Musrenbang Kecamatan Cikarang Timur Tahun Anggaran 2024 Diwarnai Aksi Protes
GUE JABAR | Kabupaten Bekasi – Mengusung tema Peningkatan Pelayanan Publik dan Insfratuktur, Serta Pemeliharaan Kondusifitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak, Kecamatan Cikarang Timur gelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), Selasa, 14/2/23.
Acara Musrembang tersebut dihadiri Muspika Kecamatan Cikarang Timur, Kepala Bapeda H.Entah Ismanto yang mewakili Pj.Bupati Dani Ramdan serta anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari dapil 6 fraksi PKS Saiful Islam, Kepala Desa dan Lurah Kecamatan Cikarang Timur dan Forum BPD Cikarang Timur.
Bertempat di kantor Kecamatan Cikarang Timur Selasa 14/02/2023, Roundown acara di mulai dengan
sambutan dari Camat Cikarang Timur Ropi, dilanjutkan oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi dapil 6 fraksi PKS dan Kepala Bapeda mewakili Pj.Bupati Dani Ramdan.
Dalam kesempatanya Camat menyampaikan harapanya kepada anggota dewan untuk mengawal pengajuan kegiatan yang ada di wilayah Cikarang Timur, yang berasal dari hasil Musdes yang menjadi skala prioritas.
Namun disaat acara menginjak sesi tanya jawab, Rudi salah satu tokoh warga Desa Karangsari menyampaikan beberapa keberatanya terkait pengajuan dari hasil musdus tahun tahun sebelumnya yang tidak pernah terealisasi. Bahkan anggaran CSR perusahan yang ada di wilayahnya tidak pernah di rasakan untuk membantu pembangunan, jelasnya.
Bahkan Rudi membeberkan secara gamblang besarnya anggaran CSR tersebut.
Rudi juga meminta kepada anggota dewan yang hadir bukan hanya menampung aspirasi dan usulan masyarakat saja, akan tetapi turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Hal senada juga di sampaikan salah satu Kepala Desa agar Dewan lebih peka akan permasalhan yang ada di wilayah Cikarang Timur.
Protes keras juga disampaikan oleh Ahmad Alamsyah selaku Ketua Forum BPD Cikarang Timur dan mengatakan Musrembang hanya sebatas seremonial, karena dirinya selaku ketua Forum BPD Cikarang Timur menilai selama ini ajuan di Cikarang Timur sangat minim di realisasi padahal untuk dapil 6 sendiri memiliki 7 perwakilan di DPRD Kabupaten Bekasi.
“Tidak ada hal yang penting di sampaikan, karena isinya cuma hanya pembahasan pengajuan pembangunan yang akan datang yang notabenya belum terealisasi, Kenapa harus membahas pengajuan insfratuktur yang baru sementara pengajuan yang lama belum terealisasi, apakah ini bukan namanya acara seremonial saja, sedangkan acara ini membutuhkan biaya,” tegasnya.
(Dayat)
