Polemik Pekerjaan Peningkatan Jalan Teluk Haur – Teluk Ambulu Yang Mangkrak Jadi Sorotan

GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – Jalan Teluk Haur – Teluk Ambulu Desa Karanghaur Kecamatan Pebayuran, menimbulkan polemik dan mendapat banyak pertanyaan sekaligus sorotan dari berbagai pihak.Berbagai unsur masyarakat Pebayuran, baik itu aktivis, ormas, kepemudaan, sosial control maupun para tokoh tokoh masyarakat di Pebayuran.

Salah satunya komentar di lontarkan oleh aktivis Yusuf Supriatna Ketua Koordinator lapangan Jawa Barat DPP LSM SIRA ( Suara Independen Rakyat Adil )kepada awak media Gue Jabar.com, Kamis 22/12/2022.

Yusuf, sapaan akrabnya ” Seharusnya pekerjaan peningkatan jalan paket 5 Teluk Haur – Teluk Ambulu ini sudah di kerjakan bahkan seharusnya sudah selesai, tapi sampai saat ini di kerjakan pun belum. Di duga Dinas di nilai sudah gagal dalam perencanaan, patut di pertanyakan kepada Dinas terkait” ujarnya.

Masih sambung Yusuf, “apalagi ini sudah di ampar basechose, yang pastinya jelas telah di anggarkan oleh Dinas, akan tetapi kenapa Dinas melakukan pembiaran dan tutup mata, saya minta ketegasannya dari Dinas terkait.Kalaupun ini sudah lewat batas waktu yang di tentukan pengerjaanya, berarti harusnya ada teguran dari Dinas dan konsultan baik secara lisan maupun tulisan ( surat teguran resmi ) kepada pihak rekanan kontraktor,” Ungkapnya.

Kalaulah secara tulisan kita akan pertanyakan apakah ada surat teguranya, juga yang sudah seharusnya kena Adendum.Dalam Adendum itu sendiri kami juga dari LSM SIRA, akan mempertanyakan secara administrasinya berapa denda yang harus di keluarkan pihak kontraktor perharinya.Kami pun akan mengawal sampai pembayaran di Dinasnya seperti apa dan bagaimana,” tutup Yusuf.

Komentar juga di sampaikan Sekjen LUPUST, dari salah satu Ormas GIBAS Sektor Pebayuran ” Saya meminta selaku warga masyarakat Pebayuran kepada pihak yang berkompeten supaya pekerjaan jalan ini di segerakan dalam pengerjaanya, karena banyak dampak yang di rasakan masyarakat dan lingkungan.

“Kita lihat jalan begitu berdebu saat kendaraan melintas ketika cuaca panas, dan jalan menjadi licin ketika hujan turun yang di sebabkan basechose bercampur dengan lumpur,” Kata Lupus.

Hal ini sangat membahayakan keselamatan serta kesehatan warga dan masyarakat, dan kami selalu memberi himbauan kepada para pengguna jalan agar untuk berhati – hati ketika melintasi jalan tersebut”, terang nya. Lupust juga menyampaikan tantanganya kepada dinas PUPR dan Pj Bupati agar turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan segera menyelesaikan perihal ini, dan meminta mem – Blaclist Cv/Pt yang tidak profesional”, ujarnya geram.

Proyek peningkatan jalan Teluk Ambulu – Teluk Haur paket 5 ini berasal dari APBD murni tahun anggaran 2022.

(Dayat)

Peningkatan Kapasitas BPD Se-Kabupaten Bekasi Hanya Hamburkan Uang, Siapa Yang Menunjuk EO?

GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Bekasi yang bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 2juta rupiah hanya menghamburkan keuangan Desa dan Diduga jadi ajang sarat kepentingan mencari keuntungan, Hal itu berdasarkan desas desus pertanyaan siapa yang menunjuk Event Organizer (EO) dalam kegiatan tersebut?

Bukan tanpa alasan Kegiatan peningkatan kapasitas BPD se-Kabupaten Bekasi yang digelar di lokasi Papandayan Ballroom Meetland Tambun, Kabupaten Bekasi pada Rabu (21/12/2022) tersebut hanya menghamburkan uang. Karena kegiatan tak berjalan optimal seperti hanya menggugurkan kewajiban hadir.

Dari pantauan GueJabar.com, dalam proses jalannya kegiatan, banyak Para BPD yang tak mengikuti kegiatan dan memilih diluar untuk sekedar merokok sambil mengobrol. Bahkan dalam oborolan mengatakan bahwa Bimtek dari A-Z tetap itu-itu saja.

Kemudian, Sebagian peserta sekitar pukul 15:15 WIB memilih untuk keluar pulang dari lokasi kegiatan setelah uang saku dibagikan. Padahal dilokasi dan acara kegiatan tersebut masih ada narasumber yang sedang memberikan materi kegiatan, tetapi sebagian besar BPD memilih untuk keluar dari sekitar lokasi kegiatan untuk pulang, sedangkan Roundown acara selesai pukul 17:30 WIB.

Kegiatan tersebut di ikuti oleh masing – masing 2 orang BPD setiap Desa yang dilaksanakan selama 1 Hari dan dihari berikutnya dikhususkan untuk para Ketua Forum BPD Kecamatan.

Tak hanya itu, para BPD pun tak tahu dalam penentuan Event Organizer (EO) Dalam pelaksaan kegiatan tersebut. Hanya mendapatkan informasi bahwa untuk kegiatan tersebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mentransfer kepada Event Organizer (EO) Atas nama xxx.

Sementara itu, Ketua Forum Badan Permusyawatan Desa (F-BPD) Kabupaten Bekasi, H.Karno sebelum acara tersebut dilaksanakan melalui pesan singkat WhatsApp saat disinggung apa urgensi kegiatan tersebut dan penentuan EO sendiri seperti apa.

“Itu bantuan banprov yang sudah tertuang dalam keputusan Gubernur tentang bankeu provinsi untuk desa dan Ga ada kewajibkan desa untuk ikut bersama”, kata H.Karno

Lagi – lagi saat disinggung terkait penentuan EO kegiatan tersebut memilih untuk tidak memberikan jawaban.

Sama halnya dengan Ketua F-BPD, saat di mintai informasi dari pihak EO yang berkompeten, seperti ada yang ditutupi enggan memberikan informasi.

Siapakah aktor dibalik penentuan EO yang diduga mencari kenuntungan?

(A/Dayat)

Dugaan Kasus Gratifikasi Interchange Tol Cibitung-Cilincing, Ketum PB KAMI Meminta Kejari Cikarang Segera Tetapkan Tersangka

GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – kasus dugaan praktik gratifikasi pada pembukaan simpang susun atau interchange Tol Cibitung-Cilincing STA 18+250 masih terus di usut kejaksaan negeri Cikarang

Kasus yang sudah berjalan hampir satu tahun tersebut belum juga ada titik terang penetapan tersangkanya,ini mendapat perhatian dari ketua umum Komunitas Aktifitas Muda Indonesia( KAMI) meminta agar kejaksaan untuk segara menetapkan tersangkanya agar pembanguan proyek strategis nasional dapat terselesaikan, yang pastinya akan meningkatkan perekonomian warga di wilayah Utara kabupaten Bekasi.

“Seharusnya kejaksaaan memberikan tekanan kepada mereka karena situasinya apabila sudah di lakukan penyidikan harusnya sudah secepatnya di lakukan dan di tetapkan tersangka,” ucap Sultoni Ketua Umum Komunitas Aktifitas Muda Indonesia saat di mintai tanggapannya.

“Ada apa dengan Kejaksaan yang pastinya harus di telusuri dulu siapa nama nama yang di periksa karena hanya menyebutkan inisial saja tanpa menyebutkan nama namanya,terlebih sudah di lakukan penyidikan sejak tahun 2021,”tambah Sultoni.

Sultoni menjelaskan bahwa Kejaksaan jangan main mata dengan para tersangka dan harus jelas dan profesional dalam menangani kasus ini harus jelas terlebih kasus yang di tangani merupakan kasus proyek strategis nasional yang ada di kabupaten Bekasi.

“Anehnya kasus yang di tangani sudah hampir satu tahun lamanya,berarti ada apa dengan penyidik kejaksaan negeri Cikarang, jangan kasusnya jalan di tempat dan jangan hanya menangkap orang kecil aja,dan KAMMI mendukung Kejari Cikarang untuk segera mentersangkakan siapapun yang terlibat dalam kasus gratifikasi proyek nasional di Bekasi”ucapnya lagi.

“Kami menjamin Kejari Cikarang dalam kasus ini mendapat dukungan dari masyarakat dan pemuda untuk terus mengusut dan jangan sampai jalan di tempat tanpa ada penetapan tersangkanya,”tandesnya.

“Sebagai ketua umum KAMI saya mendorong agar kejaksaan bersikap profesional karena kasus sudah berjalan satu tahun,kita lihat pihak kepolisan dan komisi pemberantasan korupsi yang bekerja sangat cepat,dan kalau sudah semua ada barang bukti kenapa tidak di tetapkan tersangkanya”lanjut Sultoni.

Di tambahkan Sultoni bahwa proses pekerjaan proyek strategis nasional terus berjalan dan jangan sampai adanya penyidikan yang di lakukan kejaksaan negeri Cikarang akan menghambat pembangunan nasional.

“Makanya saya sebagai ketua umum KAMI mendukung kejaksaan negeri Cikarang menetapkan tersangka dan membuktikan adapun tidak cukup alat bukti untuk apa di lakukan penyidikan kasus yang di lakukan dari tahun 2021 sampai dengan akhir 2022 namun belum ada satupun yang di tetapkan sebagai tersangkanya,”ucapnya.

“Satu lagi harusnya harusnya kejaksaan yang saat ini telah melakukan penyidikan dalam proyek strategis nasional tidak lagi menutupi nama nama yang saat ini sudah di periksa dan bila sudah di tetapkan tersangka sudah seharusnya kejaksaan membuka siapa nama nama tersebut agar masyarakat tahu dan masyarakat dapat berhati hati,” pungkas Sultoni.

(Erv/Redaksi)

Pekerjaan Normalisasi Kali SS Rawa Segaran Amburadul : Ini Tanggapan Koordinator Jabar DPP LSM SIRA

GUE JABAR l KABUPATEN BEKASI – Normalisasi kali SS Rawa Segaran jadi sorotan Kepala Koordinator Jabar DPP LSM SIRA (Suara Independen Rakyat Adil) Yusuf Supriyatna, yang ada dilokasi, Senin 19/12/2022, membeeikan komentarnya, “Pengerukan kali SS Rawa Segaran yang di kerjakan oleh CV CAHYA GUMILANG diduga dalam pengerjaannya amburadul dan berantakan tidak sesuai speksipasi atau Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

Kegiatan normalisasi yang berasal dari Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Kontruksi, Nomor SPMK : PG 02.02/488-227/SPK-DSDA BMBK/2022. Dengan nilai anggaran Rp.199.493.296,00; dengan waktu pengerjaan tiga puluh lima hari kalender.

“Yusuf Supriyatna mengatakan kepada rekan-rekan media, bahwa kegiatan pengerukan kali atau Normalisasi SS rawa Segaran sangat berantakan banyak nya tanah galian yang di angkat di sisi jalan dan tidak dilakukan pengangkutan oleh armada Damtruck sehinga warga pengguna jalan terganggu, dengan banyaknya tanah lumpur ber- campur air ke jalan raya lingkungan, tentunya akan menimbulkan keresahan bagi warga pengguna jalan di kala hujan turun mengguyur jalan, tentunya berdampak becek dan licin, di kahwatirkan banyak pengguna jalan yang terjatuh.

“Masih kata Yusuf Supriyatna, Pengerukan Normalisasi kali SS Rawa Segaran terkesan amburadul, dengan tidak adanya pengawas dan konsultan di lokasi kegiatan tentunya di khawatirkan normalisasi dikerjakan asal jadi karena kegiatan normalisasi harus ada arahan Dinas untuk pengerukkan dan kedalaman, pengerukkan. Dan harusnya tanah yang sudah di angkat diangkut oleh armada damtruck sehingga tidak mengganggu aktifitas warga dan tidak terjadinya tanah turun kembali ke bantaran sungai, saya minta ketegasan nya kepada dinas terkait Untuk monitoring dan mengarahkan oprator Becko dan pemborong agar kegiatan normalisasi sesuai dengan spek,” tandasnya.

(Dayat)