SMSI Jawa Barat Bagikan Ratusan Paket Makanan Siap Saji di Jalan Ahmad Yani Kota Bandung
GUE JABAR | BANDUNG – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Barat membagikan ratusan paket Takjil berupa makanan siap saji untuk pengguna kendaraan bermotor yang melintasi jalan Ahmad Yani Kota Bandung, Jum’at 8 April 2022.
Ratusan paket Takjil juga dibagikan terhadap warga yang berada di sekitar kantor sekretariat SMSI Jawa Barat.
“Kegiatan berbagi ini adalah bentuk kepedulian kita kepada masyarakat muslim yang sedang berpuasa dan melintas di sekitar sekretariat SMSI Jawa Barat sehingga merasa terbantu,” ucap Ketua SMSI Jawa Barat, Hardiyansyah di sela sela pembagian Takjil.
Lelaki yang akrab disapa Kang Andhi ini mengatakan pembagian paket Takjil merupakan kegiatan rutin dilaksanakan setiap Ramadhan.
“Alhamdulillah, kali ini sebanyak 300 paket dapat kita bagikan,” ucap Andhi yang juga Ketua PWI Kota Bandung.
Dalam pembagian Takjil tersebut, selain dilakukan jajaran pengurus SMSI Jawa Barat juga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bandung, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Kota Bandung dan jajaran pengurus Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (Labkum) Pers Jawa Barat.
Bagi-bagi Takjil, lanjut Andhi merupakan kegiatan kedua di minggu pertama bulan suci Ramadhan.
“Insya Allah rutin digelar setiap Selasa dan Jumat, atau 2 kali dalam seminggu selama bulan Ramadhan,” jelasnya.
Paket makanan yang dibagikan secara cuma-cuma itu berupa air mineral ‘Hanaang’ bantuan dari Perumda Tirtawening Kota Bandung dan makanan siap saji.
BLT Minyak Goreng Tuai Kritik, Dinilai Tak Selesaikan Masalah dan Hanya Menguras Anggaran?
GUE JABAR | Nasional – Media menyoroti adanya penolakan serta kritik terhadap kebijakan pemberitan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Pemberitaan ini memiliki isu dinamis. Penolakan muncul karena dianggap ada kebijakan lain yang bisa diambil untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng, yaitu penindakan mafia dan kartel minyak goreng. Terlebih Pemerintah sudah mengonfirmasi bahwa ada “gurita mafia” yang menguasai distribusi salah satu bahan pokok untuk masyarakat tersebut.
Pemberitaan yang berkembang adalah Pemerintah menyiapkan beberapa jenis perlindungan sosial dan akan dieksekusi dalam waktu dekat, seperti Kartu Sembako yang ditujukan kepada 18,8 juta KPM ditambah 2 juta keluarga dari PKH. Stimulus tersebut nanti juga akan dibarengi dengan pemberian BLT minyak goreng. Selanjutnya, Pemerintah juga telah merancang bantuan subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Besaran bantuan tersebut Rp1 juta per penerima bagi 8,8 juta pekerja. Namun BLT dianggap tidak efektif, karena jenis bantuan ini tidak bisa terus-menerus dilakukan karena akan menggerus anggaran. Sedangkan akar persoalan utama dari masalah ini malah tidak tersentuh, dan menjatuhkan kesalahan tersebut kepada oknum ‘mafia’.
Opini menolak disuarakan oleh beberapa Key Opinion Leader (KOL) seperti Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, yang menilai bahwa program perlindungan sosial berupa BLT tidak efektif untuk menjaga daya beli masyarakat. Trubus menceritakan bahwa BLT, terutama untuk minyak goreng, justru berpotensi membuat harga komoditas pangan lain ikut mengalami kenaikan. Strategi terbaik untuk mengendalikan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat ialah dengan membenahi tata kelola rantai pasok pangan. Trubus meminta pemerintah untuk hadir melakukan operasi pasar dengan cara menyediakan barang dengan harga terjangkau.
Salah satu tokoh buruh yang prominen, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan menolak BLT Minyak Goreng yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Jokowi. Program BLT merupakan gudangnya korupsi, dan sebaiknya dihapuskan saja, serta lebih baik anggaran dialihkan ke subsidi minyak goreng kemasan. Kebijakan itu menjadi bentuk kegagalan Menteri Perdagangan (Mendag) dalam menindaki kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.
Dari kalangan politisi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak, memberikan suaranya bahwa BLT memang dibutuhkan rakyat, namun menertibkan praktik mafia dalam tata niaga minyak goreng jauh lebih penting. Kesulitan rakyat timbul karena ketidaktegasan Pemerintah menertibkan para pemain kartel minyak goreng. Rakyat dan negara dirugikan karena alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada ujungnya dinikmati kartel minyak goreng. Jika Pemerintah benar dan tegas dalam menindak mafia dan kartel minyak goreng, maka pengeluaran anggaran untuk BLT tidak perlu dilakukan.
Perkembangan wacana mengenai pemberitan BLT minyak goreng dan BLT lain cukup dinamis. Banyaknya pemberitaan mendesak pengungkapan dan penindakan mafia minyak goreng alih-alih BLT dengan APBN akan menjadi tekanan tersendiri bagi Presiden Jokowi. Dampak positif terhadap masyarakat kecil seperti meningkatnya daya beli masyarakat, tentunya akan menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia yang sedang memulihkan ekonomi dari terpaan pandemi Covid-19 menahun.
Disisi lain, dikhawatirkan apabila Indonesia gagal mengembalikan kestabilan ekonomi ditengah wacana kenaikan harga komoditas lain, isu ini akan digunakan oleh kelompok kepentingan sebagai bahan untuk menyerang Pemerintah. Hal ini dapat mempertajam distrust terhadap jalannya pemerintahan, terutama menjelang tahun politik 2023 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Wakil Ketua DPRD Desak Pemkab Kabupaten Bekasi Hapus Soal Kemiskinan Ekstrem
GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi prihatin dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bekasi yang termasuk menjadi Kemiskinin Ekstrem, berdasarkan surat Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Wakil Presiden nomor : B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022 tertanggal 25 Februari 2022.
Surat tersebut terdapat 17 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang menjadi Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2022. Dari 17 Kota/Kabupaten, salah satunya Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Soleman.
“Kami Fraksi PDI Perjuangan menyarankan, Pemkab Bekasi agar fokus menjalankan program bantuan sosial dan membuat program prioritas yang dapat mendorong rakyat untuk dapat penghasilan yang lebih besar,” ujar Soleman, pada Jumat (8/4/2022), dalam keterangan pers rilisnya.
Soleman mengatakan, seharusnya APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 mendatang, sudah memprioritaskan ekonomi kerakyatan. Sehingga, masyarakat mendapatkan penghasilan. Apalagi, bila ada program bantuan UMKM dan bantuan sosial, sudah seharusnya Pemkab Bekasi untuk memaksimalkan Data Presisi.
“Kalau saja saran PDI Perjuangan di maksimalkan untuk data presisi, bantuan sosial dan program ekonomi kerakyatan bisa tepat sasaran. Apalagi, soal bantuan PKH saja, rata-rata orang yang mampu (punya kendaraan dan rumah mewah, red),” katanya.
Pria yang menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ini menyampaikan, Pemerintah Pusat sudah menggulirkan berbagai macam paket bantuan sosial, yang diintegrasikan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Bukan hanya memanfaatkan APBN saja, tetapi juga mendorong sumber-sumber pendanaan lainnya dialokasikan untuk program bantuan sosial, seperti dana desa. Lalu, apa yang sudah dilakukan oleh Pemkab Bekasi?,” ketus Soleman.
Pria berkacamata itu sendiri mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat juga seharusnya, untuk menempatkan Penjabat Bupati Bekasi yang siap bekerja dan membangun Kabupaten Bekasi. Bukan lagi untuk tebar pesona dan hanya jalan-jalan saja.
“Tambah lagi, dengan krisis pejabat pemerintahan. Berharap Kemendagri dan Gubernur, tidak menempatkan Pj Bupati yang hanya cari muka ke masyarakat, seolah-olah kerja. Tapi tidak ada kerja sama sekali, terkait alokasi APBD Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Soleman juga mendesak OPD Kabupaten Bekasi untuk efektif langsung memberikan solusi tingkat kemiskinan, apalagi yang ekstrim. Disisi lain, kata dia program bantuan sosial atau UMKM sangat kecil anggarannya, sehingga hanya berdampak sesaat.
“Dari kepala dinas hingga camat dan kepala desa, sudah harus menurunkan kemiskinan ekstrem. Kalau tidak mau memaksimalkan ekonomi kerakyatan, berhenti saja jadi pejabat,” tandas pria berkacamata asal Tambun Selatan tersebut.
Ini Kegiatan Camat Cabang Setiap Hari Jum’at Yang Patut Dicontoh
GUE JABAR | Kabupaten Bekasi – Camat Cabang Bungin H. Asep Buchori, Secara konsisten terus melanjutkan program kebaikan Setiap hari Jum’at untuk shalat Subuh keliling di wilayahnya. Tak hanya shalat Subuh saja, tetapi juga memberikan Santunan Anak Yatim yang sudah berjalan selama 1,5 tahun ini.
Kali ini, hari Jum’at tanggal 7 April 2022, Camat Cabang Bungin, H. Asep Buchori melaksanakan Shalat Subuh keliling di Majelis Ta’lim Al-Hijrah Kp Pulo Nangka RT 013 RW 005, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cabang Bungin Kabupaten Bekasi yang juga dihadiri oleh Kapolsek Cabang Bungin AKP Robiin, Tokoh alim ulama dan aparatur Desa Sindangjaya.
Kegiatan shalat Subuh keliling tersebut dimulai dengan acara santap sahur bersama yang sudah dipersiapkan oleh Majelis Ta’lim Al-Hijrah bersama masyarakat setempat.
Ketua Majelis Ta’lim Al-Hijrah, Ustad Mohamad Yusuf, menyampaikan terima kasih kepada Camat Bungin, H. Asep Buchori dan Kapolsek Cabang Bungin, AKP Robin yang telah datang ke Majelis Ta’lim Al-Hijrah.
“Kepada Pak Camat H. Asep Buchori saya ucapkan terima kasih yang sudah turut serta dalam pembangunan Majelis Ta’lim ini, serta tetap konsisten untuk mengajak masyarakat Cabang Bungin Shalat subuh berjamaah”, kata Ustad Mohamad Yusup.
Sementara itu, Camat Cabang Bugin H. Asep Buchori dalam sambutannya menghimbau pada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita bersama. Dan sesegera mungkin untuk Vaksin Booster agar menambah daya tubuh kita semakin sehat.
Ia juga mengatakan pentingnya shalat subuh berjamaah di Masjid atau Mushola. Iapun berharap Masjid atau mushola bisa terisi penuh oleh jamaah, tidak hanya kaum tua tetapi juga kaum mudanya terutama pada saat sholat subuh.
Tak hanya semata-mata shalat subuh keliling dan santunan anak yatim. Tetapi juga untuk bertatap muka langsung dengan warga.
Kemudian, Disela-sela kegiatan tersebut Kapolsek Cabang Bungin AKP Robiin menyampaikan bahwa Polsek tetap tidak memperbolehkan masyarakat Cabang Bungin mengadakan hiburan keramaian yang menimbulkan kerumunan sehingga bisa mejadi Cluster baru atau penularan Covid-19.
Selain berpotensi terhadap penularan Covid-19, Kata Kapolsek, juga rawan terhadap keributan yang dapat mengarah ke kriminalitas. Ia pun berharap pada masyarakat Cabang Bungin, khususnya orang tua yang mempunyai putra-putri untuk mengawasi pergaulannya agar terhindar dari tawuran dan tindakan kriminalitas yang lagi marak terjadi belakangan ini.
Dalam kegiatan shalat subuh keliling, Sekitar 14 anak yatim dibawah naungan Al-Hijrah Peduli, yang diketuai oleh Sofian Hadi diberikan santunan langsung oleh Camat Cabang Bungin H. Asep Buchori sebagai komitmen untuk tetap berbuat kebaikan karena hidup ini hanya sementara.
Ungkap Korupsi Anggaran Desa, Ketua Umum LSM Sniper dan Benteng Bekasi Apresiasi Tipikor Polres Metro Bekasi
GUE JABAR | Kabupaten Bekasi – Satuan Reserse Kriminal Khusus Subnit Tindak Pidana Korupsi menetapkan DT Sebagai Tersangka Korupsi Anggaran Desa di Kabupaten Bekasi Tahun anggaran 2018 pada hari Kamis 7 April 2022. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 348.124.720 (Tiga ratus empat puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
Atas kinerja Subnit Tindak Pidana Korupsi yang mengungkap adanya korupsi anggaran Desa yang telah merugikan keuangan negara tersebut mendapat apresiasi dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Ketua Umum LSM SNIPER INDONESIA, Gunawan.
Ia mengapresiasi langkah Subnit Tindak Pidana Korupsi Polres Metro Bekasi yang berhasil mengungkap Korupsi Anggaran Desa di Kabupaten Bekasi.
“Dengan terbongkarnya kasus korupsi, Keuangan negara sangat dirugikan yang mencapai Rp 348 juta rupiah. Hal itu merupakan bentuk sinergitas Kepolisian Metro Bekasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi”, kata Gunawan.
Selain itu, kata Gunawan, apa yang telah dilakukan Kepolisian Metro Bekasi yang digawangi oleh Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, dalam melakukan penahanan tersangka korupsi anggaran desa sebagai bukti bahwa Kepolisian Republik Indonesia tidak kompromi dengan pelaku korupsi.
Tak hanya dari Ketua Umum LSM SNIPER INDONESIA. Apresias terhadap Subnit Tindak Pidana Korupsipun datang dari Ketua Umum Benteng Bekasi, Turangga Cakra Udaksana.
Ia pun memberikan apresiasi dan berharap untuk tidak pandang bulu terhadap kejahatan Korupsi. Dengan ditetapkannya Mantan Pj Kades Karang Harja sebagai tersangka bisa menjadi efek jera kepada para Kepala Desa di Kabupaten Bekasi agar berhati-hati dan benar sesuai aturan dalam memggunakan anggaran Desa.
Untuk diketahui, Subnit Tindak Pidana Korupsi Polres Metro Bekasi menetapkan DT (50) sebagai tersangka kasus korupsi Anggaran Desa tahun anggaran 2018 pada hari Kamis 7 April 2022.
DT Sendiri seorang ASN yang berdinas di Kecamatan Karang Bahagia. Tetapi kasus DT yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi saat ia menjabat sebagai Pj Kepala Desa Karang Harja Kecamatan Pebayuran.
Dihadapan Komisi II DPR RI, Mendagri Jelaskan Capaian dan Prestasi Kemendagri Selama 2021
GUE JABAR | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan berbagai capaian strategis dan prestasi yang berhasil diraih Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI. Rapat bertajuk “Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021” ini berlangsung secara daring dan luring dari kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Mendagri menuturkan, berbagai prestasi dimaksud diantaranya adalah penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang menetapkan Kemendagri sebagai peringkat 1 dari 20 kementerian/lembaga, atas Nilai Kinerja Anggaran kategori Pagu Sedang, dan peringkat 4 dari 87 kementerian. Perolehan peringkat 1 itu merupakan prestasi Kemendagri yang berhasil diraih selama 2 tahun berturut-turut.
Prestasi dan penghargaan lainnya, yakni keberhasilan Kemendagri meraih peringkat III dalam gelaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award. Penghargaan itu diberikan atas capaian Kemendagri dalam Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Selain itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga memberikan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori Mentor kepada Mendagri.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, atas segala kerja keras sebagai mitra yang telah mengawasi kami, sekaligus membimbing kami, sehingga memotivasi kami untuk bekerja lebih maju,” ujar Mendagri.
Penghargaan juga diberikan berbagai pihak kepada sejumlah komponen Kemendagri. Misalnya, penghargaan yang diberikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV Kemenkeu kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri karena berhasil meraih peringkat I Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker terbaik kategori Pagu besar. Tak hanya itu, berbagai penghargaan lainnya juga turut diterima Kemendagri baik di bidang inovasi pelayanan publik maupun dibidang lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga memaparkan berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan Kemendagri baik dalam realisasi anggaran maupun capaian strategis per unit kerja eselon I di lingkungan Kemendagri selama TA 2021.
Pada bagian lain, menanggapi pertanyaan anggota Komisi II, Mendagri juga menjelaskan jalannya kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berlangsung di Istora pada Selasa (29/3/2022). Forum tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi kepala desa kepada pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung pembangunan desa.
Aspirasi itu diantaranya kebutuhan anggaran operasional kepala desa, perubahan periode pemberian gaji dari tiga bulanan menjadi sebulan sekali, peningkatan jumlah Dana Desa, dan beberapa aspirasi lainnya. Berbagai aspirasi itu kemudian direspons Presiden Joko Widodo dan sebagian besar akan dipenuhi.
Mendagri mengaku ingat betul bagaimana rangkaian acara forum tersebut berjalan, mulai dari pembukaan hingga penutupan. Dirinya memastikan tidak ada deklarasi dukungan terhadap Presiden Jokowi untuk melanjutkan masa jabatannya menjadi tiga periode.
“Saya ingat betul rangkaiannya, karena saya ada di situ,” terang Mendagri.
Teriakan tiga periode itu hanya muncul di luar tempat kegiatan ketika Presiden Jokowi hendak meninggalkan lokasi acara. Presiden pun tidak terlalu menanggapi teriakan tersebut. Mendagri menilai, teriakan itu hanya spontanitas dari beberapa peserta.
“Pak Jokowi hanya senyum saja, kemudian masuk mobil,” terangnya.
Gunakan Uang Negara Untuk Kepentingan Pribadi, Mantan PJ Kades di Bekasi Dicokok Polisi
GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – Polres Metro Bekasi menetapkan DT (53) seorang ASN yang pernah menjabat sebagai PJ Kepala Desa di Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi sebagai tersangka kasus korupsi dana desa tahun 2018 berdasarkan temuan BPKP Provinsi DKI Jakarta.
DT ditetapkan sebagai tersangka karena menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi sehingga bberaoa pekerjaan desa tersendat bahkan gagal dilaksanakan.
Kanit VI Krimsus Polres Metro Bekasi AKP Heru Erkahadi, S I.K,.M.Si, menyampaikan bahwa akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp.384.124.720,-.
“Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta, Kerugiannya mencapai 384 juta lebih,” terang Kanit VI Krimsus Polres Metro Bekasi.
DT yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bekasi ini melakukan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagai penjabat (Pj) Kepala Desa Karang Harja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
“DT menggunakan uang untuk keperluan pribadi sehingga beberapa kegiatan pembangunan jalan terbengkalai,” terang Heru.
Usai Konferensi Pers yang digelar Polres Metro Bekasi tersangka DT langsung dibawa ke Kejari Kabupaten Bekasi untuk proses lebih lanjut.
Unit VI Krimsus Polres Metro Bekasi berhasil amankan beberapa barang bukti diantaranya -1 bundel berkas atas nama pemerintahan desa -1 lembar berita acara serah terima anggaran desa tahap 2 tahun 2018 -2 lembar kwitansi dengan nilai Rp.224.000.000,- -1 lembar berita acara anggaran desa tahap 2 2018 dengan nilai Rp.590.220.000,- -1 bendel anggaran APBN sebesar Rp 590.220.000 namu baru menyerahkan Rp.390.000.000,- -1 lembar kwitansi dengan nilai sebesar Rp.390.000.000,- -1 bendel RAB anggaran pendapatan dan belanja desa TA 2018 (fotocopy dan sudah dilegalisir) -1 bendel keputusan Kades Karangharja nomor : 141/Kep.02-kades/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan bendahara desa tanggal 03 januari 2018
Gerai Vaksinasi Booster Polres Metro Bekasi Bulan Ramadhan, Ditinjau Langsung Oleh Wakapolri
GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) gelar vaksinasi secara serentak di seluruh Indonesia dosis ketiga (Booster) di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kamis 07/04/2022.
Acara Vaksinasi Booster Ramadhan serentak se-Indonesia Jajaran Polri di masing – masing Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
Salah satunya gerai vaksin Polres Metro Bekasi yang dilakukan di Holywood Junction Jababeka ini yanh ditinjau langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dr.Drs Gatot Eddy Pramono, M.Si dan memimpin Zoom bersama seluruh jajaran Polri se-Indonesia.
Wakapolri mengatakan pada keterangan pers nya bahwa kegiatan vaksinasi booster bulan Ramadhan ini dilaksanakan secara serentak di 34 Provinsi di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
Wakapolri juga berharap kepada seluruh masyarakat yang belum melakukan vaksinasi booster agar segera mendatangi gerai vaksin yang sudah disebar di Indonesia.
”Kami berharap kepada seluruh masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi agar segera mendatangi gerai vaksin yang sudah kami sebar di seluruh Indonesia agar dapat memberikan Imun yang lebih dan terbebas dari varian baru (Omicron) atau varian lama terlebih masyarakat akan menghadapi mudik raya Idul Fitri atau lebaran,” Harapnya.
Ditempat yang sama Wakapolres Metro Bekasi AKBP Deddy Supriadi, mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi yang dilakukan Polres Metro Bekasi di Holywood Junction ini sendiri menargetkan 5.000 dosis vaksin.
“Kita disini menyediakan atau menargetkan sebanyak 5.000 dosis vaksin, dan itu kami yakini akan habis karena animo masyarakat sangat antusias untuk melalukan vaksinasi booster atau tahap 3 ini,” Ucap Wakapolres Metro Bekasi.
Wakapolres juga mengatakan bahwa target hingga akhir Ramadhan sendiri adalah 70%, dengan bekerja sama dengan seluruh tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi baik Puskesmas, Klinik hingga Rumah Sakit.
“Kita targetkan hingga akhir Ramadhan atau mudik raya nanti sudah mencapai 70% bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dengan seluruh sektornya,” Tambahnya.
“Kita juga disini memberikan sedikit hiburan karena terlihat dari semua yang tugas disini sudah mulai kelelahan, untuk mereleksasi kita tampilkan salah satu musisi dari Kabupaten Bekasi yang sudah kita orbitkan dan menciptakan lagu tentang vaksinasi,” Tutup Wakapolres Metro Bekasi AKBP Deddy Supriadi.
Tiga Rumah di Desa Ciantra Tertimpa Pohon Akibat Hujan Disertai Angin Kencang, Kades Tinjau Langsung ke Lokasi
GUE JABAR | KABUPATEN BEKASI – Akibat hujan angin tiga rumah di Kampung Kukun RT 09/05 Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi ambruk tertimpa pohon tua besar, Rabu Sore (6/05/22)
Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa ataupun luka, dikarenakan ketika kejadian, para penghuni tiga rumah sedang berada di rumah tetangganya.
Jaka salah satu pemilik rumah menuturkan pada saat kejadian dirinya tidak ada di rumah dikarenakan khawatir pohon tua besar di samping rumahnya tumbang.
“Pada saat itu hujan angin, ga taunya pohon tua besar tumbang dan menghantam rumah saya dan dua rumah lainnya,” Ungkap Jaka.
Mendengar kejadian tersebut, Kades Ciantra Mulyadi Fernando atau yang biasa disapa Bang Bule mendatangi langsung ke lokasi untuk meninjau tiga rumah warganya terebut.
Bang Bule juga memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tumbangnya pohon tua yang menimpa rumah warganya.
“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Besok akan diadakan kerja bakti Pemerintahan Desa, Karang Taruna BPD dan warga untuk membantu merapihkan rumah warga sampai layak huni,” Tegas Kades Ciantra.
Dirinya menyebut, ini merupakan musibah, maka dari itu kita sebagai Pemerintah Desa langsung menindak lanjuti dan memperbaiki dan secara sigap akan membangun tiga rumah yang ambuk tersebut.
Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Percepat Penegasan Batas Desa
GUE JABAR | Yogyakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) provinsi maupun kabupaten/kota mempercepat penetapan dan penegasan batas desa.
Yusharto menuturkan, hingga tahun 2021 dari 74.962 desa hanya dua persen yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Dirjen Bina Pemdes.
“Dapat saya sampaikan bahwa sesuai Pasal 21 ayat 2 Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, laporan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaporkan oleh Tim PPBDes Provinsi hingga Oktober 2021, yang melaporkan sebanyak 1.060 desa yang lengkap Peraturan Bupati/Wali Kota dan shapefile batas administrasi desa dari 29 kabupaten 14 provinsi,” kata Yusharto saat membuka Rapat Asistensi Teknis Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang digelar Direktorat Jendera (Ditjen) Bina Pemdes Kemendagri yang berlangsung di Yogyakarta, Rabu (6/4/2022).
Diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023.
“Dalam rapat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan lima tahun Peraturan Presiden tentang Kebijakan Satu Peta, di mana terkait kondisi peta batas desa hingga saat ini bupati/wali kota yang melaporkan kepada kami perihal proses penetapan dan penegasan batas desa masih sangat minim,” tambahnya.
Adapun Perpres tersebut memuat target penyelesaian peta batas desa di seluruh Indonesia yang harus diselesaikan hingga 2023. Jumlah target penyelesaian itu di antaranya 10 provinsi pada 2021, 12 provinsi pada 2022, dan 11 Provinsi pada 2023.
“Oleh karena itu, melalui kegiatan ini mari kita tingkatkan komitmen kita untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan amanat Peraturan Presiden tersebut. Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis,” tutur Yusharto.
Dia menjelaskan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu target lokasi penyelesaian batas desa pada 2021. Sedangkan Bangka Belitung dan Bengkulu yang hadir dalam kegiatan tersebut, merupakan provinsi dengan target waktu penyelesaian pada 2022. Hingga saat ini, Provinsi DIY baru melaporkan 80 penyelesaian peta batas desa ke Kemendagri, dari jumlah total 392 desa yang dimiliki.
“Progres penyelesaian peta batas desa dari Provinsi Bengkulu adalah sebanyak 125 desa yang sudah menyerahkan dokumen Peraturan Bupati beserta data softfile-nya dan 71 desa yang telah dilaporkan, namun belum menyerahkan kelengkapan datanya dari jumlah total 1.341 desa di Provinsi Bengkulu. Sedangkan untuk Provinsi Bangka Belitung belum melaporkan dokumen batas Desanya sama sekali,” terang Yusharto.
Dirinya berharap, melalui kegiatan asistensi teknis ini dapat memecahkan berbagai permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh Tim PPBDes baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam mempercepat penegasan batas desa di wilayahnya masing-masing.
Yusharto menginginkan, dalam mempercepat penyelesaian batas desa pada 2022, Tim PPBDes provinsi dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan di wilayahnya secara maksimal. Progres penyelesaiannya kemudian dapat dilaporkan kepada Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemdes.
“Hal yang menjadi ujung tombak penyelesaian PPBDes ada pada tim penetapan dan penegasan batas desa kabupaten yang secara teknis mengawal pelaksanaan,” kata Yusharto.
Selain itu, lanjut Yusharto, secara teknis penyelesaiaan itu perlu dikordinasikan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) agar tidak terjadi kendala dalam pengintegrasian ke kebijakan Satu Peta. Hal itu mulai dari tahapan pengumpulan dan penelitian dokumen, pembuatan peta kerja, pelacakan dan penentuan posisi batas, pemasangan dan pengukuran pilar batas, serta pembuatan peta batas desa. Terpenting, dari kelima langkah penegasan batas desa itu kemudian disahkan peta batas administrasi desa melalui Peraturan Bupati/Wali Kota agar penetapannya menjadi definitif.
Sebagai informasi, kegiatan yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 8 April 2022 ini diikuti oleh 3 provinsi yaitu DIY (4 kabupaten), Bengkulu (9 kabupaten dan 1 kota), serta Bangka Belitung (6 kabupaten dan 1 kota).
