Terkait Upah Dibawah Minimum, Ini Penjelasan HRD PT Korryo Industry
GUE JABAR | Kabupaten Bekasi – Terkait pemberitaan sebelumnya di media-media online tentang PT. Korryo Industry atas upah dibawah minimum dan tidak ada kontrak kerja serta tidak ikut serta kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang dirasa mendiskreditkan perusahaan kami.
Kami selaku manajemen PT. Korryo Industry, telah melakukan riview dan pembenahan tentang, upah yang di bawah minimum.
Upah di bawah minimum di bolehkan oleh Permenaker nomor 6 tahun 2020, yaitu tentang program permagangan, memang di dalam bahasa keseharian orang sering menyebutnya dengan tenaga harian, tetapi kami menggunakan jasa Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk dapat mengkoordinasikan para peserta magang.
Untuk syarat penerimaan karyawan pun Kami hanya menerapkan hal yang standar saja, sekalipun mereka hanya lulusan SMP bisa bekerja selagi masih usia produktif ,mereka bisa bekerja tanpa harus mempunyai ijazah SMK/SMA, kurang lebih nya, PT. Korryo Industry telah banyak menyerap SDM di kalangan orang-orang yang putus sekolah dan Kami mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan sedikitnya dapat membantu mengurangi pengangguran masyarakat wilayah setempat.
”Dengan kondisi para peserta magang, sudah dibekali surat kontrak dan didaftarkan juga BPJS ketenagakerjaan nya, serta di berikan fasilitas kesehatan,” Ucap Yuni, 12/03/2022.
Dalam pengaturan waktu kerja , karyawan tetap dihitung lembur sesuai ketentuan, termasuk magang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan mengikuti jam kerja perusahaan.
Untuk para pekerja kontrak pun demikian, PT. Korryo industry telah tercatat sejak 2005 telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan, sejauh ini karyawan kontrak Kami telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk hal-hal terkait lainnya, bisa dicrosscheck kepada dinas ketenagakerjaan, karena Kami juga telah melalui proses audit dari UPTD pengawasan Ketenagakerjaan wilayah II.
(Redaksi)
