Survei Mayoritas Publik Puas Kinerja Kapolri Usut Kasus Duren Tiga

Di tengah arus informasi yang kurang menguntungkan, atas kasus Ferdy Sarbo. Publik tetap percaya, langkah Kapolri mengungkap kasus ini.

Hal ini yang terpotret dari hasil survei Arus Survei Indonesia (ASI) menunjukkan bahwa sebanyak 70,4% responden puas (gabungan antara cukup puas 56,7% dan sangat puas 13,7%) terhadap kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut kasus Brigadir J.

“Sedangkan yang tidak puas 25,2% (gabungan antara kurang puas 18,0% dan sangat tidak puas 7,2%). Lalu 4,4% mengaku tidak tahu/tidak jawab,” kata Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an, Kamis 25 Agustus 2022.

Adapun survei ini diikuti sebanyak 1.200 responden dengan margin of error +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilaksanakan pada 18-23 Agustus 2022 di 34 provinsi di Indonesia dengan cara telesurvei, yaitu responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner.

Sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan menindak tegas pejabat-pejabat Polri yang terlibat judi online dan lain-lain juga dinilai positif oleh publik.

“Sebanyak 71,2% responden menilai sikap itu sudah tegas (gabungan cukup tegas 54,9% dan sangat tegas 16,3%),” tuturnya.

Oleh karena Kapolri sigap dan transparan dalam menangani kasus penembakan Brigadir J ini, isu tersebut tidak mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Persepsi publik terhadap kinerja pemerintah tetap positif di tengah kasus insiden penembakan Brigadir J yang bergulir begitu kencang satu bulan lebih.

Sebanyak 73,1% publik mengaku puas (gabungan antara cukup puas 54,5% dan sangat puas 18,6%) dengan kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Sementara yang tidak puas diangka 24,4% (gabungan antara kurang puas 21,3% dan sangat tidak puas 4,1%). Adapun yang mengaku tidak tahu/tidak jawab 1,4%,” ujar mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia itu.

Sementara itu, tilang elektronik (29,4%) dinilai publik sebagai program unggulan Kapolri yang paling bagus, disusul perpanjangan SIM melalui aplikasi (28,8%), samsat digital nasional (27,8%), dan ujian tulis untuk SIM baru (5,5%).

Adapun 8,4% mengaku tidak tahu/tidak jawab. Sedangkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) 31,9%, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 28,3%, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 14,0% merupakan tiga besar layanan-layanan Kepolisian yang paling memuaskan.

Humas Polri

LEMBAGA GRPPH-RI SOROTI PEKERJAAN DRAINASE DI DESA KARANG BAHAGIA

KABUPATEN BEKASI – Kegiatan proyek yang ada di ko. Pulo Bambu dengan judul Peningkatan Drainase Jl. Mts Alwatoniyah 55 Hj poerledih Rt02/01 Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Bekasi dengan nilai anggaran ratusan juta rupiah, yang dikerjakan oleh CV. N.M Wijaya diduga lepas dari pengawasan konsultan dan pengawas, sehingga pekerjaan disinyalir asal jadi.

Hal itu di paparkan oleh Rahmat Hidayat selaku Anggota Lembaga GRPPH-RI DPW Jawa Barat saat di lokasi kepada wartawan Rabu (24/08/2022), pekerjaan ini jelas diduga asal jadi, dari pemasangan U-Ditch di lokasi juga sudah terlihat dan bisa dinilai oleh kasat mata.

“Cv. N.M. Wijaya mempunyai 3 titik dalam pengerjaan U-Ditch di wilayah Desa Karang Bahagia, satu diantaranya sudah selesai tinggal dua titik yang sedang di kerjakan, kali ini adalah kegiatan yang ke dua yang akan kami terus soroti.” Terangnya.

Dalam pekerjaannya, masih kata Rahmat hampir sama dengan yang sudah selesai, apa lagi saat pekerjaan yang pertama begitu terlihat dugaan pemasangan U-Ditch yang asal asalan.

“Pada kegiatan kali ini tidak ditemukan adanya papan informasi pada kegiatan proyek tersebut jelas telah melanggar UU KIP (Keterbukaan informasi publik) pada no 14 tahun 2008, kemudian dalam pemasangan U-Ditch tidak rata jadi renggang hingga bercela, bukan hanya itu ada juga pemasangan U-Ditch yang berbentuk later L, hingga menutupi saluran lubang U-Ditch yang akan menghambat berjalannya air.” Paparnya.

Miris pekerjaan yang bersumber dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, diduga tidak maksimal dalam melakukan pengawasan saat kegiatan yang sedang berjalan, dimana tupoksi pengawas dan konsultan..?? “Tanyanya Hidayat.

Dirinya menduga lebih jauh adanya kongkalikong antara pihak rekanan oknum pemborong dengan para pengawas yang ada di lapangan, sehingga terjadi pembiaran pemasangan U-Ditch yang amburadul.

“Jangan sampai angggaran yang mencapai Rp. 190 juta lebih itu menjadi bancakan segelintir oknum yang mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadinya, sehingga merugikan masyarakat.” Jelasnya Rahmat.

Dilokasi ditemukan juga saluran U-Ditch yang sudah hampir sampai saluran air utama (kalenan) itu tidak di sampaikan, padahal kurang lebih hanya 3 pcs U-Ditch lagi sampai saluran air, adanya temuan temuan tersebut akan terus di kumpulkan sampai selesainya pekerjaan yang dikerjakan oleh Cv.N.M Wijaya.

“Kami secara Lembaga GRPPH-RI akan mengkaji secara detail temuan temuan kami di lapangan, selanjutnya akan membawa hal tersebut kepada dinas yang membidangi khususnya Disperkimtan Kabupaten Bekasi untuk bersurat, tidak sampai disitu kami juga akan mengawal secara totalitas sampai pembayaran, juga yang dilakukan pihak Pemerintah dengan CV. N.M. Wijaya. Pungkasnya.

Reporter : Dayat