanksi. Ia pun siap melaporkan hal ini Kepada Disdik, BKD bahkan Aparat Penegak Hukum (APH) agar memberikan efek jera dan meberikan contoh selaku tenaga pendidik.

Wali murid yang berinisial AB pun dengan tegas siap dikonfrontir jika pihak Sekolah SDN Karang Mukti 01 tidak mengakui, bahkan Ia memegang rekaman percakapan yang ia siap pertanggung jawabkan.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Karang Mukti 01, Hj Lilis saat dikonfirmasi ruang kerjanya, Kamis (29/9/2022) berkilah tidak melakukan hal tersebut dan bahkan meminta untuk tidak dipublikasikan dan akan memperbaiki hal tersebut dan memberikan ucapan terima kasih atas informasinya.

Untuk diketahui, Pungli merupakan salah satu modus korupsi yang diatur dalam Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001

(Dayat)

Kisruh SMSI Kabupaten Bekasi, Jabar Diminta Secepatnya Ambil Keputusan

GUE JABAR | Kabupaten Bekasi – Adanya ke kisruhan ditubuh SMSI Kab Bekasi antara pengurus dengan ketua sudah menjadi rahasia umum, pasalnya ketidak harmonisan itu ditenggarai oleh krisis kepercayaan yang sudah tidak dapat ditorerir lagi.

Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi, RF Rochmatillah mengatakan, adanya pemberitaan ini merupakan manifestasi dari kekecewaan teman-teman yang sudah pada puncaknya, sehingga rekan-rekan mengambil langkah pemberitaan agar SMSI Jabar untuk segera menanggapi surat mosi tidak percaya.

“Kami selaku anggota dan pengurus SMSI Kabupaten Bekasi membuat surat Mosi tidak percaya terhadap kinerja ketua SMSI Kabupaten Bekasi, yang sudah disampaikan ke SMSI Propinsi Jawa Barat, surat lanjutan yang ke dua (2) juga sudah disampaikan ke SMSI propinsi Jawa Barat, dengan tembusan SMSI pusat di Ibukota Jakarta, namun sampai sekarang belum ada keputusan dari SMSI Propinsi Jawa Barat,” kata Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi, RF Rochmatillah, dengan tegasnya.

Lanjut RF Rochmatillah, mestinya SMSI Jabar, dalam hal ini sebagai pengayom, kiranya dapat dengan segera melakukan langkah -langkah kongkret agar permasalahan yang terjadi di tubuh SMSI Kab Bekasi dapat segera terselesaikan.

“Kami pengurus Kab Bekasi mendesak kepada SMSI Jabar untuk menyegerakan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, karna ini bersifat penting dan harus disegerakan. Kami juga mohon kepada SMSI Pusat sudi kiranya membantu, agar masalah krisis kepercayaan tentang kepemimpinan ketua SMSI Kabupaten Bekasi segera selesai dan tidak berlarut-larut, demi menjaga marwah dan nama baik SMSI khususnya di Kab Bekasi. Kearah yang lebih baik dan Sejahtera,” pungkas RF Rochmatillah.

Segel Permanen di THM Rusak, KAMI : Satpol PP Harus Pidanakan Oknumnya

GUE JABAR | Kabupaten Bekasi – Paska penyegelan permananen tempat hiburan malam (THM) Infinity beberapa hari lalu, beredar beberapa foto yang menunjukan segel keadaan rusak atau terlepas dari tempatnya semula.

Deni Kasat Pol-PP Kabupaten Bekasi Ketika dikonfirmasi mengatakan akan berusaha menyadarkan pihak infinity cafe agar bisa kembali ke ijin yang mereka miliki. Deni juga menambahkan akan menggeser segel yang berada di infinity cafe.

Hal ini mendapat kritikan pedas aktivis perempuan dari Pengurus Daerah Komunitas Aktivis Muda Indonesia Kabupaten Bekasi (PD KAMI), Wati, mengatakan profesionalisme kinerja Satpol-PP Kabupaten Bekasi dalam penegakan Perda perlu dipertanyakan.

“Kasat Pol-PP…. kan Sudah jelas membuka atau merusak segel kena pidana 2 tahun lebih, Lah ini kok Malah digeser, bahkan ada yang rusak duluan berdasarkan poto segel yang sudah beredar. Saya berharap ini tidak ada yang masuk angin,” ujar Wati.

Wati juga melihat ada beberapa kejanggalan terhadap segel yang sudah terbuka di THM Infinity Cafe.

“Kalo segelnya rusak berarti ada oknum yang merusaknya dan itu sudah kena pidana, Kenapa Satpol-PP tidak mengusut itu, malah enak-enakan makan di dalam,” tambah wati.

Rencananya dalam waktu dekat ini KAMI Kabupaten Bekasi melaporkan dugaan tindak pidana terkait rusaknya segel yang berada dilokasi THM tersebut.

(Redaksi)