GRPPH-RI Jabar Soroti Bagian umum Pemkab Bekasi, Brian Sakti : Diduga Adanya Ketimpangan THL
KABUPATEN BEKASI – Lembaga GRPPH-RI DPW JABAR kembali sikapi Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Bekasi, kali ini dengan adanya dugaan kejanggalan pada sistem kerja yang tidak setara terhadap tenaga harian lepas (THL).
Hal itu atas adanya aduan dari beberapa sumber yang bisa di percaya kepada Lembaga GRPPH-RI DPW JABAR, Brian Shakti selaku ketua mengatakan, tidak hanya dalam penempatan kerja yang terkesan pilah pilih, kasih, namun upah kerja kepada THL juga beragam.
Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, adanya jeritan batin dari THL meminta keadilan di bagian umum yang menganggap adanya keberpihakan terhadap kepentingan dan keuntungan kelompok maupun keluarga.
Disampaikan oleh Brian, adanya upah variatif pada sejumlah THL itu menarik di kupas, di bagian umum Pemda Kabupaten Bekasi ini seperti singgahsana kerajaan yang dimana anak dari sekelas Kabag maupun staf di bedakan dari upah maupun bagian kerjanya.
“Jika hal itu di biarkan tidak menutup kemungkinan akan adanya tindakan yang semena mena terhadap THL yang lain, hal itu terbukti dengan adanya THL yang merupakan anak staf TU dan Kasubag yang baru lulusan SMA dan baru bekerja sudah memiliki upah yang jauh dibandingkan dengan THL yang sudah sekian lamanya, itu point pertama”, Ujarnya.
Masih kata Brian, kedua kecemburuan sosial timbul dari THL yang lain atas perlakuan dari Staf TU dan KASUBAG selaku orang tua dari THL tersebut terlalu membedakan dari jenis pekerjaannya terhadap yang lain.
“Yang mau kami pertanyakan kenapa adanya perbedaan upah dan perlakuan terhadap THL di bagian umum pemerintah Kabupaten Bekasi ini, bukan kah THL itu meskinya sama sesama THL upahnya, ada pun berbedaan itu yang masuk di logika apa bila THL tersebut memiliki pendidikan lebih dari tingkat SMA, kemudian memiliki kemampuan khusus atau pengalaman lama masa bekerjanya, namun nyatanya tidak seperti itu, di beberapa dinas itu hampir semua setara atau upah THL nya”, Ucapnya.
Ketua Lembaga GRPPH-RI DPW JABAR ini meminta kepada pihak yang terkait harus lebih memperhatikan nasib para THL ini, jangan sampai adanya kesenjangan antara mereka, sehingga bisa menimbulkan hal negatif yang mampu merugikan semua pihak.
Brian Shakti juga menduga adanya ketidak sesuaian pada jumlah THL yang ada di Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Bekasi, diketahui jumlah total 340 THL namun dirinya menduga pada nyatanya tidak semua bekerja yang Ada absen itu, hanya sebatas absensi yang di isi oleh oknum demi keuntungan dan kepentingan pribadinya, sehingga mampu menimbulkan kerugian uang Negara.
(Tim)
