Kades Cipayung Turun Langsung Perbaiki Jalan Ranca Iga Karena Tak Kunjung Direalisasikan Pemkab Bekasi

GUE JABAR | Kabupaten Bekasi – Tak Kunjung Direalisasi Oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan Cor Beton, Pemerintah Desa (Pemdes) Cipayung dan warga lakukan Pengerasan jalan Kampung Ranca Inga RT 001 RW 002 Dengan Sirtu.

Dalam setiap Musyawarah Dusun(Musdus) begitu juga Musyawarah Desa (Musdes) jalan Rancaiga selalu dibahas agar menjadi skala prioritas, namun tetap saja sudah lima tahun lebih tidak ada realisasi dari Pemda Kabupaten Bekasi. Dari tahun 2020 sudah di ajukan lagi tapi belum juga ada realisasi, maka sangat wajar ketika warga Kampung Rancaiga merasa cemburu seakan jalan rusak itu dibiarkan,”Kata Agus Kepala Dusun ll Desa Cipayung kepada Kepada awak media Sabtu dilokasi kegiatan pengurugan jalan.

Ditempat yang sama dikatakan H. Ajan Kepala Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur, pihak pemerintah desa sudah mengajukan pembangunan jalan Rancaiga sejak tahun 2020 namun sampai saat ini tetap saja belum ada realisasi dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.

“Dari tahun 2020 jalan Ranca iga itu sudah kami ajukan, bahkan di setiap Musdes juga selalu dibahas. Saya atas nama Pemdes Cipayung meminta kepada para pemangku kebijakan agar bisa merealisasikan usulan warga kami,”ucap H. Ajan.

Dirinya selaku Kades Cipayung kata H. Ajan, terus dipertanyakan sama warganya terkait kapan jalan Ranca iga akan dibanguna (di cor).

“Agar jalan yang berlubang tidak terlalu parah, maka hari ini Sabtu (08/02) saya berusaha bawa sirtu dan kerja bareng antara Pemdes dan warga Kampung Ranca iga. Jadi untuk sementara setiap jalan yang berlubang di urug menggunakan sirtu,” tutupnya.

(MUL/BE/MF)

Ulung Purnama, SH.MH Kuasa Hukum Kepala Desa Serang Sikapi Putusan PTUN Secara Arif dan Bijaksana

Kabupaten Bekasi – Beredarnya berita terkait eksekusi PTUN perkara Pilkades Serang Baru ditanggapi beragam oleh masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya di lingkungan Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan.

Sebagian besar masyarakat sudah melupakan permasalahan sengketa Pilkades yang terjadi 4 tahun silam, masyarakat saat ini kondusif dibawah kepemimpinan Irwan Handoko, SH selaku Kepala Desa Serang berdasarkan SK Bupati pada saat itu.

Masyarakat sudah membaur, berdampingan dan bersama – sama menjalani kehidupan bermasyarakat pada umumnya, tanpa membedakan pilihan saat Pilkades.

Menanggapi pemeritaan terkait pelaksanaan eksekusi PTUN Bandung yang diajukan oleh Solihin Mukhtar, terhadap permohonan eksekusi tersebut, media menyambangi kantor hukum UP & Partners untuk bertemu Ulung Purnama,SH,MH. Selaku kuasa hukum Irwan Handoko,SH. Minggu (09/01/2022) Menyampaikan, “Berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi :
(1) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
sesuai Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara Pilkades Desa Serang diketahui :
No. 1 IRWAN HANDOKO,SH. mendapatkan hasil suara 4.204 suara;
No. 2. KARMA WIJAYA mendapatkan suara 211 suara;
NO. 3 BENI MUSTOFA mendapatkan suara 1.884 suara;
No.4 SOLIHIN MUKHTAR medapatkan suara 2.208 suara ;
Menurut Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, disebut sebagai Pemenang Pilkades Jika Mendapatkan Suara Terbanyak, sedangkan selisih suara IRWAN HANDOKO,SH dengan SOLIHIN MUKHTAR sebanyak 2.000 Suara,
Merujuk ketentuan tersebut dengan Mengacu kepada Pilkada Kota/Kabupaten di Mahkamah Konstitusi diatur Pemenang Pilkada kepada Suara Terbanyak”.

“Dan perlu menjadi perhatian Bupati dan Sekretaris Daerah Bekasi bahwa Pilkades Desa Serang Baru bukanlah kesalahan peserta Pilkades Irwan Handoko, SH yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Serang, melainkan ketidaksanggupan keamanan menjaga kondusifitas proses pilkades secara aman dan kondusif pada saat itu, oleh karena itu tidak patut kerugian tersebut dibebankan kepada peserta pilkades yang menang saat itu”, Jelasnya.

“Saya selaku kuasa hukum dari Kepala Desa Serang Irwan Handoko, SH meminta kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Bekasi sebagai Pimpinan Daerah dan Pejabat Birokrat paling tinggi harus melihat proses pilkades Desa Serang secara utuh jangan sampai kesalahan Bupati mengambil sikap juga akan berpotensi digugat oleh Kepala Desa yang merasa dirugikan akibat tindakan hukum yang tidak tepat, dan perlu menjadi pertimbangan terhadap dampak dari kondisi sosial kemasyarakatan yang saat ini sudah sangat kondusif”, tutupnya.

(Red – Ade R)