GRPPH-RI Jabar Soroti Bagian umum Pemkab Bekasi, Brian Sakti : Diduga Adanya Ketimpangan THL

KABUPATEN BEKASI – Lembaga GRPPH-RI DPW JABAR kembali sikapi Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Bekasi, kali ini dengan adanya dugaan kejanggalan pada sistem kerja yang tidak setara terhadap tenaga harian lepas (THL).

Hal itu atas adanya aduan dari beberapa sumber yang bisa di percaya kepada Lembaga GRPPH-RI DPW JABAR, Brian Shakti selaku ketua mengatakan, tidak hanya dalam penempatan kerja yang terkesan pilah pilih, kasih, namun upah kerja kepada THL juga beragam.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, adanya jeritan batin dari THL meminta keadilan di bagian umum yang menganggap adanya keberpihakan terhadap kepentingan dan keuntungan kelompok maupun keluarga.

Disampaikan oleh Brian, adanya upah variatif pada sejumlah THL itu menarik di kupas, di bagian umum Pemda Kabupaten Bekasi ini seperti singgahsana kerajaan yang dimana anak dari sekelas Kabag maupun staf di bedakan dari upah maupun bagian kerjanya.

“Jika hal itu di biarkan tidak menutup kemungkinan akan adanya tindakan yang semena mena terhadap THL yang lain, hal itu terbukti dengan adanya THL yang merupakan anak staf TU dan Kasubag yang baru lulusan SMA dan baru bekerja sudah memiliki upah yang jauh dibandingkan dengan THL yang sudah sekian lamanya, itu point pertama”, Ujarnya.

Masih kata Brian, kedua kecemburuan sosial timbul dari THL yang lain atas perlakuan dari Staf TU dan KASUBAG selaku orang tua dari THL tersebut terlalu membedakan dari jenis pekerjaannya terhadap yang lain.

“Yang mau kami pertanyakan kenapa adanya perbedaan upah dan perlakuan terhadap THL di bagian umum pemerintah Kabupaten Bekasi ini, bukan kah THL itu meskinya sama sesama THL upahnya, ada pun berbedaan itu yang masuk di logika apa bila THL tersebut memiliki pendidikan lebih dari tingkat SMA, kemudian memiliki kemampuan khusus atau pengalaman lama masa bekerjanya, namun nyatanya tidak seperti itu, di beberapa dinas itu hampir semua setara atau upah THL nya”, Ucapnya.

Ketua Lembaga GRPPH-RI DPW JABAR ini meminta kepada pihak yang terkait harus lebih memperhatikan nasib para THL ini, jangan sampai adanya kesenjangan antara mereka, sehingga bisa menimbulkan hal negatif yang mampu merugikan semua pihak.

Brian Shakti juga menduga adanya ketidak sesuaian pada jumlah THL yang ada di Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Bekasi, diketahui jumlah total 340 THL namun dirinya menduga pada nyatanya tidak semua bekerja yang Ada absen itu, hanya sebatas absensi yang di isi oleh oknum demi keuntungan dan kepentingan pribadinya, sehingga mampu menimbulkan kerugian uang Negara.

(Tim)

Adanya Dugaan Penyalah Gunaan Wewenang di Ruang Lingkup Pemkab Bekasi

GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – Adanya dugaan dan penyalah gunaan wewenang di Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pembengkakan anggaran yang diduga dilakukan oleh salah satu kabag di ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Dengan adanya hal tersebut ketua Gerakan Rakyat Peduli dan Penegakan Hukum Republik Indonesia (GRPPH RI) DPW Jawa Barat Brian Sakti didampingi awak media mendatangi kantor Bagian Umum Pemerintahan Kabupaten Bekasi untuk mengkonfirmasi hal tersebut.

“Hari ini saya mendatangi salah satu kantor di Pemda Bekasi karena saya mendapat informasi adanya dugaan penyalah gunaan wewenang di ruang lingkup Pemda Bekasi,” Terang Brian Sakti, Senin 13/03/23.

Brian juga menjelaskan dirinya mendapat informasi bahwa adanya salah satu oknum Kasi dengan dugaan memperkerjakan kedua anaknya menjadi PHL di ruang lingkup Pemda Bekasi yang katanya baru lulus sekolah dengan gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Saya juga mendengar adanya dugaan salah satu oknum kasi yang mempekerjakan anaknya sebagai PHL dengan gaji berbeda dengan para THL lainya dan menurut saya itu dugaan tindakan Nepotisme dan juga salah satu penyalah gunaan wewenang,” Tambahnya.

Brian juga menjelaskan bahwa dirinya belum bertemu dengan salah satu oknum yang diduga melakukan penyalah gunaan tersebut saat mendatangi kantor nya dan hanya bertemu dengan staff nya dengan mengatakan Bapak sedang keluar dan tidak ada di ruangan.

Dengan hal tersebut Brian Sakti selaku ketua DPW GRPPH-RI Jawa Barat mengatakan selanjutnya akan bersurat kepada bagian terkait untuk meminta Audiensi dan Konfirmasi terlait hal tersebut.

(Erv)

Penataan Halaman Pemasangan Paving Block SDN Bantarsari 03 Diduga Amburadul Dan Tabrak Aturan

GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – Kegiatan penataan halaman pemasangan paving block SDN Bantarsari 03, kampung kuda kuda samping kantor Desa Bantarsari mendapat sorotan serius dari Ketua kordinator lapangan DPP Jawa Barat LSM SIRA ( Suara Independen Rakyat Adil ) Yusuf Supriatna.

Yusuf menyampaikan kepada awak media di lokasi kegiatan Sabtu 04/03/2023, “amparan Basechoshnya sangatlah tipis yang hanya sekedarnya dan bercampur lumpur.Berikut juga amparan scrining tanpa melalui proses pemadatan dengan meggunakan stamper, sehingga di ragukan untuk ketahananya, tidak rata dalam pemberian amparan yang pastinya berdampak pada pemasangan paving pastinyapun hasilnya juga tidak akan rata.Seharusnya di lakukan penimbangan ketinggian terlebih dahulu agar hasilnya ukuran tanah rata ketika di pasang paving block, pendapat saya kerjaan ini terlihat amburadul.Dan meminta agar dinas terkait untuk turun ke lokasi mengkcroscek hasil kegiatan,”ungkapanya.

Masih menurutnya,”dengan tidak di pasangnya papan informasi kegiatan sebagai bentuk informasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu dan bisa berperan serta dalam pengawasan.Patut di duga pekerjaan ini kontraktor telah melakukan kecurangan dan di duga ingin meraup keuntungan besar semata. Papan informasi kegiatan proyek sudah diatur dalam Undang Undang KIP ( Keterbukaan Informasi Publik ) sebagai mana tertuang dalam Undang Undang No 14 Tahun 2008,”ujar Yusuf.

Ketika hal tersebut di tanyakan kepada para pekerja, mereka menjawab tidak tahu menahu, kami hanya bekerja saja dan tidak di beri papan kegiatan seperti yang abang maksud ucapanya.

Terlihat juga bagi para pekerjapun tidak memakai APD ( alat pelindung diri ) atau K3, sebagaimana di atur dalam undang undang No 1 Tahun 1970 yang berisi ” Keselamatan kerja dalam setiap tempat kerja, darat, laut maupun udara di wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang undang tersebut masuk ke dalam undang undang pokok K3, sebagaimana Permenaker No 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( P2K3 ).

“Belum lagi dari informasi masyarakat yang saya dapat kalau lokasi ini sering kali air masuk, jadi kelabilan tanah pasti mempengaruhi ketahan struktur tanah itu sendiri, tanpa melalui pengerasan dan pemerataan terlebih dahulu, dan nanti kita coba akan datang lagi ke lokasi untuk melihat hasil pekerjaan ini,”tutup Yusuf.

(Dayat)