GJ || Kab.Bekasi – NU Care-Lazisnu Kab.Bekasi Tasyakuran Rumah Peduli Kemanusiaan dan Launching Sedekah Bareng Bareng (SBB) Koin NU
NU Care-Lazisnu Kab.Bekasi kembali menunjukan kepeduliaanannya terhadap kemanusiaan. Hal ini dibuktikan dengan diperkenalkannya sekaligus tasyakuran Rumah Peduli Kemanusiaan & Launching Sedekah Bareng-Bareng (SBB) Koin NU jumat (02/04/2021) yang beralamat di Perumahan Grand Cikarang City (GCC) Blok F10 No.10.
Tasyakuran Rumah Peduli Kemanusiaan & Launching Sedekah Bareng Bareng (SBB) Koin NU ini turut dihadiri Ketua Tanfidziyah PCNU Kab.Bekasi KH.Komarudin,MM. Ketua MWCNU Cikarang Utara Kiyai Sukirman, Lembaga LTN NU, LTM NU dan lembaga-lembaga PCNU Kab.Bekasi lainnya, Kiyai Romdoni (Ketua Yayasan Kanzul Wafa Elbayan) dan Kiyai Atin Hayatin Kauni, S.Ag. (Ketua Ponpes Halqoh Elistigotsah)
Dalam sambutannya KH. Komarudin, MM . Selaku Ketua Tanfidziyah PCNU Kab.Bekasi menyampaikan ” Selamat atas tersedianya Rumah Peduli Kemanusiaan sekaligus launching Sedekah Bareng Bareng (SBB) Koin NU Semoga Lazisnu Kab.Bekasi semakin berkembang dan teru bisa memberikan kepedulian terhadap masyarakat”
Rumah peduli kemanusiaan dan Sedekah Bareng Bareng (SBB) Koin NU ini nantinya diperuntukan piur untuk kemanusiaan ” Ungkap Salman Alhikim selaku ketua NU Care-Lazisnu Kab.Bekasi
Hal yang disampaikan ketua Salman Alhikimi mengingatkan kembali apa yang diucapkan Gus Dur ” Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.
Muslimat NU Menjadi Kawah Candradimuka Perempuan Muslim di Indonesia
GJ || Kab.Bekasi – Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Bekasi Hj. Vera Susanti, Jum’at (02/04/21) melantik Ketua dan Pengurus Anak Cabang Muslimat NU (PACMNU) Kecamatan Setu.
Pelantikan ini dilaksanakan di Aula Mang Kabayan Vida Bekasi. Selain pelantikan, Hj. Vera Susanti juga memperingati hari lahir Muslimat NU ke-75 bersama para Ketua PAC Se-Kabupaten Bekasi dan pengurus PAC Muslimat NU Kecamatan Setu yang baru saja dilantik.
Hj. Vera Susanti menyampaikan pesan kepada para pengurus PAC Muslimat NU Se-Kabupaten Bekasi dan Para undangan bahwa Muslimat NU merupakan kawah candradimuka bagi seluruh perempuan muslim di Kabupaten Bekasi.
“Sejak Pra Kemerdekaan Muslimat NU hadir bukan hanya sebagai organisasi perempuan dengan misi keagamaan, tetapi juga menjadi wadah bagi para perempuan lintas profesi, yang saling bergotong memajukan lembaga besar kita yaitu Nadhlatul Ulama.”
Menurutnya, Muslimat NU Kabupaten Bekasi hingga kini masih merupakan organisasi perempuan muslim terbesar di Indonesia, serta menjadi role model gerakan perempuan muslim Industri terkini.
Turut memberikan sambutan Ketua PC NU Kabupaten Bekasi yang baru saja dilantik, H. Komarudin, S. Ag menjelaskan bahwa Muslimat NU merupakan pusat keilmuan dan pusat penyebaran ideologi ASWAJA di Kabupaten Bekasi.
“Dikelembagaan Muslimat NU merupakan ikon untuk lembaga-lembaga banom NU lain di bahwahnya khususnya organisasi perempuan nahdiyah. Maka sinergitas diperlukan untuk saling membesarkan wadah besar kita yaitu Nadhlatul Ulama”. Jelas H. Komarudin yang hadir dengan mengenakan Baju Banser itu.
KH. Atok Romli Mustafa, M.Si yang merupakan pengasuh pondok pesantren Nurul Huda juga turut memberikan sambutan. Baginya Muslimat NU merupakan benteng syiar ideologi NU paling kuat dibanding yang banom lainya.
“Muslimat NU itu organisasi yg paling sedikit konflik dan banyak kegiatannya. Dakwahnya paling efektif dilihat dari bangunan pendidikan dari formal sampai non formal semuanya ada di Muslimat NU. Maka Muslimat NU patut menjadi organisasi paling TOP di Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi”.
Kegiatan berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh seluruh perwakilan Banom NU Kabupaten Bekasi serta Kapolres Metro Bekasi beserta unsur-unsur pemerintahan dan para pengasuh pondok pesantren yang ada di Kecamatan Setu.
Sahhh! Kong Mpe Kembali Menjabat Sebagai Ketua Ormas Pejuang Siliwangi PAC Kedungwaringin
Kabupaten Bekasi- Yusup resmi menjabat sebagai ketua Ormas Pejuang Siliwangi PAC Kedungwaringin. Pada kesempatan tersebut ia menyampaikan beberapa pesan dalam berorganisasi.
Orang yang disapa akrab Kong Mpe itu meyakini untuk kedepan dalam kepemimpinannya akan lebih berbeda dengan mengedepankan kearifan dan bijaksana dalam melangkah.
“Alhamdulillah SK PAC Pejuang Siliwangi Kecamatan Kedungwaringin sudah saya terima, semoga saya dapat menjalankan dengan amanah,” ucapnya.
Ditahun sebelumnya ia mengaku pernah menjabat sebagai ketua Ormas Pejuang Siliwangi, namun hal itu sempat terhenti.
“Saya pernah vakum dalam organisasi masyarakat karena ada hal yang belum saya selesaikan, tetapi untuk sekarang saya akan bangkit dalam mengemban suatu amanah,” kata dia.
Kong Mpe mengatakan pada kesempatan kali ini ia akan merangkul semua unsur baik pemerintah maupun masyarakat untuk merubah pandangan ke hal yang lebih positif.
“Kami tidak akan membeda-beda kan suku dan budaya pada dasarnya kami ingin merubah dan mempersatukan saling merangkul satu sama lain,” tandasnya.
Proses Pemilihan Wakil Bupati Sudah 1 Tahun, Ketua DPRD Kab.Bekasi Berharap Segera Dilantik Wabup Terpilih
GJ || Kab.Bekasi – Kursi Wabup Kabupaten Bekasi sampai saat ini masih kosong, sedangkan 1 tahun yang lalu sudah diketahui bahwa proses pemilihan sudah dilakukan dan terpilih H.Marzuki sebagai Wakil Bupati terpilih melalui sidang paripurna yang digelar oleh DPRD Kab.Bekasi dengan hasil 40 berbanding 0 (Nol) dari salah satu kandidat cawabup yang diusung oleh partai yang sama.
Menurut keterangan yang berhasil dihimpun oleh awa media usai acara penutupan Majelis Yasin Fadilah Al-Amin Kamis malam (01/04) dikediaman politikus dan juga anggota DPRD Jawa Barat H.M Amin Fauzi yang juga masih satu partai dengan dua kandidat cawabup waktu itu, bahwa seluruh fraksi yang ada di DPRD Kab.Bekasi sudah menyetujui bahwa Wabup terpilih (H.Marzuki) untuk segera dilantik kecuali fraksi partai Golkar yang masih No Coment dengan pelantikan ini.
Ketua DPRD Kab.Bekasi BN Kholiq Qodratullah mengatakan, DPRD Kab.Bekasi sudah menempuh beberapa langkah salah satunya mengirim surat kepada Kemendagri dan Kemenkopolhukam untuk segera melakukan proses pelantikan kepada Wakil Bupati terpilih karena sudah memenuhi syarat melalui proses yang juga sudah sesuai menurut DPRD Kab.Bekasi.
“Kami DPRD Kab.Bekasi sudah melakukan beberapa langkah agar wakil bupati terpilih ini segera dilantik, kita juga sudah bersurat kepada Kemendagri serta Kemenpolhukam, karena kita sudah melakukan proses pemilihan sesuai prosedur,” Ujar Ketua DPRD Kab.Bekasi.
BN Khoiq juga menegaskan bahwa proses pemilihan Wakil Bupati yang diselenggarakan melalui sidang Paripurna di DPRD Kab.Bekasi ini menggunakan uang negara atau bisa disebut uang rakyat, maka dari itu Kholiq mengharapkan agar segera adanya pelantikan Wakil Bupati terpilih ini, karena sayang uang rakyat sudah kita pakai untuk proses pemilihan ini dan jangan sampai sia-sia atau hanya dihamburkan.
“Saya tegaskan bahwa proses pemilihan wakil bupati ini menggunakan uang rakyat jangan sampai terbuang sia-sia atau dihamburkan apabila tidak ada pelantikan Wabup yang sudah terpilih melalui sidang paripurna ini, dan menjadi pertanggung jawaban kami baik dunia dan akhirat karema yang dipergunakan adalah uang rakyat “, lanjut ketua DPRD Kab.Bekasi.
“Saya dan seluruhnya berharap sebelum Ramadhan ini proses pelantikan Wakil Bupati ini bisa terlaksana dan dalam waktu kurun waktu 1 tahun kedepan saya rasa cukup maksimal kinerja wakil bupati ini apabila bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Bupati Bekasi,” Tutup BN.Kholiq.
Ditempat yang sama Wakil Bupati terpilih H.Marzuki mengatakan bahwa diri juga memiliki harapan yang sama bahwa proses pelantikan bisa dilaksanakan secepatnya dan dirinya menegaskan sudah menjalain komunikasi dengan PLT DPD Golkar Jawa Barat dan juga Bupati Bekasi.
“Saya juga berharap pelantikan bisa dilakukan secepatnya dan saya juga sudah melakukan komunikasi dengan PLT DPD Golkar Jawa Barat H.Tubagus serta Bupati Bekasi H.Eka Supria Atmaja,” tandas H.Marzuki.
Saat dikonfirmasi kepada Ketua DPD Golkar Jawa Barat H.Tubagus mengatakan “Saya dan seluruh kader bahkan sudah sampai ke Ketum Partai agar segera mungkin dilaksanakanya pelantikan Wakil Bupati terpilih ini karena sudah sesuai dengan prosedur (SOP) dalam proses pemilihanya”, Tegas H.Tubagus.
Penertiban Pedagang di Sepanjang Jalan RE Martadinata, Kasatlantas : Pedagang Diminta Tidak Berjualan di Trotoar
GJ || Kab.Bekasi – Tim gabungan Satlantas Polres Metro Bekasi bersama Satpol PP, Anggota Polsek Cikarang, Dishub Kab.Bekasi dan pemerintahan setempat lakukan pembersihan dan penindakan kepada para pedagang yang menjual daganganya di trotoar jalan protokol, Kamis (01/04).
Meski sudah dilakukan pembersihan area trotoar di Jalan.RE Martadinata terhadap pedagang yang berjualan oleh pengelola pasar namun tidak juga membuat mereka jera.
Para pedagang kaki lima (PKL) kembali berjualan di sepanjang trotoar Jalan protokol RE Martadinata dengan menggelar meja dan kursi, serta gerobak yang berisikan berbagai jenis barang dagangan.
Sebelumnya, pengelola pasar melakukan pembersihan dan penertiban pedagang yang barang dagangan berada di jalur trotoar jalan, Karena selain bukan area tempat jualan, juga merusak pemandangan Kabupaten Bekasi serta merampas hak pejalan kaki.
Puluhan PKL ditertibkan selain trotoar juga terliat sejumlah bangunan parmanen telah berdiri di trotoar serta dijadikan tempat buah- buahan dan rumah makan yang tak luput dari penertiban ini.
Ojo Ruslani Kasat Lantas Polres Metro Bekasi mengatakan kepada awak media sebelum melakukan pembersihan pedagang yang berjualan di trotoar jalan terlebih dahulu melayangkan surat imbauan agar membongkar sendiri bangunan atau tempat berjualan mereka.
Karena surat yang dilayangkan tidak dihiraukan oleh pedagang, maka dilakukan penertiban dan pembersihan di sepanjang jalan Jalan.RE Martadinata pagi ini oleh Tim gabungan.
“Penertiban dan pembersihan sudah dilakukan berapa waktu lalu dan kami akan terus melakukan penertiban kembali sampai pedagang tidak lagi berjualan di area tersebut,” ungkap Ojo.
AKBP Ojo Ruslani mengimbau kepada pedagang untuk tidak berjualan di trotoar jalan dan agar mematuhi larangan tersebut.
“Kami mengimbau kembali pedagang tidak berjualan di lokasi yang dilarang. Berdaganglah di tempat yang ditentukan dan juga aman,” pesan Ojo.
“Selain itu juga guna menjadikan kabupaten Bekasi yang bersih dan juga agar membuat masyarakat taat akan aturan sehingga dapat mewujudkan kabupaten Bekasi yang bersih,” Tutup Ojo.
Penutupan Majelis Yasin Fadillah “Al-Amin” di Isi Dengan Santunan Anak Yatim
GJ || Kab.Bekasi – Pimpinan Majelis Yasin Fadilah Al-Amin yang juga anggota DPRD Jawa Barat H.M Amin Fauzi menggelar acara penutupan pengajian rutinan Yasin Fadilah karena akan menghadapi kedatangan bulan suci Ramadhan, di Kp.Kalijeruk, Desa Kalijaya Cikarang Barat Bekasi, Kamis (01/04).
Dalam penutupan ini juga diisi dengan beberapa acara yaitu acara Isra Mi’raj, Haul orang tua dari Pimpinan Majelis Al-Amin H.M Amin Fauzi, dan juga diisi dengan santunan anak yatim piatu.
Dalam acara ini juga dihadiri oleh Anggota DPR RI Komisi 8 yang juga menjabat PLT Ketua DPD Golkar Jawa Barat H.Tubagus Ace Hasan Sadzili, Ketua DPRD Kab.Bekasi H.BN Kholiq Qodratulloh, Calon Wakil Bupati Kab.Bekasi terpilih H.Marjuki, Kepala Desa Karang Satu H.Sarim serta para tokoh masyarakat dan juga seluruh jamaah Majelis Al-Amin.
Amin Fauzi mengatakan, kegiatan ini juga menjadi penutupan Majelis Dzikir Yasin Fadillah menjelang bulan Ramadan tahun ini. Selama bulan Ramadan, Majelis Dzikir Yasin Fadillah menggelar kegiatan shalat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, dan buka puasa bersama.
“Kegiatan pengajian ini merupakan kegiatan rutin dari Majelis Dzikir Yasin Fadillah Al-Amin, dimana malam ini selain memberikan santunan kepada para anak yatim, kami juga membagikan kebutuhan pokok kepada mayarakat sekitar,” ungkapnya saat memberikan kata sambutan di hadapan para jamaah.
Di tempat yang sama, Cawabup Bekasi terpilih, Akhmad Marzuki, mengaku tanda-tanda untuk pelantikan dirinya menjadi Wabup Bekasi sudah mulai terlihat, setelah melalui sejumlah proses dan tahapan. Karena itu, dalam kesempatan tersebut dirinya memohon doa dan dukungan dari para jamaah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratulloh, mengaku bersyukur dan terharu dapat hadir dalam kegiatan pengajian Majelis Dzikir Yasin Fadillah Al-Amin ini. Karena di tengah kesibukan sebagai anggota parlemen, dirinya baru berkesempatan untuk bertatap muka dengan para jamaah.
“Iya kita berharap agar Wabup Bekasi terpilih Bapak Akhmad Marzuki bisa segera dilantik, karena beliau di Karawang dikenal adalah tokoh NU (Nahdlatul Ulama) yang memiliki aqidah yang kuat sehingga pantas untuk didukung menjadi Wabup Bekasi,” terang Politisi Partai Gerindra ini.
Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ace Hasan Syadzily, mengaku merasa berbahagia dapat hadir di tengah-tengah jamaah dan para anak yatim piatu, sehingga dirinya meyakini pintu keberkahan akan menaungi karena majelis ini rutin melaksanakan kegiatan keislaman.
“Di masa pandemi covid 19 sekarang ini saya juga mengimbau para jamaah untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena kita wajib berikhtiar agar tidak terpapar virus covid 19. Dalam setahun ini saja sudah sekitar 1,3 juta masyarakat di Indonesia yang terpapar virus covid 19,” ungkapnya.
RS Cikarang Medika Terancam di Adukan ke Kemenkes atas Dugaan Lalai dan Tak Sesuai SOP
Kabupaten Bekasi – Rumah Sakit Cikarang Medika yang beralamat di Jalan KH. Fudholi No 78 Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Dituding lalai dan tak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), terancam akan di laporkan ke Kementrian Kesehatan Repubilk Indonesia.
Hal itu disampaikan Ahmad Ahim, paman dari pasien atas Nabilah Nurapipah yang berumur 15 bulan yang masuk RS Cikarang Medika pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 19:00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Maret 2021.
Dijelaskan Ahim sapaan akrabnya, Saat dirawat diruang ICU dan pasien infus tepatnya pada hari selasa, air infusan habis, tapi tidak cepat diganti dengan dalih bahwa air infusan sudah habis di apotik nya dan itu sangat lalai, Tapi anehnya ketika mau dirujuk itu ada air infusan, masa RS kehabisan air infusan, itu sangat janggal dan aneh. Kemudian pada hari Selasa tanggl 16 Maret 2021 sekitar pukul 12:30 WIB bahwa dokter menyatakan pasien harus dirujuk ke RS lain yang memadai dengan ruangan dan alat yang dibutuhkan.
“Meskipun itu kewajiban pihak RS untuk mencarikan ruangan. Tapi saya sebagai paman dari pasien membantu pihak RS mencarikan ruangan yang ada alat dibutuhkan, dan sekitar pukul 14:30 WIB, saya mendapatkan kabar dari salah satu RS, bahwa ruangan dan alat yang dibutuhkan tersedia dan meminta segera dirujuk. Mendapat kabar tersebut saya langsung sampaikan kepada dokter RS Cikarang Medika untuk segera mengirimkan Email kepada RS Bersangkutan”, jelasnya.
Sayangnya, kata Ahim, Pihak RS Cikarang Medika telah lalai, dan pasien baru dirujuk sekitar pukul 19:00 WIB, Itupun karena saya harus marah-marah terlebih dahulu. Pihak RS Cikarang Medika berdalih adminstrasi dan takut tidak dibayar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi karena pada saat ini memang pakai Jaminan Kesehatan Daerah. Padahal saat itu tidak ada masalah karena hanya masalah sistem Dan saya pastikan bahwa Pihak RS Cikarang Medika tidak mengerti sistem, dan saat itu saya memberikan opsi bagaimana agar cepet dirujuk, akhirnya saya menjaminkan KTP dan STNK.
Selanjutnya, Pada saat dirujuk pasien, RS Cikarang Medika tidak sesuai SOP. Karena pada saat dirujuk pasien hanya didampingi satu perawat saja, padahal ideal SOP nya saat merujuk pasiem minimal harus ada 1 dokter dan 1 Perawat.
Kagetnya, ketika sampai di RS yang dituju, bahwa dokter mengatakan, Ya Allah kenapa ini anak sampai hancur, disitu saya merasa ada kejanggalan karena mendengar hal itu dan meminta Salinan Rekam Medis kepada RS Cikarang Medika karena pasien juga mengalami bengkak ditangan.
Adanya kelalai dan tak sesuai SOP, Hal itupun saya pertanyakan kepada Pihak RS Cikarang Medika pada hari Jum’at tangal 19 Maret 2021 tentang adanya kelalaian dan tidak sesuai SOP. Dan saya ditemui yang diketahui Kepala Bidang (Kabid) yang bernama ibu Heli Soraya dan ditemani Kepala Ruangan ICU.
Dipertemuan tersebut saya pertanyakan SOP dalam merujuk pasien kepada pihak RS Cikarang Medika dan Pihak RS menjelaskan bawah dalam merujuk pasien, SOP minimal harus ada 1 dokter dan 1 perawat. Lalu saya balik bertanya bagaimana dengan pasien Keponakan saya apakah sudah sesuai SOP dan mereka mengutarakan permohonan Maaf atas kelalaian dan tidak sesuai SOP dalam merujuk pasien.
Tak hanya itu, pasien juga dibebankan biaya Cek AGD dan Elektrolit sebesar Rp 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), Padahal hal itu sudah ditanggung Jamkesda, tapi pada saat saya bayar, kembali saya ditegaskan apakah tidak ditanggung oleh Jamkesda, dijawab tidak.
Untuk mencari kebenaran ditanggung atau tidak, saya pertanyakan pada Dinas Kesahatan Kabupaten Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi. Dan menyatakan bahwa itu sudah ditanggung Oleh Jamkesda. Akhirnya dipertemuan Hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 itu, Uang tersebut dikembalikan itupun mereka yang mengungkapkan, karena RS Cikarang Medika mendapat teguran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
“Saya yang sedikit mengerti saja masih dikelabui, bagaimana dengan masyarakat lain yang tidak mengerti, tentu hal itu diduga bisa saja terjadi terhadap masyarakat lain, hal itu tidak boleh dibiarkan, kasian masyarakat”, tegasnya.
Ketua LPK Bekasi Nilai Sekda Tutup Mata Soal Surat Penanganan Covid 19
GJ || Kabupaten Bekasi- Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Kabupaten Bekasi, Asep Saepullah nilai surat keputusan bupati tentang penanganan Covid 19 tidak sah hingga terkesan asal-asalan, kamis (1/4).
Pada surat lampiran keputusan Bupati nomor 440/Kep.93.Dinkes/2020 pada tanggal 18 Maret 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 Kabupaten Bekasi tidak mencantumkan Sekertaris Daerah sebagai anggota maupun pangkat lainnya.
“Saya menduga ada penyelewangan anggaran, pada stuktur organisasi saja Sekda tidak tercantumkan dalam surat keputusan Bupati Bekasi,” tegasnya Asep.
Menurut dia, penanganan wabah coronavirus disease 2019 di Kabupaten Bekasi tidak serius hanya dijadikan ajang bisnis oknum dinas.
“Bukan hanya pada lampiran surat keputusan saja yang janggal anggarannya pun diduga bocor untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.
Belum lagi mengenai anggaran Covid 19 Kabupaten Bekasi yang jumlahnya sangat pantastis, oleh karena itu pihaknya meminta penguasa hukum memeriksa laporan anggaran coronavirus Kabupaten Bekasi.
“Kami Lembaga Pemberantas Korupsi Kabupaten Bekasi mendesak KPK memeriksa anggaran Covid 19 Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Diberitakan Sebelumnya, Ketua DPC LPK Bekasi Duga Anggaran Covid Di Korupsi
Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Kabupaten Bekasi, Asep Saepullah pertanyakan transparanan anggaran Covid 19 yang digolontorkan oleh pemerintah pusat.
Diketahui anggaran mencapai kurang lebih Rp. 240 Miliar itu tidak transparan, artinya pemerintah sudah kangkangi undang-undang keterbukaan informasi publik.
“Bisa dilihat untuk web resmi perincian anggaran Covid 19 saja tidak ada. Padahal dalam dana itu sudah dianggarkan untuk pembuatan web,” ucapnya, rabu (31/3).
Ia menduga anggaran Covid 19 di Kabupaten Bekasi dikorupsi, sebab hingga saat ini belum ada laporan realisasi anggaran yang dicantumkan dalam web resmi Covid 19 Kabupaten Bekasi.
“Dari sini kita bisa menduga bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi mengangkangi UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata dia.
Menurut Asep dalam undang-undang tersebut menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap penegak hukum memeriksa anggaran Covid 19 Kabupaten Bekasi yang diduga bocor untuk kepentingan pribadi,” tegas Asep.
Kita mendesak para penguasa hukum agar segera menindaklanjuti kebocoran anggaran Covid 19 di Kabupaten Bekasi sesuai intruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
“Maka jika tetap didiamkan hal ini dapat merugikan uang negara,” tandasnya.
Kades Cipàyung Bakal Layàngkan Surat Kepada Pihak Terkait Usai Audiensi Dengan Pengusaha Dwi Sari
GJ || Kab.Bekasi – Pemerintahan Desa (Pemdes) Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Jawa Barat, gelar audensi dengan pengelola wisata air Dwi Sari Waterpark dengan masyarakat dan Badan Desa (BPD)
“Kegiatan itu dilakukan dalam menindaklanjuti surat permohonan audensi dan klarifikasi yang di ajukan pengusaha Dwi Sari Water Park ke Pemerintah Desa Cipayung terkait adanya sejumblah warga yang mengumpulkan tanda tangan menolak adanya pembangunan pengendali banjir sumber dana dari Pemerintah Pusat tahun 2021 di tempat wisata itu karena menurut warga dianggap tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat dalam mendapatkan hak pembangunan dari pemerintah.
“Hasil pertemuan audensi hari ini saya mencoba untuk menjelaskan supaya di mata masyarakat atau rekan-rekan saya sebagai pelaku usaha tidak ada masalah,”Kata Manoga Pasaribu Pemilik wisata air Dwi Sari Waterpark usai audensi Rabu (31/03/2021)
“Selain itu Manonga Pasaribu Menambahkan, sebagai pelaku usaha dirinya tidak akan mencampuri apa yang menjadi urusan pemerintah. Dirinya pun mengaku akan selalu terbuka terkait apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, sehingga kedepan kegiatan yang ada di wilayah Desa Cipayung bisa berjalan dengan baik dan benar.
“Iya saya juga kan punya bukti. Jadi harus jelas warga yang menolak pembangunan pengendali banjir sungai Cibeet di wisata Dwi Sari Waterpark itu warga yang mana. untuk langkah kedepannya kita akan menunggu apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah,”tegasnya
“Sebagai pelaku usaha objek wisata, Manongan juga mengaku mampu secara mandiri untuk membangun pengendali banjir sungai Cibeet tanpa memberatkan anggaran dari pemerintah, karena hal itu menurut Manongan dilakukan untuk menyelamatkan lahan dan aset objek wisata air Dwi Sari Waterpark.
“Di tempat yang sama, Kepala Desa (Kades) Cipayung, Ajan akan mengirimkan surat audensi ke pihak Perusahaan Pemenang tender, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC), dan instansi terkait, guna meengetahui titik lokasi kegiatan dan menyampaikan aspirasi warga mengenai pemerataan pembangunan di wilayah Desanya
“Langkah berikutnya kami akan mengajukan surat permohonan audensi ke perusahaan pemenang tender dan instansi terkait kegiatan tersebut, audensi dimaksud untuk memperoleh informasi yang lebih luas dalam rencana pembangunan di atas, serta dalam upaya pemdes cipayung membantu sosialisasi kegiatan dimaksud ke masyarakat disekitar cibeet,”Ucap Ajan
“Perlu diketahui karena luapan air sungai cibeet saat banjir di pertengahan bulan ferbruari 2021 lalu telah mengakibatkan terputusnya akses transportasi darat baik jalur kereta api dan jalan negara Bekasi-Karawang rusaknya area persawahan dan longsornya tanah warga di beberapa titik lokasi di sempadan sungai tersebut
“Penyebab luapan sungai cibeet yang melanda wilayah desa cipayung diketahui karena adanya kelokan tajam dan sempadan sungai yang rendah diantaranya di Kampung Ciranggon RT. 01/01, RT. 02/01, 03/01, dan Kampung Rancaiga RT. 02/04. Dari keempat titik lokasi tersebut perlu penanganan banjir dan tanah longsor.
Tetesan Air Mata Untuk Personil Yon Armed 7/105 GS Lepas Tugas TMMD
BEKASI – Sebulan lamanya personil Yon Armed 7/105 GS yang tergabung dalam Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) reguler ke-110 TA 2021 yang di Motori Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, pasalnya telah melakukan upacara penutupan TMMD.
Dalam pelaksaan kegikatan program TMMD, para personil yang bermalam pihaknya ditempatkan di rumah salah satu warga, seperti halnya rumah Dani salah satu warga yang tidak jauh dari lokasi sasaran fisik pelaksanaan kegiatan TMMD.
Selama sebulan penuh personil Yon Armed 7/105 GS selain membantu proses pembangunan inspratuktur, pihaknya juga ditekan untuk menciptakan keharmonisan dengan warga setempat, guna terjalinya kedekatan TNI ditengah masyarakat.
Selama itu pihaknya terus melakukan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan warga setempat, selain memberikan sosialisasi, personil Yon Armed 7/105 GS juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat di Kp. Cisaat Ciloa, sehingga terjalin silaturahmi dan kekeluargaan yang sangat erat.
Sehingga perpisahan yang harus terjadi, personil Yon Armed 7/105 GS tidak rela kepergiannya, hal tersebut di utarakan Dani, saat makan malam bersama menjelang acara penutupan TMMD, pihaknya sambil mengeluarkan air mata, Dani tidak ingin para TNI tersebut pergi dari tempat kediamannya.
“Kami sudah menganggap para TNI ini sebagian dari keluarga kami sendiri, kepergian mereka sangat berat dirasakan, karena setiap hari kami diramaikan oleh para TNI, kini kembali sepi, pesan untuk para TNI trimakasi atas program ini, sehingga keberadaan TNI sangat berguna untuk kami,” tutupnya sambil mengeluarkan nada sedihnya.
