Bansos Beras Dari Dinas Ketahanan Pangan Pemkab Bekasi Diduga Jadi Ajang Bisnis Aparatur Desa

GUE JABAR | KANUPATEN BEKASI – Pemkab Bekasi  dari Dinas Katahanan pangan memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang kurang mampu.Namun bantuan tersebut diduga di jadikan azas manfaat untuk ladang bisnis para aparatur Rt Desa Karangpatri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.

Bantuan berupa beras di masyarakat Desa Karangpatri yang seharusnya di bagikan ke para KPM ( keluarga penerima manfaat ) sebanyak 6 kg per – KPM, Jum’at 8/12/2023, tapi pada fakta di lapangan penerima hanya menerima beras bantuan rata rata sebanyak  5 kg pun kurang.

Salah satu warga Kp.Bakung Rt 002 Rw 004 penerima bantuan yang tidak mau di sebutkan namanya ketika di mintai keteranganya Sabtu 09/12/2023, menyampaikan kepada wartawan Gue Jabar.Com,”saya mendapat bantuan beras dari Desa melalui pak Rt, katanya sih dapat 6 kg beras dan saya gak tau apa bener 6 kg atau berapa karena gak saya timbang.Dan untuk pembuktian berat beras yang di terima ternyata hanya seberat 4,8 kg saja berat beras yang di terima KPM setelah di lakukanya penimbangan.

Masih lanjutnya,”saya menerima udah begini, sudah di kemas dalam kantong pelastik,”ujarnya.

Saya juga mengambil beras dengan nebus Rp.5000/ kantong dan saya dapet 2 kantong karena di Kartu Keluarga terdapat 2 jiwa, jadi saya nebus Rp.10.000 untuk dua kantong,”terangnya.

Hasil dari penelusuran kami, dari beberapa Rt yang lain pun banyak KPM yang hanya menerima beras kurang lebih hanya 5 kg.

Ketika Kaur Kesra Desa Karangpatri di konfirmasi senin 11/12/2023, menerangkan,”betul bang kita hari Jum’at membagikan beras kepada masyarkat Desa Karangpatri dari Dinas Ketahanan pangan Pemkab Bekasi sejumlah 10 Ton kurang 4 kg yang kita bagikan kepada 1.666 KPM dan masing masing 6 liter bukan 6 kg walaupun anjuranya 6 kg, karena khawatir yang gak dapet pada protes, selain itu takut beras yang datang jadi susut atau berkurang banyaknya  jadi saya inisiatif bagi ke penerima 6 liter saja,”kilahnya.

Dari jumlah 1.666 KPM tersebut terdiri dari 591 KK ( kepala keluarga ) dan hanya 17 Rt yang mengajukan dari 19 Rt yang ada. Kalau terkait adanya penebusan saya gak tau bang, saya tidak memberikan intruksi seperti itu mungkin itu bentuk kebijakan dari KPM kan semua butuh biaya pengangkutan ke masing masing Rt dengan biaya Rp.150.000 permobil,” kilahnya. Dan Kepala Desa juga sudah pesen ke kita hususnya para Rt, tapi saya gak tau kalau seperti itu fakta di lapanganya,”tutup Kesra.

Ironis memang, bantuan yang seharusnya dapat membantu masyarakat tapi malah justru di jadikan azas manfaat golongan yang memiliki jabatan.Ini perlu di tindak lanjuti dengan adanya temuan seperti ini kami akan segera melaporkan kepada Dinas terkait dan pihak yang berwenang lainya.

Dalam hitungan 9.996 kg di bagi 1.666 KPM = 6 kg X 1.666 = 9.996 kg berarti hitungan pas.Akan tetapi temuan di lapangan kurang lebih beras hanya 5 kg/kantongnya, jadi 5 kg X 1.666 KPM = 8.330 kg saja.Juga dalam uang penebusan jika Rp.5000 X 1.666 = Rp.8.330.000.Sementara untuk biaya pengangkutan ke setiap Rt Rp.150.000 X 17 Rt = Rp.2.550.000 saja. Patut kita duga adanya unsur KKN dalam pembagian bantuan beras tersebut, dan layak dipertanyakan sisa dari beras yang ada.Juga dalam penebusan beras setiap tiap KPM sebesar Rp.5000, sebanyak 1.666 KPM.

(Dayat)

Ketum Gada Sakti Nusantara Pertanyakan Anggaran Ketahanan Pangan di Desa Cilangkara

GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – Program Ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi yang direalisasikan melalui Desa-desa dengan sumber Anggaran Dana Alokasi Desa dalam realisasinya diduga menjadi ajang bancakan para Kepala Desa yang mendapatkan Program Ketahanan pangan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Cilangkara Kecamatan Serang baru Kabupaten Bekasi yang merealisasikan program ketahanan pangannya dengan membudidayakan kambing, tapi pada kenyataannya kambing tersebut tidak ada satupun di kandang tempat pembudidayaanya, berdasarkan temuan LSM Gada Sakti Nusantara di Desa Cilangkara terkait penggunaan anggaran ketahanan pangan tahun Anggaran 2022 yang diterimanya tidak secara utuh direalisasikan dalam pelaksanaannya, Pasalnya dari fakta yang berhasil dihimpun oleh tim investigasi LSM Gada Sakti Nusantara, secara real sampai dengan saat ini belum diketahui dimana keberadaan objek (kambing) yang menjadi pembudidayaanya.

Brian Shakti Ketum LSM Gada Sakti Nusantara, sangat menyesalkan atas kelakuan para oknum kepala desa yang secara sengaja menyunat anggaran ketahanan pangan tersebut, yang seharusnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program ketahanan pangan malahan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya.

” Atas temuan LSM Gada Sakti Nusantara, saya selaku Ketua Umum akan melaporkan hal ini kepada pihak kejaksaan, Dalam waktu dekat ini”, Ujarnya.

” Sebelumnya kami sudah bersurat kepada pemerintah Desa Cilankara terkait Penggunaan Anggaran Ketahanan pangan tahun 2022, namun sampai dengan surat konfirmasi kami yang kedua pihak pemerintah desa cilangkara belum menjawab juga surat kami,” Kata Ketua Umum LSM Gada Sakti Nusantara.

Menurutnya Anggaran Dana Desa untuk semua program apapun di desa harus transfaran, akuntabel dan open manajemen. karena dalam pelaksanaannya semua diatur oleh undang-undang dan peratuturan daerah yang harus dijalankan sebaik-baiknya, tidak ada dan tidak diberlakukan pembeckapan/baking dalam pelaksaannya pula, lebih-lebih inetervensi dengan seseorang yang dipandang berpengaruh untuk menyikapi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan alibi melibatkan oknum DPRD Kabupaten Bekasi dan salah satu LSM yang membentenginya.

“Adanya dugaan bahwa ada oknum DPRD Kabupaten Bekasi dan salah satu LSM yang mencoba membentengi adanya dugaan bancakan Penggunaan Anggaran Ketahanan Pangan di desa Cilangkara, sehingga surat konfirmasi kami diabaikan”, terang Ketum LSM Gada Sakti.

“Saya bicara berdasarkan by data yang saya miliki, selaku sosial kontrol, kita semua mempunyai kapasitas mengawal semua kegiatan dan program apapun dalam pelaksanaannya, untuk mencegah terjadinya penyimpangan,” Ungkapnya.

Diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran ketahanan pangan tahun 2022 di Desa Cilangkara diduga jadi ajang bancakan dengan mengacu kepada data dan fakta dilapangan.

“selanjutnya kami akan segera melaporkan dugaan penggunaan anggaran ketahanan pangan didesa cilangkara kecamatan serang baru yang tidak sesuai dan dalam realisasinya”, pungkasnya.