Rahmat Atong Serahkan Jabatan Kepala Dinas DLH Kepada Donny Sirait Secara Resmi

GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi secara resmi diserahterimakan dari Plt Kadis Rahmat Atong kepada Kepala Dinas Definitif, Syafri Donny Sirait, di Hotel Swiss-Belinn, Kota Jababeka Cikarang, pada Selasa (21/03/23).

Rahmat Atong berikan ucapan selamat kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang menggantikanya dan berharap Dinas Lingkungan Hidup bisa lebih maju lagi.

“Saya ucapkan selamat datang dan selamat bekerja buat Pak Donny Sirait di Dinas Lingkungan Hidup, semoga di bawah kepemimpinan beliau sekarang ini bisa membawa kemajuan DLH Kabupaten Bekasi,” kata Rahmat Atong.

Menurut Atong, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi masih punya banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dia berharap kepala dinas yang baru, Syafri Donny Sirait sudah punya strategi dan program unggulan, sehingga bisa menyelesaikan setiap persoalan yang ada di DLH secara maksimal.

“Saya yakin beliau mampu untuk melakukan hal itu demi kemajuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi,” tandasnya.

Atong menyampaikan, masalah utama yang harus diselesaikan adalah tentang persampahan dan tata lingkungan di Kabupaten Bekasi. Dirinya berharap, apa yang sudah dikerjakan sebelumnya bisa dilanjutkan dan dituntaskan oleh Kadis baru dengan baik.

Di lokasi yang sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait mengatakan, dirinya akan fokus memberikan perhatian utama pada persoalan sampah dan pencemaran sungai yang harus cepat diselesaikan.

“Ya, sesuai arahan Pj Bupati Bekasi, ada beberapa poin penting untuk segera bisa menyelesaikan terkait sampah dan juga terhadap pelayanan pengangkutan sampah yang masih belum maksimal, kami berharap semuanya bisa terlayani dengan baik,” ucapnya.

Selama ini, lanjut Donny, selain persoalan areal TPA Burangkeng yang sudah over kapasitas, juga menunggu realisasi penambahan luas TPA.

“Hal itu masih diperlukan dalam jangka pendek, namun untuk jangka panjang tidak mungkin kita terus menerapkan sistem open dumping tersebut, harus segera ada alih teknologi, sehingga tidak ada lagi perluasan lahan di kemudian hari,” imbuhnya

Donny Sirait menambahkan, di jaman yang sudah maju saat ini, sudah waktunya ada alih teknologi untuk mencapai program jangka menengah dalam lima tahun ke depan, yang dari sekarang harus disiapkan konsepnya.

Selain itu, Donny menyebutkan, untuk menekan pencemaran sungai, harus ada regulasi yang mengatur, bukan hanya untuk industri, tapi juga untuk limbah rumah tangga.

“Pencemaran sungai saat ini dipengaruhi oleh limbah rumah tangga, karena Kabupaten Bekasi dengan jumlah penduduk 3,8 juta jiwa hal itu berpengaruh terhadap lingkungan dan pencemaran sungai,” terangnya.

Dalam proses regulasi, kata dia, ada kewenangan DLH dan OPD lain yang harus dikoordinasikan.

“Misalnya perlu untuk meningkatkan pengawasan terhadap industri rumahan, termasuk lokasi bangunan, yang pengawasannya menjadi kewenangan Satpol PP,” tandasnya.

(Tim)

Pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri Tahun 2023, Merajut Permata Biru Ekonomi Gerbang Utara Indonesia

KEPRI – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2023, resmi dibuka Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dengan ditandai pemukulan Gong oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Marlin Agustina, di Aula Wan Seri Beni, Dompak Kota Tanjungpinang, Rabu (29/03/2023).

Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Kepri Tahun 2023 ini digelar oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Provinsi Kepri dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2024.

RKPD Tahun 2024 disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang telah disepakati bersama antara Eksekutif dan Legislatif, melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021.

RKPD yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bermakna RKPD memuat semua target dan capaian RPJMD sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Untuk memberikan arah dalam perencanaan pembangunan Tahun 2024, maka RKPD Provinsi Kepri Tahun 2024 mengusung tema, ” Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah Untuk Kemakmuran Rakyat, Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional “.

Ansar mengatakan, melalui tema tersebut, prioritas pembangunan daerah di Tahun 2024 akan diprioritaskan dalam tiga pokok utama. Yaitu, optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya.
” Untuk pengoptimalan potensi perekonomian daerah, akan kita tempuh dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, pemanfaatan sektor pertanian, kelautan serta perikanan, dan peningkatan pendapatan asli daerah,” sambutan Ansar dalam pembukaan Musrenbang.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur wilayah akan dicapai dengan strategi percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan antar pulau dan pesisir.
“Adapun pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya adalah dengan penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi informasi yang terbuka dan terintegrasi, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, peningkatan mutu dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan harmonisasi antar umat beragama,” tambah Ansar.

Ansar juga mengulang kembali arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kepada Kepala Daerah terkait dengan Pengendalian Inflasi, Penurunan Kemiskinan Ekstrem ke 0% pada Tahun 2024, Fokus penurunan stunting, Memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu Tahun 2024.
“Saya mengajak kepada semua Bupati dan Walikota, agar dapat melaksanakan direktif Presiden tersebut dan menjadikan kelima hal di atas sebagai prioritas dalam perencanaan Tahun 2024 mendatang,” tutup Ansar.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, yang hadir mewakil Menteri Dalam Negeri menyebutkan, pentingnya sinkronisasi tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan Daerah.
“Sesuai dengan tujuan utama pembangunan daerah, yaitu perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional,” kata Agus.

Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Onny Noyorono, yang hadir mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memaparkan, Provinsi Kepri dalam jangka panjang akan diarahkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi sumber pertumbuhan luar Jawa, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konstelasi Transformasi Ekonomi Indonesia menuju negara maju.
“Transformasi ekonomi Kepri yang dirancang oleh Bappenas adalah merajut permata biru ekonomi gerbang utara Indonesia dengan enam strategi besar yang mengusung blue, intelligent, and historic islands of Indonesia,” jelas Onny.

Dalam pembukaan Musrenbang Provinsi Kepri juga dilakukan pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kepada Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepri, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera lll.

Adapun Penerima Penghargaan PPD yaitu, Terbaik l Kota Tanjungpinang, Terbaik ll Kabupaten Bintan, dan Terbaik llI Kabupaten Karimun.

Untuk penerima IPKD, yaitu Kabupaten Bintan dengan nilai 74,1676, Kabupaten Karimun dengan nilai 72,9901, Kabupaten Lingga dengan nilai 67,6489, Kota Tanjungpinang dengan nilai 65,6647, Kota Batam dengan nilai 65,3890, Kabupaten Natuna dengan nilai60,7096, dan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nilai 59,1589.

Selanjutnya, pemberian penghargaan kepada mitra pembangunan Provinsi Kepri, yaitu BPS Provinsi Kepri atas perannya sebagai Pembina Data Dalam Pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Kepri, Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Atas Kontribusi dalam Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Kepri, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepri atas Pembangunan dan Komitmen Kontribusi dalam Peningkatan Sarana Prasarana Jalan Nasional di Provinsi Kepri, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepri atas Kontribusi dalam Penataan Kawasan Permukiman di Provinsi Kepri, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Permukiman Sumatera Il atas Kontribusi dalam Penyediaan Perumahan di Provinsi Kepri.

Turut hadir dalam Pembukaan Musrenbang RKPD tersebut, Kepala Biro Perencanaan Ortala Rohmad Supriyadi, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari, Gubernur Provinsi Kepri Periode 2005-2010 Ismeth Abdullah, Ketua DPRD Provinsi Kepri 2004-2014 Nur Syafriadi, Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Irvansyah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Rudi Margono, Kaskoarmarda I Laksamana Pertama TNI Sawa, Danrem 033/WP Laksamana Pertama TNI Yudi Yulistyanto, Kazona Bakamla Barat Laksmana Pertama TNI Syufenri, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri Sutomo, Danlanud RHF Kolonel Nav Arief Budiman, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri Raden Hari Tjahjono, Bupati Bintan Roby Kurniawan, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

(TIM)