Seluruh Petugas Lapas Kelas IIA Cikarang, Lakukan Tes Urine

GUE JABAR || Kabupaten Bekasi – Pihak Lapas Kelas IIA Cikarang bekerjasama dengan Polres Metro Bekasi dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bekasi melakukan tes urine kepada 112 Pegawai Lapas Kelas IIA Cikarang yang digelar pada Rabu, 18/11/2020. Tes urine yang di lakukan bertujuan untuk mencegah peredaran narkoba di dalam ataupun di luar lingkungan lembaga permasyakatan tersebut.

“Jangan sampai para petugas lapas pada saat melakukan pembenahan narkoba terhadap warga binaan, tapi petugas sendiri dalam pengaruh narkoba,” ungkap Juhandi, Kepala BNK Kabupaten Bekasi dalam sambutannya.

Ditambahkan Juhandi, bahwa tes urine yang dilakukan terhadap para petugas lapas, pelaksanaannya baru kali ini dilakukan. Mudah-mudahan bisa dilakukan ke lembaga lainnya.

“Alhamdulillah, semuanya negatif dari narkoba. Hal ini kita lakukan sinergitas antara Lapas Cikarang dan Polres Metro Bekasi, juga BNK Bekasi. Mudah-mudahan dengan menyelenggarakan kegiatan penguatan P4GN dan tes urine ini bisa terjalin dengan baik,” imbuhnya.

Sementara itu, Kalapas Kelas IIA Cikarang, Nur Bambang Suprihandono berharap, kita bisa memastikan sebagai pembina melakukan pembersihan bersinergi dengan seluruh penegak hukum lain untuk menanggulangi mencegah peredaran narkoba yang menjadi persoalan kita bersama.

“Tentu harapan kami sebagai pembina harus membimbing dan memastikan bahwa seluruh anggota personil kita dalam kondisi prima, bersih dari narkoba, sehingga mereka bisa melakukan pembinaan dengan sangat baik,” tutupnya (Reportika/Red)

Untuk Mempermudah Pelayanan Administrasi Disdukcapil Kota Bekasi Luncurkan Aplikasi E-Open

GUE JABAR || Bekasi Kota – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang merupakan leading sektor pelayanan kependudukan terus melakukan inovasi. Salah satu layanan dalam memanjakan serta memuaskan warga Kota Bekasi adalah program  E-Open (Elektronik Online Layanan Kependudukan).

Warga Kota Bekasi dapat dengan mudah mengurus 7 layanan dasar seperti Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, (KIA), KTP Elektronik, Akta Kematian, Surat Keterangan Datang serta Surat Keterangan Pindah dalam satu aplikasi.
yang bisa di Download melalui PlayStore handphone sejak Oktober 2020 lalu.

Penggunaan aplikasi E-Open itu berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Bekasi, Nomor 443/2370/Disdukcapil.set dimana isi surat edaran itu tentang mekanisme pengaturan pelayanan administrasi kependudukan Kota Bekasi melalui aplikasi E-Open. Rabu (18/11/2020)

Saat diwawancarai, Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil M.Taufik mengatakan bahwa disaat pandemi Covid-19 melanda setiap jajarannya ketat menerapkan protokol kesehatan di setiap pelayanan administrasi kependudukan.

“Untuk menghindari penularan Covid-19 dan memutus mata rantai penyebaran di Kota Bekasi, Pemkot Bekasi melalui Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi.” ungkapnya

Lanjutnya, Aplikasi E-Open. untuk memanjakan akses masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan dari rumah melalui Handphone, tidak akan ada antrian yang panjang nantinya untuk mengurus administrasi kependudukan.

Sistem E-Open tidak berbelit-belit dikarenakan setiap menu sudah ada pilihan masing-masing untuk masyarakat yang ingin mengurusnya. tutupnya (Lman)

LSM KOMPI Mendesak Pemda Kabupaten Bekasi Berikan Contoh Yang Baik Dalam Tegakan Aturan Terhadap RUSD Kabupaten Bekasi Yang Diduga Tidak Memiliki IMB

GUE JABAR || Kab.Bekasi – Definisi Bangunan Gedung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Kabupaten Bekasi adalah salah salah satu Daerah di Jawa Barat dengan kepadatan penduduk kurang lebih hampir tiga jutaan, dimana Daerah tersebut merupakan Daeah penyanggah ibu kota Negara dengan kawasan terbesar se Asia Tenggara ini jelas akan menarik bangaknya investor asing yang datang ke Daerah tersebut untuk membangun perusahaan-perusahaan baik sekala kecil maupun sekala besar.

Ketua LSM KOMPI Ergat Bustomy menuntut pemerintah kabupaten Bekasi agar lebih proaktif lagi dalam menangani persoalan pembanguan, hal ini terlihat dengan banyaknya bangunan pabrik atau perusahan yang sudah dibangun oleh swasta dengan Penanaman Modal Asing (PMA), dan tentunya akan menjadi income Daerah dengan menarik retribusi ataupun pajak Daerah tak terlepas dari itu, semakin banyaknya bangunan, maka akan semakin memotivasi pemerintah untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). dan semua itu tidak terlepas dari aturan yang sudah dibuat pemerintah baik pusat maupun Daerah.

Cuma yang jadi persoalan saat ini ketika ada bangunan gedung RSUD ( Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Bekasi yang terletak di Jl. Raya Teuku Umar No.202 Desa Wana Sari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau Lebih dikenal dengan RSUD Cibitung dan RSUD Cabangbungin yang terletak di Desa Jaya Laksana kecamatan Cabang bungin kabupaten Bekasi, kami menduga kedua RSUD tersebut tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Meskipun tanpa IMB Rumah Sakit tersebut tetap beroperasi, idealnya Bangunan Gedung yang fungsinya sebagai tempat aktivitas yang melibatkan kegitan orang banyak dan memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya harusnya mempunyai kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Baguan Gedung Pasal 7 ayat (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan, Pasal 8 ayat (1c) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi izin mendirikan bangunan gedung, Pasal 39 ayat (1 huruf “c”) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila tidak memiliki izin mendirikan bangunan, Pasal 40 ayat (2b) daalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai Kewajiban memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), Serta Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 2. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan berdasarkan asas:
a. penataan dan pembinaan,
b. pengendalian danpengawasan,
c. penjaminan, penegakan dan kepastian hukum

Pasal 6 huruf “J”. Jenis-jenis bangunan gedung yang wajib memiliki IMB meliputi Bangunan Pemerintah;
Pasal 18 ayat (1) Dilarang mendirikan bangunan apabila
a. tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 23 ayat (1) Terhadap bangunan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum tanpa Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi penertiban sebagai berikut :
a. Teguran secara tertulis.
b. Peringatan secara tertulis,
c. Pembekuan izin,
d. Penyegelan bangunan
e. Pencabutan izin,
f. Pembongkaran bangunan.

Pasal 24 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan yang di atur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal
7, Pasal 15 dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah );

Berdasarkan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah sendiri kami dari KOMPI (Komite Masyarakat Peduli Indonesia) meminta untuk segera aturan -aturan tersebut di jalankan terhadap bangunan pemerintah yang belum memiliki izin, Khusus RSUD Cibitunng dan RSUD Cabangbungin guna terjaminya Kapastian hukum dan penataan terhadap bangunan pemerinntah kabupaten Bekasi dan Pemerintah kabupaten Bekasi harus memberikan contoh dalam mematuhi dan menegakan aturan, jika pemerintah kabupaten Bekasi tidak patuh terhadap aturan yang di buat sendiri, lalu pertanyaanya adalah landasan apa yang di gunakan dalam mengelolah dan penantaan, Khususnya terkait bangunan- bangunan yang ada di Kabupaten Bekasi.

Oleh karena itu kami mendesak pemerintah khususnya penegakkan perda (peraturan Daerah) dalam hal ini adalah satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai leading sector tugas dan fungsinya. (Ketum Kompi/Red)

Gerbang Inkopol Belum Bisa Di Buka, Musyawarah Berjalan Tegang, Ketua RW. 005 Jakasampurna Bersikeras

GUE JABAR || Bekasi – Lagi-lagi masalah gerbang, beberapa Ketua Rukun Warga (RW) di wilayah Kelurahan Jakasampurna melakukan kegiatan Musyawarah Pembukaan Gerbang Inkopol, yang telah di tutup selama masa pandemi. Kegiatan itu berlangsung di Aula Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Jumat (13/11/2020) Malam.

Berdasarkan pantauan media ini pada malam itu, kegiatan musyawarah berlangsung dengan melibatkan Edi Djunaedi, ST sebagai Lurah, didampingi Triyanto, S.PD, Sekretaris Kelurahan dan para Kasie Kelurahan Jakasampurna, serta seluruh peserta musyawarah yang terdiri dari Ketua RW. 001, Ketua RW. 018, Ketua RW. 019 sebagai wilayah yang besingguangan dengan lokasi Gerbang Inkopol. Sesuai data undangan kegiatan, hanya Ketua RW. 005 yang saat itu didampingi oleh seluruh Ketua RT-nya. Selain itu, KH. Drs. Fuady Ahmad, Tokoh Masyarakat sekaligus Tokoh Agama di Kelurahan Jakasampurna, dan Ustad. Mustarek, Ketua Forum RW Kelurahan Jakasampurna, juga terlihat mengikuti musyawarah tersebut.

Usai kegiatan musyawarah berlangsung, ketika dimintai penjelasan oleh media , Supriyono Ketua RW. 005 dengan singkat mengatakan, “Rapat pembukaan pintu, sampai sekarang warga kita belum bisa membuka,” kata Supriyono, mengatasnamakan suara warga di RW. 005 Kelurahan Jakasampurna.

Ketika wartawan melanjutkan pertanayaan, dan menyinggung tentang karantina wilayah dengan pelonggaran aktivitas masyarakat melalui ATHB (Adaptasi Tatanan Hidup Baru), yang di atur oleh Pemerintah Kota Bekasi maupun Pemerintah Pusat, Supriyono seorang Ketua RW dengan nada keras melontarkan, “Tapi kan COVID belum selesai. Ya sudah COVID belum selesai itu saja,” teriak Supriyono kepada wartawan, menghardik pertanyaan yang sempat diberikan media ini.

Musyawarah yang dilaksanakan itu, awalnya bertujuan dengan hasil membuka kembali Gerbang Ingkopol yang berada di wilayah RW. 005. Permintaan ini disuarakan oleh warga yang bersinggungan langsung seperti, warga di RW. 001, RW. 018, dan warga di lingkuangan RW. 019, terhadap Gerbang Ingkopol. Pasalnya posisi warga dari luar Perumahan Ingkopol ini, tidak dapat mengakses Gerbang itu sejak masa pandemi, sebab telah diberlakukan Karantina Wilayah. Tidak terlalu banyak di dapat, bagaimana awal permulaan ditutupnya Gerbang Ingkopol, yang pasti menurut beberpa warga gerbang itu sebelumnya bisa dilalui dan telah menjadi akses bagi masyarakat sekitar.

Berhubung penutupan Gerbang Inkopol dilakukan dengan alasan pencegahan penularan terhadap Covid-19, Edi Djunaedi mempertegas, “Seharusnya seluruh pihak yang kami undang pada malam ini memahami dan mengerti, undangan musyawarah tersebut untuk membuka kembali Gerbang Inkopol. Mengingat pencegahan terhadap penularan Covid-19, memang sebelumnya pemerintah sendiri telah memberlakukan yang namanya karantina wilayah, tetapi kini telah menjadi karantina keluarga,” tegas Edi menuturkan, penjelasan mengenai pencegahan penularan Covid-19 di wilayah.

Selanjutnya Edi pun sempat menyayangkan sikap Ketua RW. 005 yang bersikeras saat musyawarah sedang berlangsung, bukannya menghasilkan sebuah mufakat, pelaksanaan musyawarah itu malah berlangsung dengan tegang. Kedua belah pihak belum bisa menemukan titik terang solusi dari permasalahan itu, “Harapan saya itu tadi ada solusi, mungkin karena memang waktu pertemuannya kurang pas jadi seperti ini. Pastinya permasalahan ini akan kita tindaklanjuti, guna mencapai sebuah hasil yang terbaik untuk semua pihak,” ungkap Lurah Jakasampurna.

Sementara KH. Drs. Fuady Ahmad, Tokoh Masyarakat setempat menyarankan agar semua dapat dipecahkan dengan kepala dingin. KH. Drs. Fuady Ahmad pun merasa khawatir jika kedua belah pihak masih terus bersikeras, maka dari itu ia sedikit memberi saran kepada Ketua RW. 005, “Berilah kelonggaran, jangan ditutup paten. Buka-tutuplah istilahnya, Jam berapa buka dan Jam berapa tutup, itu lebih baik. Ketimbang dari pada masyarakat di RW. 001, RW. 018, dan RW. 019 berontak,” imbuh KH. Drs. Fuady Ahmad, menyampaikan pendapatnya.

Sedangkan Amir Ketua RW. 001, yang bersinggungan langsung terkait penutupan Gerbang Inkopol menuturkan, “Lah sekarangkan sudah ada kebijakan ATHB (red – Adaptasi Tatanan Hidup Baru), itu sudah diperbolehkan. Jalan-jalan itu untuk akses kepentingan seperti, Sosial, Ekonomi, dan Keamanan. Nah untuk masalah COVID itu bisa dijaga bersama-sama,” terang Amir, menilai jawaban dari Ketua RW. 005 terkait dengan Covid hanya sebuah alasan.

Kegiatan musyawarah Ketua RW pada malam itu, masih belum membuahkan hasil. Namun Edi Djunaedi mengaku akan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi. (Lman)

Terima Sertifikat PTSL, Salah Satu Warga Jatibening Bilang Begini

GUE JABAR || Bekasi – Badan Pertanahan Nasional dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi, melaksanakan penyerahan Sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun 2020 pada, Jumat (13/11/2020) Siang, di Tempat Kediaman Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) Jatibening, Jl. Al Hidayah 2 No. 27, RT. 02/RW. 02, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok gede.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Ibu Titut Haryani sebagai Koordinator Tim Yuridis wilayah Jatibening di dampingi 3 orang rekan BPN Kota Bekasi lainnya, Jamaludin Lurah Jatibening, dan H. Abd. Rachman Nawawi (Oman) Ketua Pokmas (Kelompok Masyarakat) Kelurahan Jatibening, serta beberapa masyarakat yang akan menerima Sertifikat PTSL Tahun 2020.

Kepada media, H. Oman menjabarkan, kegiatan penyerahan Sertifikat PTSL yang dilakukan itu merupakan Tahap Pertama dari hasil proses pelengkapan berkas Tim Pokmas Kelurahan Jatibening. Berdasarkan keterangan dari Ketua Pokmas Jatibening, sebanyak 50 Sertifikat mulai dibagikan kepada masyarakat, dari total jumlah kuota yang dimiliki wilayah Kelurahan Jatibening mencapai 700 Sertifikat pada Tahun 2020.

Selama proses pembuatan Sertifikat, Ketua Pokmas PTSL Kelurahan Jatibening mengaku belum pernah menemukan masalah, “Kendala tidak ada. Cuma ketika warga melalui Pokmas mengajukan ke BPN, ada beberapa persyaratan-persyaratan yang belum lengkap, maka kami bersama Pokmas melengkapi, begitu aja,” ungkap H. Oman dihadapan wartawan.

Kekurangannya itu, lanjut Ketua Pokmas, “Semacam Utang Waris, terus Hibah, itu saja sih gak ada yang lain,” kata H. Oman menambahkan.

Namun Ketua Pokmas juga menyampaikan, setelah diberikan pemahaman terkait proses pelengkapan berkas PTSL, respon masyarakat cukup baik dan bisa mengerti. Sebagai Ketua Kelompok Masyarakat, H. Abd. Rachman Nawawi atau yang akrab disapa H. Oman ini berharap, seluruh jumlah kuota yang dimiliki Kelurahan Jatibening dapat diselesaikan sebelum akhir Tahun 2020.

Sementara Jamaludin, yang mengaku baru saja menjabat sebagai Lurah Jatibening berharap agar setiap prosesya bisa selalu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan masyarakat juga ikut merasa senang. Selain itu dengan adanya program PTSL tersebut, Jamaludin menilai ada pengaruh luar biasa dalam hal meningkatkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di wilayah.

Sebagai Lurah, Jamaludin menyampaikan dirinya merasa bangga dan senang. Pasalnya ketika ada warga yang mau membuat surat secara sah, dengan adanya program PTSL ini dapat terbantukan tanpa harus merogoh kocek begitu besar.

Hal tersebut pun sempat diucapkan oleh salah satu warga yang telah menerima Sertifikat PTSL saat itu seperti, Bapak Engkos Darsoni, warga RT. 07/RW. 03 menyatakan bahwa dirinya telah merasa dibantu dengan proses yang begitu lancar, “Nggak (red – Dipersulit), prosesnya gampang. Alhamdulillah urusan apa saja dipermudah pemerintahan sekarang ini. Terima kasih juga kepada pemerintahan Presiden Jokowi ya, urusan apa saja dipermudah, terkait pengurusan Sertifikat apalagi,” tutup Engkos Darsoni, yang telah menemani sang istri, Ibu Siti Aminah, untuk menerima Sertifikat PTSL saat itu.

Kegiatan penyerahan Sertifikat PTSL diketahui berlangsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bila pemilik yang namanya tercantum di dalam Sertifikat berhalangan untuk hadir, penyerahan Sertifikat PTSL boleh diwakilkan dengan melengkapi data diri seperti, Surat Kuasa dan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari nama si Pemilik. (Lman)